IPOP Bubar, Produk Sawit Indonesia Terancam

Perkebunan sawit merambah kawasan hutan (dok. wwf.go.id)
Perkebunan sawit merambah kawasan hutan (dok. wwf.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Pihak Greenpeace menyayangkan langkah para anggota Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) untuk membubarkan diri. Seperti diketahui, Rabu (29/6) kemarin, enam perusahaan anggota IPOP diwakili pihak manajemen, melaporkan pembubaran diri mereka ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

Deklarasi pembubaran diri itu sendiri dilakukan oleh empat perusahaan PT Asian Agri, PT Astra Agro Lestari Tbk, PT Wilmar Nabati Indonesia, dan Golden Agri Resources (GAR), induk usaha PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk. Dua perusahaan lain tak hadir namun dipastikan menyetujuinya yaitu PT Cargill Indonesia dan PT Musim Mas Group.

Jurukampanye hutan Greenpeace Indonesia Annisa Rahmawati mengatakan, pembubaran  kemitraan bersama untuk kelapa sawit yang berkelanjutan di Indonesia ini terjadi akibat adanya tekanan dari pejabat di Kementan. Bubarnya IPOP justru membuat Indonesia berpotensi kehilangan bisnis sawit. Pasalnya, standar nol deforestasi IPOP membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk memasok pasar global dengan sawit yang tidak merugikan masyarakat atau lingkungan.

“Tanpa standar ini, Indonesia berisiko kehilangan bisnis dengan negara-negara lain. Bukannya mendukung dan mempromosikan inisiatif sektor swasta ini, pejabat pemerintah justru menggertak dan mengancam anggota IPOP,” kata Annisa, Kamis (30/6).

(Baca juga: Jokowi Diminta Hentikan Intimidasi Perusahaan Sawit ke Masyarakat Muara Tae)

Dia menegaskan, Kementan perlu meletakkan prioritas dengan benar. Kebakaran hutan tahun lalu telah melumpuhkan ekonomi Indonesia dan meracuni masyarakat di seluruh wilayah. “Daripada memburukkan IPOP dan anggotanya, pejabat pemerintah seharusnya segera mewujudkan rencana Presiden Joko Widodo untuk mengakhiri kebakaran hutan dengan menghentikan ekspansi industri sawit ke hutan dan gambut,” kata Annisa.

IPOP sendiri lahir dari ikrar empat grup perusahaan sawit yaitu Golden Agri Resources, Cargill Indonesia, Wilmar, dan Asian Agri yang difasilitasi  Kadin Indonesia. Keempat perusahaan itu berinisiatif menetapkan standar tinggi produk sawit Indonesia yaitu lewat komitmen nol deforestasi.

Selain itu anggota IPOP juga berkomitmen membantu petani kecil untuk memperbaiki panen dan meningkatkan produktivitas, serta melobi pemerintah untuk memperbaiki regulasi sektor pertanian dan menghargai hak masyarakat adat. Komitmen ini lahir bersamaan dengan dilangsungkannya Konferensi Tingkat Tinggi PBB untuk Perubahan iklim, September 2014 di New York, Amerika Serikat. Hanya saja, setahun setelah kelahirannya, ternyata banyak pihak termasuk pemerintah berkeberatan dengan standar tinggi IPOP.

Pihak Kementerian Pertanian menilai, standar yang diterapkan dinilai lebih tinggi dan menghambat kegiatan pelaku sawit lainnya. Selain itu, pihak Kementan juga menegaskan, standar IPOP menabrak aturan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, banyak pihak cemas anggota IPOP tak membeli sawit dari petani karena masih banyak perkebunan petani yang masuk kategori bermasalah seperti kawasan hutan dan tanah gambut.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Gamal Nasir beberapa waktu lalu bahkan menegaskan, pemerintah akan membuat landasan hukum untuk membubarkan manajemen IPOP. “Mereka dilarang beroperasi di Indonesia, kami akan mencari dasar hukumnya. Sekarang sedang didiskusikan dengan instansi terkait soal apakah akan dibuat peraturan baru atau mencari dari aturan yang sudah ada,” katanya.

Pemerintah, kata Gamal, merasa dilangkahi IPOP karena telah bekerjasama dengan dinas pertanian di beberapa daerah tanpa koordinasi dengan pemerintah. “Pembinaan perkebunan sawit itu di bawah Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian. Jadi semua kebijakan soal sawit ada di kami,” tegas Gamal.

Pemerintah kemudian juga membuat standar sendiri yaitu Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO). Lewat ISPO pemerintah menetapkan standarnya sendiri terkait apa yang disebut dengan sawit berkelanjutan. Beberapa standar yang ditetapkan misalnya, pembukaan lahan dilakukan tanpa bakar dan memperhatikan konservasi lahan. Kemudian sebelum pembukaan lahan pengusaha wajib melakukan studi kelayakan dan memiliki dokumen analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Berbeda dengan IPOP yang menegaskan komitmen konservasi lahan gambut, dalam ISPO pembukaan lahan gambut masih diperbolehkan. Syaratnya, pelaku usaha harus membangun sistem tata air (water management) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Standar ISPO ini sendiri sempat dikritik karena tak melibatkan masyarakat dan auditor independen.

Namun pemerintah jalan terus dengan rencananya dan mengusung ISPO sebagai standar baru pengganti IPOP. Setelah IPOP dinyatakan bubar, pemerintah memang langsung menegaskan ISPO sebagai standar resmi produk sawit pemerintah.

Dalam siaran persnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, ISPO akan diperkuat dengan mengadopsi standard pasar internasional. “Hal ini bisa menjadi kesempatan baik bagi Indonesia untuk meningkatkan standar ISPO ke tingkat yang setara sebagaimana yang telah dilakukan oleh IPOP, sehingga negara mampu mewujudkan kelapa sawit bebas deforestasi, termasuk yang berasal dari petani kecil,” ujar Darmin. (*)

Ikuti informasi terkait sawit >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *