JFSS: Liberalisasi Pangan dan Pertanian Berbungkus Upaya Penyejahteraan Petani-Nelayan

Ilustrasi peta sebaran konflik agraria di Indonesia (dok. konsorsium pembaruan agraria)

Jakarta, Villagerspost.com – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menilai, perhelatan Jakarta Food Security Summit (JFSS) oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tanggal 18-19 November mendatang, tidak lebih dari upaya perusahaan agribisnis raksasa mengeksploitasi sumber-sumber agraria Indonesia. Terlebih Kadin memakai UU Cipta kerja sebagai kerangka kebijakannya pertaniannya ke depan

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan, perhelatan itu sekilas memang terlihat hendak membahas penyelesaian masalah para petani, masyarakat adat, nelayan dan peternak. “Namun sesungguhnya agenda tersebut tidak lebih dari upaya perusahaan agribisnis raksasa mengeksploitasi sumber-sumber agraria Indonesia,” ujarnya dalam pernyataan bersama KPA, Walhi dan AMAN, yang diterima Villagerspost.com, Jumat (13/11).

Dalam acara tersebut, mulai dari Presiden RI, para menteri, akademisi hingga petinggi Kadin silih berganti mengisi setiap sesi diskusinya. Namun tidak terlihat satupun representasi gerakan tani di dalamnya. “Seolah masalah kedaulatan pangan dan pertanian hanya bisa diselesaikan dengan diskusi dan investasi,” tegas Dewi.

JFSS ini pun sangat berbahaya bagi agenda mewujudkan kedaulatan pangan ke depan, mengingat sponsor kegiatan ini adalah perusahaan-perusahaan penyebab konflik agraria dan kerusakan lingkungan seperti Sinarmas, Indofood, Cargill hingga Nestle. “Keterlibatan perusahaan ini merupakan bentuk penyepelean peran rakyat dan pertanian rakyat, food summit ini sama sekali tidak menghitung kemampuan masyarakat gotong royong, bersolidaritas mewujudkan kedaulatan pangan,” tegas Dewi.

Pasalnya perusahaan tersebut memiliki catatan buruk seperti perampasan tanah dan wilayah adat, kriminalisasi, kebakaran hutan, rantai pasok komoditas sawit bahkan pembunuhan, baik secara langsung maupun melalui anak perusahaannya. Beberapa contoh diantaranya:

(1) Perampasan tanah disertai pembunuhan satu petani anggota Serikat Tani Tebo (STT) oleh PT Wira Karya Sakti Tebo (anak perusahaan Sinasmas) di Desa Lubuk Mandarsah Kabupeten Tebo.
(2) Pembakaran hutan oleh PT Harapan Sawit Lestari (HSL) dan PT Ayu Sawit Lestari (ASL) di Desa Asam Besar, Kabupaten Ketapang (anak perusahaan Cargill Indonesia).
(3) Kriminalisasi dua petani Paguyuban Petani Cianjur (PPC) Desa Simpang Kabupaten Cianjur oleh PT Pasir Luhur (anak perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk).
(4) Pembelian CPO oleh Nestle dari PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (anak perusahaan Sinarmas) perampas tanah petani di Desa Padang Halaban Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Selain konflik agraria, pembunuhan, kriminalisasi dan pembakaran hutan, kondisi Indonesia saat ini tengah mengalami degradasi akut kedaulatan pangan dan pertanian. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masalah laten sektor pangan dan pertanian, masalah laten tersebut adalah:

(1) Sejak 2017 hingga 2018 telah terjadi penyusutan sawah seluas 650.000 ha, terutama di Jawa karena dikonversi menjadi infrastruktur.
(2) Hingga tahun 2018 masih terdapat 15,8 juta rumah tangga petani yang menguasai tanah kurang dari 0,5 ha, atau meningkat 1,6 juta KK sejak 2013 sedangkan untuk sawit saja sudah lebih dari 16 juta ha tanah dikuasai 25 grup perusahaan.
(3) BPS mencatat impor beras selalu meningkat tiap tahunnya, bahkan di tahun 2018 mencapai 2,2 juta ton. Padahal kebutuhan pangan nasional (konsumsi rumah tangga dan industri) sebanyak 22,28 juta ton sudah terpenuhi oleh total produksi beras nasional mencapai 31,31 juta ton.
(4) Pembangunan food estate/pencetakan sawah baru seluas 800.000 hektar di Lampung, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah untuk bisnis bahkan dijalankan oleh militer.
(5) Tingginya konflik agraria mencapai 3.447 seluas 9,2 juta hektare dengan 1,5 juta rumah tangga petani terdampak sejak 2009-2019.

Atas hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan pertanian dan pangan yang hendak dibahas pemerintah hanya bertujuan memperkaya pengusaha dan investor, sebaliknya petani, masyarakat adat dan nelayan hanya mendapat konflik dan kemiskinan. Padahal Indonesia memiliki ragam ketentuan UU yang mampu mewujudkan kedaulatan pangan oleh petani dan nelayan.

Ketentuan tersebut diantaranya:

(1) Pasal 17 dan 39 UU Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan Petani sebagai produsen Pangan. dan menetapkan kebijakan Impor Pangan yang tidak berdampak negatif terhadap kesejahteraan Petani.
(2) Pasal 58 ayat (3) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pemerintah wajib memberikan tanah seluas 2 hektar sebagai Pertanian para Petani.
(3) Pasal 3 dan 62 UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani dan pemberian jaminan harga komoditas pangan pokok, dan memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian.

“Bukannya meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketersediaan tanah pertanian agar petani, nelayan dan masyarakat adat agar mampu menjawab tantangan kebutuhan pangan. Pemerintah justru melemahkan masyarakat produsen pertanian dan pangan dengan mengesahkan UU Cipta Kerja,” papar Dewi.

Celakanya dalam UU Cipta Kerja beberapa ketentuan yang berpihak pada petani di atas telah dihapus melalui pasal-pasalnya. Dengan adanya JFSS, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai pemerintah tidak memiliki ide dan strategi bagaimana kedaulatan pangan dicapai.

“Panggung yang ada hanya atraksi elit politik dan bisnis memanfaatkan UU Cipta Kerja demi untuk memperbesar bisnis di sektor agrikultur. Tidak akan ada kedaulatan pangan dan pertanian jika perusahaan masih dibiarkan melakukan perampasan tanah dan wilayah adat, kriminalisasi bahkan pembunuhan petani,” tegas Dewi.

“Kedaulatan pangan sangat tergantung pada berapa luas tanah yang bisa ditanami dan dimiliki petani dan masyarakat adat, seberapa bersih sungai untuk mengairi tanah pertanian, seberapa banyak pasar yang menyerap produksi pertanian rakyat dan seberapa luas hutan yang mencegah pemanasan global,” tambahnya.

Tanpa adanya hal tersebut agenda kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani dan nelayan semakin mustahil diwujudkan. Adanya pandemi, krisis ekonomi dan pangan seharusnya menjadi pengingat pemerintah bahwa kebijakan agraria Indonesia sangat lemah, hingga mudah dikontrol pengusaha dan pasar. Sudah saatnya pemerintah melakukan koreksi atas penguasaan tanah oleh pengusaha untuk diredistribusikan kepada petani, buruh tani, masyarakat adat, nelayan dan masyarakat miskin lainnya di pedesaan.

“Hanya melalui reforma agraria Indonesia akan berdaulat secara ekonomi, sosial dan politik karena pondasi dan modal ekonomi dimiliki rakyat bukan investor,” jelas Dewi Kartika.

Karenanya, KPA, AMAN dan WALHI mendesak pemerintah untuk:

  1. Menghentikan pelibatan entitas bisnis dalam agenda kedaulatan pangan dan kebijakan-kebijakan di sektor pertanian Indonesia.
  2. Menghentikan pemberian tanah dan sumber agraria lainnya kepada pengusaha dan elit politik dalam berbagai kebijakan.
  3. Melaksanakan agenda Reforma Agraria yang mengoreksi ketimpangan penguasaan tanah, menyelesaikan konflik agraria, meredistribusikan tanah kepada rakyat miskin, meningkatkan ekonomi dan melindungi lingkungan, bukan kegiatan sertifikasi tanah biasa, pemberian izin akses hutan ataua kemiteraan.
  4. Mewujudkan kedaulatan pangan sesuai mandat UU Pangan dan Perlintan.
  5. Mencabut UU Cipta Kerja secara keseluruhan.

“Demikian pernyataan sikap kami, untuk diketahui pemerintah dan masyarakat luas dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya,” pungkas Dewi.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.