Jang-Ko: Petani Kopi Gayo Terancam Gulung Tikar, Dana Bansos Malah Dihamburkan

Biji kopi arabica jenis Gayo merupakan salah satu kopi terpupuler di Indonesia. (doc atjeh green)

Takengon, Villagerspost.com – Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko) mengkritisi penyaluran dana hibah untuk bantuan sosial di Provinsi Aceh tahun anggaran 2020 yang dinilai mubazir. Divisi Kebijakan Publik dan Anggaran Jang-Ko Saradi Wantona mengatakan, anggaran sebesar Rp9,5 miliar itu sama sekali tidak menyentuh masyarakat bawah, khususnya petani kopi.

Saradi menyayangkan, dana sebesar itu tidak tepat sasaran karena hanya disalurkan kepada lembaga nirlaba dengan bungkus untuk penanganan Covid-19. Padahal, masyarakat bawah, khususnya petani kopi sangat mengharapkan adanya dana stimulus untuk membangkitkan kembali usaha mereka yang juga terdampak Covid-19.

“Peruntukan bansos tersebut tidak memiliki skala prioritas sebagai biaya penanggulan Covid-19, sebab, dari 100 lembaga penerima bantuan hibah tersebut tidak tepat sasaran,” kata Saradi, kepada Villagerspost.com, Kamis (14/1).

Saradi membaca kesan, penyaluran dana tersebut justru lebih bersifat populis dan hanya menguntungkan untuk mengangkat citra gubernur semata. “Jang-Ko menilai, Gubernur seperti sedang membangun kelompoknya sendiri, kucuran dana yang besar itu tidak berdampak pada penguatan ekonomi masyarakat Aceh, hanya program populis yang tidak efektif sama sekali,” tegas Saradi.

Jang-Ko mengungkapkan, pemerintah Aceh melalui keputusan Gubernur Aceh No 426/1675/2020, telah menetapkan anggaran dana hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta sebagai upaya penanganan Covid-19 di Provinsi Aceh, Rp9,5 miliar. Dana sebesar itu menurut Jang-Ko seharusnya dikucurkan kepada petani, khususnya petani kopi yang tengah tercekik akibat turunnya harga komoditas kopi, khususnya kopi Gayo.

Penurunan harga ini sangat memukul petani sehingga petani banyak yang melakukan alih tanaman. Hal ini disayangkan, karena kopi Gayo justru merupakan komoditas andalan yang telah mengangkat nama Aceh secara keseluruhan.

Kopi juga menjadi andalan petani untuk mengangkat perekonomian mereka dan juga daerah. Namun karena pandemi Covid-19, buyer asing yang selama ini menjadi andalan pemasaran kopi Gayo, tak banyak menyerap komoditas tersebut. Akibatnya, harga anjlok dan petani pun menjerit.

Saradi mencontohkan, kasus di Wilayah Tengah Aceh, yakni Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues yang merupakan sentra penghasil kopi. Para petani di sana mengalami paceklik yang berat dengan merosotnya harga kopi sejak pandemi covid-19 melanda dunia.

“Seharusnya, Pemerintah Aceh melihat persoalan ini dengan serius dan memberikan stimulus pembiayaan untuk membantu petani-petani kopi di wilayah Tengah Aceh,” ujarnya.

“Sekarang ini harga kopi anjlok nyaris 60 persen, pendapatan masyarakat menurun drastis, daya beli masyarakat menurun hampir kita temui di setiap wilayah,” tambahnya.

Jang-Ko menilai, stimulus bantuan hibah yang dikucurkan melalui lembaga-lembaga seperti yang ditetapkan gubernur mubazir dan tidak pernah betul-betul menyentuh kebutuhan masyarakat kecil. “Bagi kami, hal ini menunjukkan, pemerintah Aceh abai dan tidak peduli pada kepentingan masyarakat kelas bawah, dana tersebut hanya sekadar gulirkan untuk bagi-bagi bansos yang tidak memiliki sasaran yang jelas,” ungkap Saradi.

Berdasarkan data yang dirilis dari situs Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, jumlah masyarakat petani yang memiliki usaha perkebunan kopi ditaksir mencapai 78.624 KK. Mereka tersebar di tiga kabupaten yakni, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Luas lahan produksi mencapai 101.473 hektare dengan total produksi sebanyak 61.761 ton per tahun atau dengan rata-rata produksi 773 ton/hektare.

Berdasarkan data yang tersedia jumlah produksi kopi untuk wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah adalah 66,249,275 ton/tahun. Dengan perkiraan produksi sebanyak 5.520,77 ton. Estimasi realisasi berdasarkan data dinas perdagangan Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah dalam kurun Januari-April 2020 sebanyak 22,083 ton. Sedangkan belum terealisasi yang dihitung dari bulan Mei-Desember 2020 adalah sebanyak 44,160 ton.

Potensi yang besar ini, saat ini terancam ambruk, lantaran petani sama sekali tak mendapatkan bantuan kucuran dana bansos, untuk mendongkrak usaha mereka di masa pandemi. Sebaliknya, dana bansos yang harusnya bisa diarahkan untuk petani, malah dibagikan kepada lembaga yang tidak jelas.

“Sampai saat ini kejelasan terhadap skema bantuan untuk petani-petani di wilayah Tengah Aceh hanya sebatas omong kosong belaka dan tidak pernah ada realisasinya,” pungkas Saradi.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *