Jokowi: Kita Sudah Stop Impor Jagung 3,6 Juta Ton

Penyuluh pertanian melakukan pendampingan (dok. id.wikipedia.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah saat ini memang masih memiliki pekerjaan bersar di sektor pertanian, terlepas dari banyaknya keberhasilan yang sudah dicapai. Dalam hal impor jagung misalnya, Jokowi mengatakan, pemerintah sudah berhasil menyetop impor jagung besar-besaran.

“Untuk jagung sebagai contoh, kita sudah bisa menyetop impor 3,6 juta, dan kita kemarin tahun 2018 sudah ekspor jagung sebanyaj 380 ribu ton. Berarti kita sudah mengurangi impor sekitar 3,4 juta ton. Ini atas kerja keras Bapak dan Ibu dari THL-TBPP,” kata Jokowi di hadapan para Penyuluh Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), Minggu (3/2).

Jokowi mengingatkan perlunya mengatur waktu penanaman agar saat panen tidak over supply yang mengakibatkan harga anjlok. “Diperlukan pengaturan-pengaturan, komunikasi antara kita diseluruh tanah air diperlukan untuk menjaga supply dan demand pada manajemen makro,” tegas Jokowi.

Dalam silaturrahmi dengan para penyuluh yang dilaksanakan di GOR Jatidiri, Semarang itu, Jokowi mengatakan, persoalan status Penyuluh Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) yang belum menjadi PNS hingga sekarang memang belum usai. Perjuangan terus dilakukan, termasuk dukungan diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

“Kita bicara apa adanya, problem THL-TBPP kita selesaikan secara bertahap. Kita siapkan dulu payung hukumnya, agar tidak nabrak-nabrak undang-undang. Besok saya akan panggil Menpan RB, saya akan tanya aturannya seperti apa?,” jelasnya. Jokowi berpesan agar penyuluh untuk bersama terus mengawal dan mendampingi para petani dalam menjaga dan meningkatkan produksi pertanian.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menekankan, kebijakan pemerintah telah membuahkan hasil luar biasa. Contohnya, terkait produktivitas jagung, tidak lepas dari inisiatif Kementan untuk menetapkan aturan harga jagung di petani minimal Rp3.150 per kg pada awal pemerintahan.

Kebijakan ini juga ditopang dengan program lain terkait produksi jagung secara besar-besaran. Misalnya, program terobosan berupa pemanfaatan benih unggul jagung tongkol dua dan jagung hibrida. Selain itu juga dilakukan peningkatan Indeks Pertanaman jagung di sawah, perluasan di lahan kering, integrasi jagung-sawit lewat tumpangsari, tanam jagung di lahan hutan.

“Bahkan di lahan seperti kuburan, pematang sawah dan pinggir jalan pun ditanami jagung saat ini. Pemuda tani milenial pun bertanam jagung karena menguntungkan,” jelas Amran.

Amran, menyatakan dari aspek hilir, Kementan juga memperhatikan disediakan sarana pasca panen dan bermitra dengan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT). Hasilnya produksi meningkat sehingga Indonesia mampu menyetop impor 3,5 juta ton, dalam hitungan kasar bila dihitung selama 4 tahun itu setara Rp 40 triliun. Pada 2017, Amran mrnyatakan tidak impor jagung pakan ternak, dan bahkan tahun 2018 sudah ekspor 341 ribu ton.

“Memang ada impor sisa 130 ribu ton pada akhir 2018 oleh BULOG, bukan oleh swasta. Ini dibagikan khusus peternak kecil untuk pakan unggasnya dan sebagai stock berjaga-jaga, tidak dijual bebas di pasar,” tegas Amran.

Terkait nasib para penyuluh, Amran menegaskan, THL-TBPP ini sangat diperlukan, karena memiliki pengalaman mendampingi petani, ada yang sudah pengalaman sampai dengan 13 tahun mendampingi petani. “Kalau bicara THL-TBPP, ya lihat saya sekarang. Saya adalah penyuluh, suatu saat nanti yang hadir disini bisa juga menjadi Menteri Pertanian,” tutur Amran

Perpanjangan kontrak kerja TLH-TBPP telah ditandatangani kembai oleh Menteri Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri pertanian nomo 67 tahun 2019 tentang tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertania kemeterian pertanian tahum 2019. Di tahun awal tahun 2018 silam, Kepmentan Nomor 72/2018 terbit dan menjadi bentuk kontrak kerja oleh 12.548 orang THL-TBPP di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Momon Rusmono menuturkan pihaknya selalu melakukan audiensi sesuai dengan tata cara birokrasi yang berlaku di Indonesia. “Baik dengan KemenPAN RB, dimanakah kira-kira slot untuk memungkinkan mereka bisa masuk. Upaya-upaya tersebut kami sudah tempuh,” bebernya.

Untuk diketahui, hingga sekarang jumlah penyuluh pertanian pusat dan daerah terdiri dari PNS 31.511 orang (termasuk pengankatan CPNS 2017 sebanyak 6.033 orang) dan jumlah THL-TBPP sebanyak 12.548 orang. PermenPAN-RB No. 8 Tahun 2016 spesifik dalam lingkup jabatan maupun soal persyaratan usia. Spesifik usia, karena PP 89/2000 sebagai landasan operasional Permenpan tersebut menetapkan syarat 18-35 tahun.

Momon menyatakan, Kepres bukan aturan yang berdiri sendiri, yang terlepas dari aturan perundang-undangan lainnya. Secara garis besar urutan tingkatannya adalah UUD, UU, Perppu, PP, Pepres, dan Kepres, serta aturan perundangan di bawahnya.

THL-TBPP adalah Tenaga Harian Lepas (kontrak) Penyuluh Pertanian yang direkut oleh Pemerintah Pusat yakni Kementrian Pertanian RI sejak tahun 2007-2009 untuk menjaga kedaulatan pangan. Adapun tugas utama mendampingi petani dalam melaksanakan budidaya, pengendalian hama dan penyakit, penangan pasca panen serta pemasaran hasil.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *