Jokowi Didesak Keluarkan Moratorium Tambang Timah Bangka

Kapal pengeruk pasir untuk menambang timah di dasar laut di Bangka Belitung (dok. kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Sebagai wilayah kepulauan, Provinsi Bangka Belitung dihadapkan pada situasi krisis yang sulit terpulihkan, akibat dalam kurun waktu yang sangat panjang, sumber daya alamnya salah satunya timah, dikeruk untuk memenuhi pasokan timah global ke sepuluh negara. Timah dari Bangka dikirim ke negara-negara seperti Perancis, Jerman, Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, China, Thailand, Jepang dan Singapura.

Manajer Kampanye Walhi Yuyun Harmono mengatakan, aktivitas pertambangan di Babel dilakukan tanpa pernah menghitung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terlebih keselamatan rakyat di dalamnya. Luas Kepulauan Bangka Belitung hanya sebesar 1,6 juta hektare, namun 3/4 dari luas wilayahnya masuk dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) skala besar maupun inkonvensional.

“Ruang hidup dan ruang kelola rakyat dikepung oleh industri timah, ini belum termasuk dengan berbagai izin lainnya seperti HGU industri kehutanan,” kata Yuyun dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Selasa (26/9).

Sementara itu Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati mengatakan, aktivitas tambang timah di darat dan laut telah menimbulkan berbagai dampak signifikan. Tambang timah di darat telah mengakibatkan deforestasi dan degradasi hutan.

“Tambang di laut telah mengakibatkan kehancuran ekosistem pesisir dan perairan laut, dan pada akhirnya berdampak pada sekitar 45 ribu nelayan tradisional yang mengandalkan hidupnya dari pesisir dan laut,” ujar Susan.

Bahkan, yang ironi, menempatkan Provinsi berada di urutan tertinggi dengan kondisi lahan rusak dan kondisi kritis atau sangat kritis, dibandingkan dengan provinsi lainnya, yakni mencapai 1.053.253,19 hektare atau 62 persen dari luas daratan Babel.

Menurut Susan, bukan hanya krisis lingkungan hidup dan keselamatan rakyat yang terancam. Ekonomi masyarakat, khususnya nelayan terancam dengan semakin masifnya tambang timah beroperasi. “Jika tambang timah selalu digembar-gemborkan sektor yang menghasilkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi nasional atau daerah, faktanya kerugian negara juga begitu besar akibat dari tata kelola yang buruk,” paparnya.

Ini terkonfirmasi dengan temuan Koordinasi dan Supervisi Minerba KPK yang menemukan ada 601 IUP yang belum CnC atau sekitar 55 persen dari total 1085 IUP. Inilah yang nampaknya menjadi tali temali korupsi di sektor tambang timah. Dari tahun 2004-2014, ICW mencatat kerugian negara dari timah sebesar Rp68 triliun dari pajak, biaya reklamasi, royalti, pajak ekspor dan penerimaan non pajak.

Tambang sebagai tulang punggung atau sandaran ekonomi yang konon bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah juga terbantahkan. Selama tiga tahun (2015-2017) DBH Pertambangan Mineral dan Batubara untuk provinsi Bangka Belitung sebesar Rp383,87 miliar dengan rerata tiap tahun sebesar Rp127,95 miliar. Dimana pendapatan iuran tetap sebesar Rp117,85 miliar (31%) atau rerata tiap tahun sebesar Rp39,23 miliar. Sementara untuk pembayaran royalty sejumlah Rp266,02 (69%) miliar atau rerata tiap tahun senilai Rp88,67 miliar.

Ini belum termasuk dengan hitungan kerugian negara dan rakyat akibat bencana ekologis seperti banjir dan pencemaran, dan juga ancaman bagi generasi Babel yang akan datang, mengingat banyak anak-anak dan perempuan yang bekerja di tambang timah dengan risiko terpapar pencemaran setiap hari.

Atas dasar fakta-fakta tersebut, organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian pada persoalan lingkungan hidup, tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang baik menilai bahwa kondisi krisis lingkungan hidup dan hilangnya sumber-sumber ekonomi masyarakat dan ekonomi bangsa berada pada situasi yang harus segera diselamatkan dengan upaya struktural dan sistematis yang harus dilakukan oleh negara, sebagai pemegang mandat Konstitusi. Organisasi yang terdiri dari WALHI Nasional, WALHI Kepulauan Bangka Belitung, JATAM, PWYP, ICEL, ICW, IBC, KIARA mendesak:

Pertama, Presiden, Joko Widodo segera mengeluarkan kebijakan moratorium industri timah di Bangka Belitung yang bertujuan untuk melindungi keselamatan rakyat dan memastikan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup, berupa Peraturan Presiden. Kebijakan moratorium ini sebagai langkah untuk menghentikan aktivitas tambang timah dan beralih ke sumber ekonomi lain yang berkeadilan dan berkelanjutan seperti sektor pertanian dan perikanan

Kedua, Kebijakan moratorium yang dikeluarkan harus berbasis capaian dengan indikator yang jelas dan dibarengi dengan langkah-langkah: a. Melakukan audit lingkungan hidup, b. Melakukan review perizinan, c. Melakukan penegakan hukum.

Ketiga, Melakukan pemulihan lingkungan hidup, dan memastikan lubang-lubang tambang direklamasi sebagai salah satu kewajiban bagi perusahaan

Berbagai organisasi tersebut juga mengajak masyarakat luas untuk mendukung perjuangan menyelamatkan lingkungan hidup dan keselamatan rakyat di Kepulauan Bangka Belitung. “Caranya, masyarakat juga bisa ikut mendesak agar Presiden mengeluarkan kebijakan moratorium tersebut, serta mendorong industri timah maupun industri elektronik bertanggungjawab terhadap bisnis mereka yang merusak lingkungan, merampas ruang hidup dan kelola masyarakat baik petani maupun nelayan, serta melanggar hak asasi manusia,” pungkas Susan. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *