Jelang Hari Buruh, Koalisi Buruh Sawit Tegaskan Penolakan Atas Omnibus Law Cipta Kerja

Suasana perkebunan sawit (dok. koalisi buruh sawit)

Jakarta, Villagerspost.com – Menjelang Hari Buruh Internasional 1 Mei 2020, Koalisi Buruh Sawit kembali mengingatkan pemerintah dan DPR agar menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. “Jika Omnibus Law Cipta Kerja ditetapkan, maka akan melegitimasi praktik kerja mirip kerja paksa di perkebunan sawit,” kata Koordinator Koalisi Buruh Sawit Zidane, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Kamis (30/4).

Koalisi Buruh Sawit melihat Omnibus Law Cipta Kerja akan menghilangkan kepastian kerja, kepastian upah, kepastian perlindungan sosial dan kesehatan. Di sektor perkebunan sawit, rancangan peraturan ini sangat memberatkan buruh. Sebab, buruh berpotensi bekerja sebagai buruh harian lepas, buruh kontrak atau buruh dalam hubungan kerja tidak permanen tanpa ada kepastian status kerja, upah dan jaminan sosial.

Koalisi Buruh Sawit mencatat jumlah buruh perkebunan sawit di Indonesia mencapai angka 20 juta. Dari jumlah tersebut, lebih dari 60 % merupakan buruh dengan hubungan kerja rentan. Hubungan kerja rentan adalah salah satu fakta yang menggambarkan buruknya situasi kerja buruh di perkebunan sawit. “Hubungan kerja rentan seperti ini akan dilegalkan melalui Omnibus Law Cipta Kerja,” jelas Zidane.

Seperti diketahui, pemerintah menilai UU Ketenagakerjaan tidak adaptif terhadap permintaan investor. Atas dasar itu pemerintah kemudian mendesain perubahan UU Ketenagakerjaan melalui Omnibus Law Cipta Kerja yang terdiri atas 79 undang-undang dan 11 klaster. Pemerintah mengklaim Omnibus Law Cipta Kerja sudah mengakomodir kepentingan semua pihak. Desakan penolakan terhadap Omnibus Law dari serikat buruh dan organisasi masyarakat sipil tidak diacuhkan oleh pemerintah. Belakangan Pemerintah kemudian menyatakan menunda pembahasan kluster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Cipta Kerja.

Ridho dari Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SERBUNDO) mengatakan, buruh perkebunan sawit diupah berdasarkan hasil kerja. “Omnibus Law Cipta Kerja ini akan melegitimasi praktik upah dibawah ketentuan normatif. Kemudian sistem kerja kontrak yang dilegalkan rancangan peraturan ini dipastikan menghilangkan hak buruh memperoleh jaminan sosial,” ujarnya.

Temuan Koalisi Buruh Sawit di sejumlah perkebunan sawit menemukan fakta bahwa masih banyak buruh perkebunan sawit yang tidak didaftarkan oleh perusahaan sebagai peserta jaminan sosial. “Koalisi Buruh Sawit menegaskan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja sama sekali tidak memenuhi kebutuhan buruh atas kepastian kerja, kepastian upah, perlindungan sosial dan hidup layak,” kata Ridho.

Ismet Innoni dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) mengatakan, praktik kerja seperti pekerjaan tanpa kepastian status, upah berdasarkan hasil kerja, beban kerja berat, target harian yang mustahil dicapai, penggunaan buruh harian lepas, jaminan sosial yang tidak memadai serta tekanan atas kebebasan berserikat akan berlangsung dan dianggap benar. “Kebijakan ketenagakerjaan yang tidak berpihak semakin memposisikan buruh perkebunan sawit semakin tidak berdaya,” kata Ismet.

Akbar dari Trade Union Rights Centre (TURC) mengatakan, di luar ancaman Omnibus Law Cipta Kerja, buruh perkebunan sawit juga menghadapi ancaman dampak virus Covid 19. Dampak wabah Covid-19 di Indonesia telah menjalar ke berbagai sektor industri, termasuk sawit.

“Ekspor CPO dari Indonesia ke beberapa negara tujuan seperti China, India, Uni Eropa mengalami penurunan signifikan. Negara-negara importir minyak sawit saat ini masih berada dalam situasi karantina, permintaan akan minyak sawit dikhawatirkan semakin menurun,” jelas Akbar.

Penurunan permintaan minyak sawit akibat melambatnya ekonomi global mengancam buruh, terutama di sektor hulu. “Di sektor hulu, dikhawatirkan akan terjadi efisiensi, dampaknya jelas, jutaan buruh perkebunan sawit di Indonesia terancam terkena PHK. Hal lain, sebagaimana buruh di sektor lainnya, buruh perkebunan sawit terancam tidak bisa menerima THR secara penuh dengan alasan perusahaan mengalami kesulitan,” kata Akbar.

Zidane menambahkan, sampai sejauh ini, buruh perkebunan sawit tetap bekerja seperti biasa tanpa dukungan fasilitas memadai dari perusahaan untuk meminimalisir risiko terpapar corona. “Untuk buruh harian lepas, kondisinya lebih parah, mereka harus menyediakan sendiri masker, tidak diberikan perusahaan. Minimnya alat pelindung diri yang disediakan dan sarana kesehatan yang terbatas di perkebunan sawit menjadikan buruh berada pada situasi sangat rentan terpapar,” ujarnya.

Perhatian pemerintah terhadap buruh perkebunan sawit di situasi pandemi Covid 19 sangat minim. Saat ini buruh perkebunan sawit menghadapi ancaman PHK dan ancaman terpapar virus. Dalam hal ini pemerintah mestinya menetapkan kebijakan perlindungan buruh perkebunan sawit dari resiko PHK dan terpapar Covid 19.

Dalam rangka peringatan Hari Buruh 2020, Koalisi Buruh Sawit menyampaikan beberapa tuntutan. Pertama, menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Kedua, mendesak pemerintah mengeluarkan kebijakan perlindungan buruh perkebunan sawit. Ketiga, mendesak pemerintah menjamin kepastian kerja buruh perkebunan sawit. Keempat, mendesak pemerintah menjamin buruh perkebunan sawit menerima THR sesuai ketentuan.

Kelima, mendesak pemerintah menjamin perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi buruh perkebunan sawit dalam bentuk penyediaan alat pelindung diri yang layak untuk mengurangi risiko terpapar Covid-19. “Terakhir, kami menolak semua tindakan pemberangusan serikat dengan segala modus operandinya,” pungkas Zidane.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *