Jokowi: Dana Desa Harus Ciptakan Lapangan Pekerjaan | Villagerspost.com

Jokowi: Dana Desa Harus Ciptakan Lapangan Pekerjaan

Pembangunan infrastruktur desa. Dana desa bisa jadi solusi mengatasi ancaman PHK dan kemiskinan desa (dok. karanganyarkab.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Presiden Joko Widodo meminta agar kementerian atau lembaga yang memiliki program di desa bisa berkoordinasi baik dari sisi perencanaan maupun anggaran. Jokowi menginginkan agar program-program tersebut mampu menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya di desa dan di daerah, serta menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya.

“Sehingga programnya betul-betul berdampak pada upaya untuk menekan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Optimalisasi Lapangan Kerja di Desa (Padat Karya), di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/11) sore.

Jokowi memberikan contoh sejumlah kementerian, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan lainnya. Kementerian-kementerian ini memiliki program ke daerah atau ke desa.

Jokowi minta agar kementerian-kementerian ini melaksanakan program kerja di pedesaan itu dengan model padat karya, cash for work, dan dilakukan secara sukarela. “Sehingga bisa menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, yang sebanyak-banyaknya di desa dan di daerah, serta menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya,” ujar Presiden.

Jokowi menekankan agar dana yang mengalir semakin besar di daerah atau di desa bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas dan mengentaskan kemiskinan. Karena itu, dia mengingatkan agar program padat karya tunai, cash for work ini dilaksanakan untuk pembangunan infrastuktur fisik yang sifatnya jangka pendek.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar dana desa diperkuat dengan program kementerian di desa. Dengan demikian, kata Jokowi, dana desa bisa digunakan untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan yang bisa menjadi motor penggerak perekonomian, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan di daerah dan di desa, mulai dari industri kecil- menengah, agrobisnis, budi daya perikanan dan sebagainya.

“Dan juga perlu pelatihan, perlu pendampingan agar dapat menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya masing-masing,” tegas Jokowi.

Agar lebih optimal dalam menggerakkan perekonomian desa, Jokowi juga meminta agar aparat desa maupun warga desa jangan terlalu dibebankan, diberatkan dengan hal-hal yang bersifat administratif. “Ini masih kita rasakan. Jadi keluhan-keluhan mengenai beratnya beban laporan yang bersifat administratif,” ungkapnya.

Ia menegaskan, jangan sampai hal-hal yang bersifat adminitratif itu menghabiskan waktu dan biaya. Jokowi menekankan agar dilakukan penyederhanaan sistem pelaporan pertanggungjawaban. “Semakin sederhana akan semakin baik. Tetapi juga tolong agar controlling-nya, pengawasannya dari BPKP dan dari lembaga pengawasan yang lain juga tetap diperkuat,” pungkas Jokowi.

Menanggapi hal ini, Menteri Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, filosofi dana desa selain untuk memajukan desa juga untuk memberikan kesempatan masyarakat desa bekerja dan itu hanya bisa dilakukan dengan swakelola. “Kenyataannya masih ada program-program dana desa yang yang dilakukan tidak dengan swakelola tetapi dengan kontraktor. Itu karena ada kendala regulasi misalnya diperaturan LKPP yang menyaratkan pekerjaan yang kompleks dan di atas 200 juta itu tidak boleh dilakukan secara swakelola,” ujar Eko.

Eko mengatakan, sebesar 30 persen dari Rp60 triliun dana desa tahun 2018 bisa digunakan untuk membayar upah pembangunan dana desa. Jika hal tersebut dilakukan, maka dana desa akan mampu menyerap sebanyak 5,7 juta tenaga kerja baru. “Penciptaan-penciptaan lapangan kerja ini yang akan kita fokuskan, dan ini dikawal langsung oleh pak presiden. Diharapkan akan lebih efektif,” ujarnya.

Eko mengatakan, Presiden Joko Widodo menginginkan agar masyarakat desa yang bekerja dalam pembangunan dana desa mendapatkan upah memadai. Dengan begitu, masyarakat yang bekerja memiliki pendapatan secara langsung sehingga mampu meningkatkan daya beli.

“Jadi kalau 30 persen dana desa dipakai untuk bayar upah, upah kerja yang ada hasilnya ya. Itu kan berarti ada Rp18 Triliun uang yang diterima masyarakat seluruh Indonesia. Ini akan menciptakan daya beli di kali lima. Itu berarti hampir Rp100 triliun daya beli di desa. Nah ini yang kita butuhkan, untuk meningkatkan daya beli di desa-desa,” paparnya.

Meski demikian ia membatasi bahwa upah yang diberikan tersebut sebanyak 80 persen dari Upah Minimum Provinsi (UMP). Menurut Menteri Eko, hal tersebut bertujuan agar masyarakat desa yang telah memiliki pekerjaan tetap tidak berpaling menjadi pekerja pembangunan dana desa.

“Kenapa 80 persen dari UMP? Nanti kalau lebih dari UMP, orang yang sudah bekerja pindah ke proyek dana desa. Jadi kita tidak menciptakan pekerjaan baru, tapi cuma memindahkan orang bekerja,” ujarnya.

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *