Jokowi Diminta Cabut Kasasi Atas Putusan PT Palangkaraya Terkait Karhutla

Menteri KLHK Siti Nurbaya saat meninjau pemadaman kebakaran hutan di Kabupaten Pulangpisau, Kalimantan Tengah, bersama Presiden Joko Widodo, tahun lalu (dok. setkab.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat meminta Presiden Joko Widodo mencabut upaya kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Putusan tersebut menguatkan putusan PN Palangkaraya yang menyatakan pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah pada tahun 2015 lalu.

Kebakaran hutan dan kabut asap yang selalu terjadi setiap tahun dalam kurun waktu 18 tahun ini telah mendorong Gerakan Anti Asap mengajukan upaya hukum diwakili 7 orang warga Palangkaraya menggunakan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit). Gugatan tersebut kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada bulan November 2017.

Sayangnya, Jokowi memutuskan untuk melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung sehingga kepastian hukum atas hak warga untuk bebas dari kebakaran hutan dan asap masih terus terancam. “Seharusnya pemerintah tidak mengajukan kasasi dan menerima putusan ini sebagai fakta bahwa tahun 2015 penanganan kebakaran hutan dan lahan belum maksimal. Upaya kasasi bertolak belakang dengan keinginan warga yang menginginkan segera adanya perlindungan hutan dan masyarakat secara total dari bencana kebakaran hutan,” tegas Arie Rompas salah satu penggugat prinsipal dan Team Leader kampanye hutan Greenpeace Indonesia, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Minggu (26/8).

Hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Bahkan kabut asap menyelimuti Pontianak dalam beberapa minggu terakhir memaksa pemerintah daerah meliburkan sekolah di semua tingkatan. WALHI mencatat masih banyak kebakaran terjadi di wilayah konsesi perkebunan sawit dan hutan tanaman industri, namun tindakan pemerintah masih sebatas sanksi administratif terhadap korporasi sehingga tidak memberikan efek jera menyebabkan kejahatan lingkungan terus terulang.

“Ini menunjukkan komitmen Presiden Jokowi dalam penegakan hukum terhadap perusahaan pemilik lahan masih setengah hati. Supaya permasalahan ini terang benderang, sesuai perintah pengadilan, pemerintah harus membuka nama-nama perusahaan yang secara sengaja melakukan pembakaran serta mereka yang tidak menjaga lahannya dari kebakaran” tutur Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan WALHI Khalisah Khalid.

Menurut Raynaldo Sembiring dari Indonesia Center of Environment Law (ICEL), putusan ini menunjukkan, masih banyak aspek tata kelola yang harus dibenahi oleh penyelenggara negara. “Pemerintah harus segera mengeksekusi putusan karena dari segi isi putusan memang sudah menjadi kewajiban pemerintah yang seharusnya dilaksanakan. Putusan ini harus menjadi momentum untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang lebih baik. Kasasi dan eksekusi yang lama hanya akan merugikan pemerintah saja,” kata Reynaldo.

Tuntutan gugatan warga negara ini tidak ada upaya secara politis, namun murni untuk pemenuhan hak warga negara sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia No 39/2009 dan Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32/2009.

Riesqi Rahmadiansyah salah satu tim pengacara warga mengatakan, pemerintah seharusnya tidak menunggu adanya gugatan warga negara ini, putusan pengadilan yang sudah ada menunjukan bahwa kewajiban konstitusional pemerintah sejak rezim yang lalu telah diabaikan. “Jadi kami mempersilahkan pemerintah untuk melaksanakan apa yang mereka janjikan dalam undang-undang, karena yang kami tuntut bukan materi tetapi hak dasar warga negara yang tidak dipenuhi oleh penyelenggara negara,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya menghormati setiap keputusan yang ada di wilayah hukum di pengadilan, termasuk keputusan Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng) tersebut. “Sekali lagi, kita harus menghormati setiap keputusan yang ada di wilayah hukum di pengadilan. Harus kita hormati,” kata Jokowi, di Jakarta, Kamis (23/8).

Namun dia mengingatkan, masih ada upaya hukum yang lebih tinggi lagi, yaitu kasasi. “Ini negara hukum,” tegas Jokowi.

Keputusan PT Palangkaraya yang diketok pada 22 Agustus 2018 itu sendiri menguatkan keputusan yang telah diambil Pengadilan Negeri (PN) Palangkaraya, yang mengabulkan gugatan warga (citizen law suit) yang diajukan para aktivis lingkungan yang tergabung dalam Gerakan Anti Asap (GAAs) Kalimantan Tengah terkait kebakaran hutan dan lahan pada 2015. Dalam putusan itu, Presiden dihukum untuk menerbitkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat, yang berupa tujuh peraturan pemerintah.

Terkait hal ini, Jokowi menjelaskan, kebakaran hutan sekarang ini sudah turun lebih dari 85 persen dibandingkan saat-saat yang lalu. Ia meyakinkan, sistem penegakan hukum, pengawasan di lapangan, kemudian keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) mengenai kebakaran hutan dan lahan sangat tegas sekali, termasuk pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) juga arahnya ke sana semuanya. “Saya kira kita sudah berupaya sangat serius dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa penanganan kebakaran hutan tidak hanya dilakukan di Kalimantan, tapi di seluruh tanah air. “Saya rasa dalam 4 tahun ini sangat serius, habis-habisan baik dengan membentuk Badan Restorasi Gambut, kemudian mengeluarkan Inpres mengenai penanganan kebakaran sehingga bisa terintegrasi dengan baik,” terangnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *