Jokowi: Kenaikan Anggaran Pertanian Harus Dinikmati Petani

Jakarta, Villagerspost.com – Anggaran Kementerian Pertanian mengalami kenaikan signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Sebelumnya di tahun 2015 anggaran Kementan hanya sebesar Rp15,8 triliun. Namun dalam APBNP 2015, Kementan mengajukan anggaran tamnbahan sebesar Rp16,9 triliun. Dengan tambahan itu, anggaran Kementan dalam APBNP secara total menjadi Rp32,7 triliun.

Angka tersebut ternyata dipertahankan dalam APBN 2016 dimana Kementan mendapatkan anggaran sebesar Rp32,85 triliun. Dana sebesar itu, menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman akan digunakan untuk menggarap beberapa program.

Pertama, pencetakan sawah baru seluas 200.600 hektare (ha). Kedua, perluasan lahan kering untuk pertanian di luar Jawa 250.000 ha. Ketiga, rehabilitasi dan pengembangan irigasi tersier 400 ribu ha. Keempat, pembangunan Toko Tani Indonesia sebanyak 1000 unit.

Kelima adalah optimasi dan pemulihan kesuburan untuk 275 ribu ha lahan. Keenam, embangunan 39 gudang untuk fasilitas pengolahan pasca panen di sentra produksi. Ketujuh, pengembangan 75 desa pertanian organik. Kedelapan pengawalan dan pendampingan 1.000 desa mandiri benih.

Atas kenaikan anggaran Kementerian Pertanian ini, Presiden Joko Widodo mengatakan, dia akan menunggu hasilnya dalam 2-3 tahun kedepan. Jokowi ingin melihat apakah dengan anggaran sebesar itu, impor pangan akan semakin menurun, produksi padi, jagung, kedelai akan naik dan sebagainya.

“Akan saya lihat. Saya tidak ingin tergesa-gesa. Baru setahun sudah minta sebuah hasil, tidak. Ini sebuah program jangka menengah , jangka panjang yang terus menerus,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip setkab.go.id, Selasa (22/12).

Presiden Jokowi mengatakan, sejauh ini hasil kerja Kementan sudah sedikit terlihat yaitu dari angka impor yang sudah mulai turun. “Kelihatan, jagung sudah drop turun, apalagi yang lain juga drop turun. Daging juga drop turun, bawang drop turun, sudah kelihatan angka-angkanya. Kelihatan, tetapi saya ingin melihat nanti 2-3 tahun lagi ini akan semakin kelihatan, karena kita ingin fokus kita berikan prioritas pada sektor pertanian,” ujar Jokowi.

Dia juga mengingatkan Kementan agar tetap memperhatikan kesejahteraan petani. Hal itu, kata Jokowi, akan terlihat dari nilai tukar petani. “Jangan sampai produksi kita meningkat tapi kesejahteraan petani tidak meningkat. Jadi yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi misalnya harga gabah yang naiknya dibanding tahun yang lalu, naiknya lebih dari 1.000, saya kira itu sebuah loncatan yang besar lagi,” ujarnya.

Presiden kemudian mewanti-wanti agar Kementan juga hati-hati menjaga kenaikan harga komoditas pertanian khususnya beras. Pasalnya, jika kalau kenaikannya terlalu tinggi, daya beli masyarakat juga tak cukup kuat. “Yang beli beras juga teriak-teriak semuanya,” katanya.

Jokowi meminta agar yang diuntungkan dari kenaikan harga gabah itu adalah petani, bukan orang ketiga, orang keempat, orang kelima yang ada ditengah-tengah rantai produksi dan distribusi padi. “Jangan sampai yang banting tulang dari pagi sampai malam pagi sampai malam pagi sampai malam petani, tetapi yang untung yang ada di tengah, nggak. Saya sampaikan kepada Menteri Pertanian agar didorong harga itu betul-betul dinikmati oleh petani,” katanya.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyinggung kebiasaan mengimpor bahan pangan. “Saya selalu bertanya kenapa ini kita lakukan terus menerus padahal kita bisa nanam sendiri padahal kita bisa produksi sendiri. Kenapa kita harus impor,” ujarnya.

Jokowi mengaku sudah mendapat jawabanya. Alasan impor adalah karena bisa membayar belakangan. Ini menurut dia tak benar karena kebutuhan produk seperti jagung misalnya, sangat besar. Dan jika komoditas itu bisa diproduksi sendiri, maka akan menguntungkan bagi negara.

“Neraca perdagangan kita akan semakin baik. Kita tidak tergantung pada negara lain. Karena jagung ini sangat dibutuhkan sekali untuk makanan ternak,” tutur Jokowi.

Terkait kenaikan anggaran Kementan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelumnya mengatakan, pangan merupakan prioritas pemerintah. “Sesuai Nawacita, kita harus meningkatkan kekuatan pangan secara mandiri dengan berbagai upaya yang telah dilakukan,” ujarnya. (*)