Jokowi: Indonesia Belum Gabung TPP!

Ilustrasi ancaman liberalisasi dibalik TPP. Indonesia diperkirakan hanya akan menjadi pasar (dok. campaign.350.org)
Ilustrasi ancaman liberalisasi dibalik TPP. Indonesia diperkirakan hanya akan menjadi pasar (dok. campaign.350.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Gonjang-ganjing soal itu bergabungnya Indonesia dalam kelompok kerjasama ekonomi Trans Pacific Partnership (TPP) untuk sementara waktu terjawab. Presiden Joko Widodo menegaskan, Indonesia saat ini belum bergabung dengan TPP. Pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama, kata Jokowi, tak menegaskan Indonesia bergabung dengan kelompok negara-negara pasifik yang diinisiasi AS itu.

“Waktu bertemu dengan Presiden Barrack Obama, saya sampaikan bahwa Indonesia bermaksud akan ikut TPP. Sekali lagi, ‘bermaksud akan’. Jadi sebetulnya masih jauh, bukan ‘akan’. Kalau ‘akan’ sudah agak dekat,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Pimpinan TNI, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu (16/12).

Jokowi mengaku sangat berhati-hati dalam menggunakan istilah ketika bertemu Obama di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, akhir Oktober lalu. Presiden menerangkan, dalam pembicaraan soal TPP dia menggunakan istilah “intend to” yang lebih menjelaskan maksud akan bergabung bukan “will join” yang lebih menegaskan keinginan bergabung.

Penggunaan istilah ini, kata Jokowi, bahkan didiskusikan serius dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. “Pemilihan kata-kata saja nanti kalau keliru bisa repot,” kata Presiden.

Menurut Jokowi, keinginannya agar Indonesia ikut dalam TPP adalah bagian dalam membawa negeri ini menghadapi kita menghadapi tantangan-tantangan baru pasca perang dingin. Ia mengingatkan, konstelasi politik ekonomi berubah sangat cepat sekali.

Gelombang perdagangan bebas, gelombang integrasi ekonomi kawasan, lanjut Presiden, juga sama, sangat cepat. “Ini nantinya juga akan membawa perubahan-perubahan di setiap negara. Ini juga yang harus kita ketahui dan harus kita waspadai,” ujarnya.

Oleh sebab itu, menurut Presiden Jokowi, semuanya harus diperhitungkan dengan matang dan mendetil. “Apa yang untung kalau kita ikut sebuah blok, apa yang tidak menguntungkan, hitungannya harus detil,” tegasnya.

Tak Bisa Bilang Tak Siap

Meski menegaskan belum bakal bergabung dengan TPP, namun Presiden Jokowi mengingatkan, dalam dunia yang semakin terbuka, Indonesia tak bisa lagi mengasingkan diri dari keterlibatan dengan negara-negara lain. Jokowi mengatakan, visi ke depan negara, tidak bisa lagi yang namanya menolak, atau berkata tidak pada forum-forum kerjasama antar negara, khususnya di bidang ekonomi.

Presiden mencontohkan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEA (MEA) yang akan dimulai pada Januari 2016 nanti. “Apakah kita bisa sekarang mengatakan, saya belum siap, Indonesia belum siap, apakah bisa? Apakah bisa mengatakan, Indonesia menolak tidak akan bergabung dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN bisa? Tidak bisa,” tegas Jokowi.

Hal yang sama, kata Presiden juga akan berlaku dengan EFTA di Uni Eropa, RCEP di China, TPP yang merupakan blok ekonomi pimpinan Amerika. Karena itu, kata Jokowi, yang harus diperbaiki adalah bagaimana melakukan pertimbangan-pertimbangan sebelum memutuskan untuk bergabung atau tidak dengan kelompok-kelompok tersebut.

“Yang penting kita bekerja harus detil, berkalkulasi harus detil. Bukan ragu, khawatir, masuk ini kita untung atau tidak. Bukan seperti itu. Harus dihitung, mana yang harus kita perbaiki, sektor mana yang harus diperbaharui, tekad mana yang masih perlu kita dorong. Menurut saya yang paling penting itu. Sudah tidak bisa,” tegasnya.

Presiden Jokowi menunjuk contoh, misalnya ketika Indonesia kita masuk ke TPP sudah ada negara lain bergabung. Misalnya di TPP ada Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Brunei yang sudah terlebih dulu bergabung. Negara-negara ini bisa memiliki keuntungan komparatif ketimbang Indonesia yang misalnya bergabung namun belakangan.

“Kita belum. Artinya apa? Begitu produk kita masuk ke bloknya TPP, dikenai pajak 15-20 persen. Yang sudah masuk blok, nol. Artinya, barang kita tidak akan bisa masuk ke sana. Jadi stop produksi di Indonesia bisa akan kejadian. Ini yang harus dihitung,” tutur Presiden Jokowi.

Karena itu, lanjut Jokowi, Indonesia harus mempersiapkan di dalam negeri. Pemerintah, kata dia, tidak bisa lagi memberikan proteksi, perlindungan, dan subsidi yang berlebihan. Jokowi menilai, kebijakan seperti itu memanjakan dan membuat malas sehingga tak mampu berkompetisi.

“Visi ke depan adalah visi kompetisi, visi persaingan, tidak ada yang lain. Baik SDM-nya disiapkan, dalam segala hal, SDMnya disiapkan. Produknya disiapkan, strategi besar negara disiapkan, semuanya harus siap. Sekali lagi, tidak ada kata lain,” urainya.

Presiden Jokowi juga menyebutkan, jika Indonesia masih memakai cara-cara lama, akan terlibas dan hilang. “Karena arus barang, arus orang keluar masuk, nantinya kita sudah harus bisa diperkirakan dari sekarang,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyinggung rivalitas kekuatan besar antara Amerika-China. Indonesia, kata Jokowi, mau tak mau akan berada pada pusaran pertarungan itu.

“Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan? Menurut saya, ambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari rivalitas ini. Manfaatkan rivalitas ini untuk national interest kita, untuk kepentingan nasional kita. Baik dari sisi ekonomi, baik dari sisi politik, ambil keuntungan-keuntungan itu,” tutur Presiden Jokowi.

Presiden lantas mengemukakan, di awal-awal dirinya dilantik, orang-orang sempat melihatnya akan membawa Indonesia lebih condong kepada China. Hal itu dinilai dari kunjungannya ke Beijing dua kali dan belum pernah ke Amerika Serikat sama sekali di awal masa pemerintahannya.

Padahal, lanjut Presiden Jokowi, kenyataannya tidak seperti itu. Saat dirinya ke Amerika Serikat bertemu Presiden Obama dan menyampaikan maksud akan bergabung dengan TPP, barulah berubah pandangan-pandangan dunia terhadap Indonesia.

Dia mengingatkan, rivalitas persaingan pengaruh negara-negara besar ke depan akan semakin meningkat. Untuk Indonesia, khususnya yang terkait dengan klaim China di laut China Selatan terkait penguasaan akses sumber daya maritim, akses energi dan akses pangan.

Namun, kata Jokowi, dibalik semua itu yang terpenting adalah memperjuangkan kepentingan nasional. “Saya kira yang paling penting hanya satu, kepentingan nasional. Tidak ada yang lain,” kata Presiden Jokowi. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *