Jokowi Didesak Batalkan Pembangunan Lembaga Riset Kelautan Morotai dan Pangandaran | Villagerspost.com

Jokowi Didesak Batalkan Pembangunan Lembaga Riset Kelautan Morotai dan Pangandaran

Nelayan Morotai menunjukkan hasil tangkapannya (dok. kementerian kelautan dan perikanan)

Jakarta, Villagerspost.com – Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan rencana pembangunan Pangandaran dan Morotai Integrated Aquarium and Marine Research Institute (IAMARI) di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, dan Pulau Morotai, Maluku Utara. Apalagi rencana pembangunan ini tidak didahului dengan pertimbangan yang matang, meliputi kemanfaatan bagi kemandirian usaha kelautan dan perikanan nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Sebaiknya Presiden Joko Widodo memfokuskan program Kabinet Kerja, khususnya di bidang kelautan dan perikanan, untuk menuntaskan permasalahan peralihan alat tangkap dan pembangunan kapal perikanan yang karut-marut, meski sudah dianggarkan di dalam APBN 2016 dan 2017,” kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Selasa (2/5).

Halim mengatakan, langkah ini jauh lebih strategis dan mendesak untuk diselesaikan ketimbang mengusulkan pembangunan fisik yang menelan dana APBN setara dengan harga pembelian 1.475 alat tangkap cantrang untuk ukuran kapal >30 GT.

Seperti diketahui, setelah melakukan kunjungan ke San Fransisco, Amerika Serikat, pada bulan Maret 2015 berkenaan dengan peningkatan potensi kerja sama di bidang tata kelola kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengusulkan kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp552,990 miliar (lihat Tabel 2). Anggaran sebesar itu akan digunakan untuk pembangunan kapal riset kelautan dan Pangandaran dan Morotai Integrated Aquarium and Marine Research Institute (IAMARI).

Halim menilai, dalam konteks peningkatan kualitas riset kelautan dan pemanfaatan hasilnya bagi pengembangan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia, Presiden Joko Widodo mestinya menempatkan 17 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang dikelola oleh negara dan tersebar dari Sabang hingga Merauke sebagai garda depan. “Di sinilah kesungguhan pelaksanaan visi poros maritim dunia diuji melalui penambahan alokasi dana riset dan pengembangan sumber daya manusianya, serta komitmen pemanfaatan hasil riset untuk kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan nasional,” tambah Halim.

Untuk itu, Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk menganulir rencana pembangunan Pangandaran dan Morotai ntegrated Aquarium and Marine Research Institute (IAMARI). Jokowi juga diimbau untuk menginstruksikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Bappenas, dan Menteri Keuangan untuk menyelesaikan peralihan alat tangkap dan pembangunan kapal perikanan.

Selain itu, Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan juga mendesak DPR Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan pemakaian APBN kelautan dan perikanan agar sungguh-sungguh dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yaitu nelayan tradisional, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelestari ekosistem pesisir. “Anggaran kelautan jangan diboroskan untuk pembangunan fisik yang berpotensi mengebiri hak-hak masyarakat pesisir atas anggaran negara,” pungkas Halim.

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *