Jelajah Padi Nusantara: Menggali Persepsi Petani atas Program Kedaulatan Pangan Pemerintah

Tim Jelajah Padi Nusantara (dok. krkp)
Tim Jelajah Padi Nusantara (dok. krkp)

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, hadir salah satunya dengan mengusung program kedaulatan pangan. Untuk mewujudkan program terebut, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menggelontorkan berbagai program semisal peningkatan produksi pangan. Untuk program itu, pemerintah juga memberikan berbagai bantuan seperti benih, pupuk, dan alat mesin pertanian.

Sayangnya, program-program ini mengundang kritik karena sifatnya pemerintah sentris, alias kebutuhan petani dipandang dari segi kepentingan pemerintah semata dan bukan kepentingan petani. Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengatakan, selama ini, program-program kedaulatan pangan banyak yang disusun dari ibukota, sehingga pertimbangan sosial budaya lokal jarang menjadi perhatian pemerintah.

“Pemerintah hanya fokus pada kecukupan pangan nasional, sehingga sering terjadi apa yang diupayakan oleh pemerintah pusat di daerah tidak diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat atau khususnya petani,” ujar Said kepada Villagerspost.com, Jumat (9/2).

Karena itu, kata Said, pihaknya merasa perlu membuat sebuah survei lapangan untuk menilai bagaimana persepsi petani terhadap program-program kedaulatan pangan pemerintah tersebut. Untuk itu, KRKP bekerjasama dengan Depertemen Proteksi Tanaman Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Himpunan Mahasiswa Proteksi Tanaman IPB menggelar survei bertajuk “Jelajah Padi Nusantara”.

Kegiatan ini berlangsung sejak 20 Januari lalu dan akan berakhir pada 14 Februari mendatang. Kegiatan survei tersebut dilakukan di 75 kabupaten di 20 provinsi. “Setiap mahasiswa mewawancara tiga orang petani untuk mengetahui praktik budidaya, serangan hama penyakit di padinya, serta persepsi petani terhadap program dan kebijakan pertanian pemerintah saat ini,” ujar Said.

Mengapa survei ini penting? Said mengatakan, pertama, padi komoditas penting. Kedua, menyangkut hajat hidup orang banyak. Ketiga, volume produksi besar. “Keempat, bernilai politis dan strategis,” ujar Said.

Sementara itu, Dosen Departemen Proteksi Tanaman IPB Dr. Ir. Widodo mengatakan, saat ini perlu ada kajian khusus terkait kebijakan pemerintah memberikan bantuan benih, khususnya benih impor dan dinilai menjadi penyebab munculnya berbagai macam bibit penyakit. “Saat ini memang tengah terjadi emerging deseases pada padi,” kata Widodo kepada Villagerspost.com.

Hal ini pernah dibahas dalam Simposium Nasional Fitopatologi dihelat Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian IPB dan Perhimpunan Fitopatologi Indonesia (PFI), di Bogor, Januari lalu. Dalam kesempatan itu, Guru Besar Ilmu Penyakit Tumbuhan UGM yang juga Sekretaris Jenderal PFI Prof. Achmadi Priyatmojo mengatakan, penyebaran sejumlah penyakit baru tanaman di Indonesia belakangan ini, memang dipicu berbagai faktor seperti iklim, penyebaran patogen antar daerah/negara, perubahan teknik budidaya, dan perubahan genetik patogen.

“Namun, faktor dominan munculnya emerging disease adalah penyebaran patogen dari satu daerah ke daerah lain atau masuknya penyakit eksotis dari satu negara ke negara lain lewat kegiatan impor benih,” ujar Achmadi.

Dalam sepuluh tahun belakangan ini, pemerintah memang getol mengimpor benih dalam jumlah besar. Pada tahun 2007-2020, pemerintah mengimpor 3.888 ton benih per tahun (Satoto dan Mejaya, 2014). Sementara itu, antara tahun 2015 – 2016, pemerintah mengimpor antara 1.000-1.500 ton benih/tahun (Ditjen Tanaman Pangan).

Terkait hal ini, menurut Widodo, ada beberapa jenis penyakit padi yang termasuk dalam “new emergingdiseases” yang muncul akibat maraknya impor benih. Diantaranya adalah, busuk bulir berbakteri (Burkholderiaglumae), penyakit pucuk putih (Aphelenchoidesbesseyi), dan re-emerging diseases seperti blas (Pyriculariaoryzae).

Data Badang Litbang Pertanian 2011 dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian mengungkapkan, penyakiy blas (Pyriculariaoryzae) melonjak 12 kali lebih besar sepanjang tahun 2001-2013. Sementara penyakit Nematoda atau pucukputih (Aphelenchoidesbesseyi) telah menyebabkan kehilangan produksi antara 10%-70%. Belum lagi penyait Bacterial grain rot (BGR) atau Burkholderiaglumae yang menyebabkan kehilangan hasil panen hingg 20%—70%.

Ketua Himasita W.R Nanta mengatakan, program survei “Jelajah Padi Nusantara” ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, menggali data serangan Burkhoderiaglumae dan Aphelenchoidesbesseyi. Kedua, mencatat status organisme pengganggu tanaman (OPT) padi dan hubungannya dengan faktor lingkungan dan praktik budidaya. “Ketiga, mendapatkan data persepsi petani terhadap kebijakan dan program pertanian yang digulirkan pemerintah dalam rangka kedaulatan pangan,” pungkasnya.

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *