Inkonstitusional, KEPAL Gugat UU Cipta Kerja ke MK | Villagerspost.com

Inkonstitusional, KEPAL Gugat UU Cipta Kerja ke MK

Anggota Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL), menggugat UU Ciptaker ke MK (dok. kepal)

Jakarta, Villagerspost.com – Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL) melayangkan gugatan atas UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ke Mahkamah Konstitusi, Kamis (19/11). KEPAL menilai, beleid yang disahkan dalam Rapat Paripurna ke-tujuh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober lalu dan ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 2 November itu, inkonstitusional.

“UU CK mengubah banyak materi pasal dari sejumlah undang-undang lintas sektoral yang di antaranya juga mencakup sektor terkait ketenagakerjaan, pertanahan, perkebunan, pertanian, nelayan, pendidikan dan UMKM,” kata Gunawan, anggota KEPAL dari IHCS, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (20/11).

Menurut Gunawan, perubahan dan termasuk juga penambahan dan penghapusan atas pasal-pasal pada sejumlah undang-undang asal untuk selanjutnya dikemas dalam satu materi undang-undang ‘spesial’ bertajuk Cipta Kerja tersebut, telah memantik masalah yang serius. Perubahan-perubahan materi tersebut serta merta mempengaruhi muatan, landasan filosofis dan arah dari kebijakan dalam sektor-sektor terkait.

Perubahan tersebut, dinilainya, akan membawa berbagai sektor mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, pangan, pertanahan, air hingga pendidikan ke dalam sistem pasar yang longgar dan sangat kental nuansa bisnis dan investasi. UU CK dikhawatirkan justru berdampak menghambat pemajuan sektor-sektor tersebut selaras dengan cita-cita pembangunan nasional yang didasarkan pada mandat UUD 1945.

“Dan sebaliknya dapat semakin memundurkan semangat kedaulatan serta terlindunginya hak-hak warga negara di dalamnya,” tegas Gunawan.

UU Cipta Kerja merupakan produk yang dipaksa disahkan sehingga melanggar tata peraturan perundang-undangan yang ada. Bahkan Pemerintah Indonesia meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk segera melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dalam prolegnas prioritas tahunan,” paparnya.

KEPAL mengungkapkan, latar belakang yang membuat pemerintah meminta hal tersebut dikarenakan adanya desakan dari World Trade Organization (WTO) untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya surat dari Pemerintah Indonesia yang dicatat di WTO dengan nomor WT/DS477/21/Add.13, WT/DS478/21/Add.13 pada 18 Februari 2020 yang pada pokoknya akan mengubah 4 (empat) Undang-Undang Nasional melalui Undang-Undang Cipta Kerja agar sesuai dengan ketentuan World Trade Organization (WTO).

Empat Undang-Undang itu diantaranya: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan hewan.

Selain mengandung banyak masalah pada aspek materiil, bagi ormas-ormas tani, nelayan, pegiat pendidikan serta elemen masyarakat sipil lain yang aktif memperjuangkan hak-hak konstitusional, UU CK tidak cukup memiliki landasan hukum yang kuat karena tidak memenuhi syarat-syarat tahapan berdasarkan pembentukan peraturan perundangan. “Dengan kata lain UU CK adalah inskonstitusional karena tidak memiliki dasar pembentukan hukum yang layak dan memadai dalam proses pembentukannya,” tegas Gunawan.

Di antara penyimpangan yang nampak dalam proses pembentukan UU CK tersebut adalah tidak tercerminkannya keterbukaan dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat yang berkepentingan. Bahkan praktik buruk proses legislasi Undang-Undang ini tidak berhenti pada saat disahkan oleh DPR saja, namun pasca diundangkan juga masih mengandung kesalahan perumusan yang berdampak pada substansi pasal yang dikandungnya.

“Keadaan cacat formil yang melekat pada UU CK tersebut tak pelak dapat melahirkan rantai ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraannya,” ujar Gunawan.

Penolakan terhadap UU CK sedari awal sudah dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk diantaranya kalangan petani, pekebun dan nelayan kecil yang tidak dilibatkan dalam proses pembentukannya, padahal substansi dalam pasal-pasal tersebut juga sangat berkait erat dan dapat menimbulkan dampak sistemik bagi sektor dimana mereka bekerja dan menggantungkan masa depannya. Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL) menilai, ada beberapa pilihan hukum yang ada untuk membatalkan UU CK dilakukan melalui dua mekanisme.

Pertama, meminta presiden menggeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Kedua, melalui permohonan pengujian formil dan pengujian materiil UU CK kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Pilihan hukum tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda, terutama dalam menempatkan peran masyarakat sipil untuk mengawal setiap proses dan mempertahankan hak konstitusional rakyat dalam pembentukan hukum.

“Dinamika saat ini, pilihan dikeluarkannya Perppu masih sangat bergantung pada keputusan Presiden. Peran masyarakat sipil dalam proses ini pun terbatas dalam menawarkan opini semata,” kata Gunawan.

Di sisi lain, Konstitusi dan UU Mahkamah Konstitusi memberikan ruang kepada Warga Negara untuk menuntut dan memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya, melalui pengujian formil dan pengujian materiil kepada MK. Pilihan ini sekaligus mengantisipasi tidak dikeluarkannya Perppu oleh Presiden. “Pengujian formil terhadap UU CK menjadi relevan dan sangat urgen dilakukan saat ini mengingat hanya diberikan waktu maksimal dimohonkan 45 hari sejak dicatatkan dalam Lembaran Negara,” tegas Gunawan.

Urgensi pengujian formil tidak sekadar untuk menjegal UU CK, lebih dari itu adalah untuk mengawal independensi MK sebagai Pengawal Konstitusi dalam pelaksanaan dan mengeksekusi putusan, mempertahankan tafsir MK terkait hak-hak konsitusional dalam berbagai Putusan MK yang berlaku final dan mengikat.

“UU CK sesungguhnya tidak benar-benar bermaksud ‘cipta kerja’ bagi petani dan nelayan kecil, melainkan merombak UU terkait petani dan nelayan tanpa partisipasi dari petani dan nelayan, yang selanjutnya berdampak buruk bagi perlindungan atas hak-hak petani dan nelayan kecil, terbengkalainya cita-cita reforma agraria, tersanderanya kedaulatan pangan, melemahnya sistem perkebunan berkelanjutan, dan juga sistem pendidikan nasional. Ini menunjukkan UU CK bersifat diskriminatif sejak proses perencanaan, penyusunan, dan pembahasannya,” papar Ruli dari SPI.

Ruli menegaskan, pengundangan dan pemberlakuan UU CK yang jika terbukti cacat secara formil akan menjadi tidak layak dilakukan oleh negara yang menjunjung tinggi hukum dan konstitusi. “Jika tidak maka kasus malfungsi pembentukan hukum akan memiliki presedennya di masa-masa yang akan datang sehingga dapat menjadi peluang bagi terjadinya dekonstruksi yang lebih luas dalam sistem hukum dan perundangan nasional,” ujarnya.

“Dengan tujuan pembelaan terhadap hak-hak konstitusional rakyat Indonesia, KEPAL mengambil sikap yang pada pokoknya mempertahankan hak-hak konstitusional yang dirugikan atas proses pembentukan UU CK dengan melakukan pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja kepada Mahkamah Konstitusi (MK) di atas pilihan lain melalui proses legislasi dan regulasi,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *