Jokowi-JK Setengah Hati Lindungi Produsen Pangan Skala Kecil

petani tanam payopayo or idJakarta, Villagerspost.com – Perlindungan sosial dan pertanian untuk memutuskan siklus kemiskinan di pedesaan merupakan tema Hari Pangan Sedunia 2015. Hal ini menjadi tantangan yang perlu dijawab oleh Jokowi, agar tidak sekadar menjadi tema peringatan semata. Pasalnya sejumlah langkah yang diambil oleh pemerintahan Jokowi selama setahun pemerintahannya belum mengindikasikan upaya perlindungan seutuhnya bagi para produsen pangan skala kecil.

Demikian catatan Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS), menyambut Hari Pangan sedunia yang akan jatuh pada tanggal 16 Oktober. Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera Tejo Wahyu Jatmiko menilai, pemerintah masih gagap menerjemahkan Kedaulatan Pangan seperti yang dijanjikan dalam Nawacita.

Menurut Tejo, Jokowi lebih memperhatikan unsur produksi sebagai hal utama, dan kembali mengabaikan subyeknya yaitu para petani, pekebun, pembudidaya, peternak skala kecil. “Bagaimana mungkin memberikan perlindungan terhadap 26 juta keluarga petani dengan dana asuransi pertanian hanya sebesar 150 milyar rupiah per tahun. Padahal mereka lah yang dibebani dengan angka produktivitas yang tinggi,” kata Tejo di Jakarta, Kamis (15/10).

Kegamangan pemerintah itu diperparah pula dengan tidak adanya upaya perlindungan kawasan pangan. Koordinator Pokja Sawit ADS yang juga Deputy Director Sawit Watch Achmad Surambo mengatakan, perlindungan kawasan pangan tak tersentuh meskipun sudah ada UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

“Malah proses perizinan, memberikan ruang dan memperbesar ketimpangan yang ada. Tidak ada pembatasan penguasaan lahan,” kata Surambo.

“Hal-hal seperti ini semakin memperdalam kemiskinan yang dialami para produsen pangan kita. Bisa dikatakan tidak ada upaya dari Jokowi untuk memberikan perlindungan terhadap lahan pangan,” tambahnya.

Bahkan di bidang maritim, draft Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya, dan Petambak Garam pun gagal memberikan perlindungan yang layak dan menyeluruh. Koordinator Pokja Perikanan ADS Abdul Halim mengatakan, gagalnya RUU Perlindungan Nelayan itu adalah karena tidak menyertakan definisi nelayan perempuan didalamnya.

“Definisi nelayan pun masih sempit hanya ada pada nelayan tangkap saja. Kelemahan lainnya adalah, perlindungan yang ditawarkan RUU hanya mencakup perlindungan ekonomi, yang minim unsur pemberdayaan,” ujar Halim.

Koordinator Pokja Beras ADS sekaligus Koordinator KRKP Said Abdullah mengatakan, janji Jokowi-JK dalam mencipatakan kedaulatan pangan dalam Nawacita sebenarnya cukup indah. Hanya saja, dalam praktiknya, pemerintahan Jokowi-JK dalam setahun pertama justru mengulang kesalahan pemerintahan sebelumnya.

Dia menyayangkan terjemahan Nawacita melalui Rencana Strategis Kementerian Pertanian adalah mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri, dan yang terakhir melindungi dan mensejahterakan petani, nelayan, pekebun kecil penghasil pangan. Tidak heran berbagai langkah yang diambil lebih fokus untukĀ  menggenjot produksi yang justru membuat posisi petani semakin rentan.

“Jika memang ada niat untuk melindungi petani, perdebatan yang muncul bukanlah impor pangan atau tidak impor pangan. Tetapi bagaimana petani bisa berproduksi dengan aman dan nyaman karena negara memberikan perlindungan yang baik bagi mereka,” kata Said.

Dia menilai, saat ini semua upaya untuk mandiri pangan dilakukan dengan mengerahkan pihak selain petaninya. Pendanaan untuk benih dan pupuk, bahkan termasuk pupuk organik oleh swasta bahkan tentara diturunkan ke sawah dan ladang. “Petani tetap menjadi pelengkap saja,” ujar Said.

“Ketiadaan perlindungan dan pemberdayaan penghasil pangan skala kecil (petani, nelayan, pekebun, peternak) ini merupakan kebijakan Jokowi yang bertentangan dengan semangat Nawacita,” tegas Tejo.

Apabila kebijakan ini tidak segera dikoreksi maka kedaulatan pangan yang menjadi cita-cita bangsa ini tidak akan tercapai. Saat ini bukan hanya minimnya perlindungan ekonomi yang diberikan kepada produsen pangannya, tetapi juga tidak ada upaya pemberdayaan, karena menyingkirkan produsen pangan dari sistem produksi pangan secara masif dengan memberikan dukungan kepada korporasi.

“Jika perlindungan terhadap produsen pangan kita sudah terwujud, bukan sekadar slogan dan tumpukan kertas, itulah saatnya kita layak merayakan Hari Pangan Sedunia,” pungkas Tejo. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *