Jangan Bahas Omnibus Law, DPR Didesak Fokus Pastikan Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 | Villagerspost.com

Jangan Bahas Omnibus Law, DPR Didesak Fokus Pastikan Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

Gedung DPR-RI (dok. wikipedia)

Jakarta, Villagerspost.com – Di tengah situasi siaga pandemi virus Corona (Covid-19), kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat yang baru kembali membuka masa sidang ketiga, pada Senin (30/3) kemarin, untuk menghentikan fungsi legislasi, serta fokus melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan, khususnya memastikan anggaran penanganan pandemi Covid-19.

FRI meminta agar pembahasan seluruh Rancangan Undang-Undang (RUU) termasuk seluruh RUU dalam skema Omnibus Law dihentikan. “Membuka masa sidang di tengah pandemi Covid-19 dan melanjutkan pembahasan RUU termasuk Omnibus Law adalah keputusan keliru,” kata Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Selasa (31/3).

Asfinawati mengingatkan, suara-suara rakyat mendesak penghentian pembahasan seluruh RUU khususnya yang dinilai bakal menyengsarakan rakyat, sangat masif. “Sebagai wakil rakyat, DPR harusnya sudah paham bahwa ditengah perjuangan melawan pandemi global ini, rakyat tidak mampu berpartisipasi dalam mengawal pembahasan produk legislasi,” tegasnya.

Lebih jauh dari itu, kata dia, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar saja, rakyat harus mengorbankan kondisi kesehatannya. “Fakta lapangannya, baik pekerja formal maupun non formal tanpa alat pelindung diri harus tetap bekerja demi menghidupi keluarga,” ujarnya.

Atas dasar itu, FRI mendesak, selain menghentikan fungsi legislasi, DPR juga didesak untuk, secara kelembagaan merealisasikan rencana pemotongan gaji dan tunjangan anggota minimal sebesar 50% tanpa tergantung pada kebijakan fraksi. “DPR juga harus menyatakan penghentian secara resmi seluruh pembahasan RUU termasuk Omnibus Law,” tegas Asfinawati.

Pembahasan RUU di tengah pandemi Covid-19, ujar dia, jelas-jelas mengancam hak-hak rakyat miskin sehingga menempatkan mereka pada posisi makin rentan terhadap Covid-19. Kemudian, situasi ini juga mencegah partisipasi rakyat dalam mengawasi proses pembahasan selama periode physical distancing dan terlebih lockdown segera diberlakukan. “DPR dan Pemerintah harus memanfaatkan waktu dan upaya lebih serius untuk menangani pandemi Covid-19,” ujarnya.

FRI juga mendesak DPR untuk memaksimalkan fungsi anggaran dan pengawasan secara transparan dengan menjamin realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Kemudian, realokasi dana untuk penyediaan segala kebutuhan rakyat dalam menghadapi pandemi COVID-19 termasuk tersedianya pangan, air, listrik, sanitasi, dan bantuan finansial bagi rakyat miskin.

DPR juga didesak untuk memastikan tidak ada pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan pemerintah atas nama penanganan pandemi Covid-19, menjamin perlindungan kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pekerja, dan menjamin penghentian penggusuran paksa dalam konflik agraria yang akan menyebabkan masyarakat semakin rentan terpapar penyakit dalam pandemi Covid-19.

DPR juga harus mendesak pemerintah memberikan keterbukaan informasi publik mengenai Covid-19 yang akurat, tepat waktu, tidak diskriminatif dan konsisten dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. “DPR juga harus memastikan langkah yang tepat untuk menghindari dampak kepada kelompok minoritas dan rentan seperti kelompok minoritas etnis, keyakinan, perempuan, disabilitas, anak dan lanjut usia,” kata Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Dinda Nuur Annisa Yura.

Selain itu, FRI mendesak DPR agar segera memberi arahan konkret kepada pemerintah melalui fungsi pengawasan berkaitan tuntutan rakyat tersebut. FRI menilai, DPR sampai saat ini belum menjalankan fungsi pengawasannya terhadap eksekutif.

“Beberapa diantaranya tiada upaya klarifikasi DPR terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, serta nihilnya arahan konkret DPR kepada pemerintah terkait penanganan Covid-19,” pungkas Dinda.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *