Investasi Kelompok Bank Dunia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Jakarta, Villagerspost.com – Laporan terbaru Oxfam dan Inclusive Development International (IDI) mengungkapkan, investasi yang dikucurkan International Finance Corporation (IFC) –lengan bisnis pinjaman swasta Bank Dunia– ternyata banyak terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya di negara dunia ketiga. Oxfam menilai, (IFC) memiliki kontrol yang lemah atau bahkan tidak memiliki kontrol sama sekali terkait kemana investasinya digunakan saat dikucurkan kepada bank komersial atau lembaga keuangan lain.

Laporan bertajuk “Owning the Outcomes” yang berisi hasil riset IDI dan organisasi lainnya mengungkapkan kaitan antara investasi IFC melalui lembaga keuangan perantara terhadap belasan kasus yang melibatkan pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan. Diantaranya kasus-kasus penggusuran, penghilangan, dan polusi udara dan air yang sangat berat.

Diantaranya adalah investasi untuk tambang batubara Adani Mundra, pelabuhan, dan kawasan ekonomi khusus, perusahaan tembaga “Tia Maria” di Peru dan pembangunan bendungan besar di Vietnam.

Kepala kantor Oxfam Internasional di Washington Nadia Daar mengatakan, IFC menarik keuntungan dari investasi tidak langsung yang mereka sendiri tak akan berani berinvestasi secara langsung. “Oxfam telah mengingatkan IFC terkait praktik tak bertanggung jawab ini dan akan terus melakukannya,” kata Nadia dalam pernyataan tertulis yang diterima Villagerspost.com, Kamis (6/10).

Sementara itu, Direktur Legal IDI Natalie Bugalski mengatakan, inilah saatnya bagi IFC untuk menghentikan pemberian pinjaman itu dan menjamin investasi mereka dilakukan untuk menolong masyarakat dan memerangi kemiskinan. “Bukan investasi yang merusak kehidupan dan menggusur masyarakat, serta merusak lingkungan,” ujarnya.

Investasi kepada lembaga keuangan perantara menjadi pinjaman paling utama dari IFC. Institusi tersebut telah menginvestasikan lebih dari US$50 miliar antara tahun 2010-2015 dan US$8 miliar di tahun 2015 saja.

Laporan “Owning the Outcomes” dirilis menjelang pertemuan tahunan Bank Dunia di Washington. Sementara IFC telah mengambil langkah maju, Oxfam dan IDI sekali lagi mendesak institusi tersebut untuk segara dan secara positif meningkatkan cara melacak kemana investasi mereka mengalir dan bagaimana dampak dari investasi tersebut.

IFC telah memberikan beberapa pengecualian mengapa mereka tak bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan lembaga keuangan perantara mereka atas investasi yang dikucurkan. Laporan itu membantah argumen itu dan menunjukkan bahwa dengan pengawasan yang lebih ketat dan transparansi yang lebih baik, sebagai contoh, IFCdapat mengucurkan investasinya secara lebih bertanggung jawab dan bahkan mempromosikan penghormatan untuk HAM dan lingkungan di sektor finansial.

“Utamanya, jika IFC tidak bisa secara efektif mengelola risiko yang terjadi pada portofolio lembaga keuangan perantara mereka, IFC harus menurunkan jumlah investasi hingga mereka mampu melacak bagaimana investasi itu digunakan,” kata Daar.

Ikuti informasi terkait hak asasi manusia >> di sini <<