Jokowi: Penanganan Bencana Gempa Lombok dilakukan Bersama Provinsi dan Kabupaten

Korban selamat gempa Lombok di pengungsian (dok. presidenri.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, penanganan secara nasional terhadap dampak bencana gempa yang mengguncang pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) telah dikerjakan bersama dengan provinsi dan kabupaten. Penanganan masih dalam tahap penyampaian bantuan untuk korban di wilayah yang mengalami kerusakan berat.

“Rusak sedang dan rusak ringan masih pada proses administrasi secara besar-besaran, ini menyangkut prosedur,” kata Jokowi usai menyerahkan hewan kurban kepada pengurus PP Muhammadiyah, Kamis (23/8).

Jokowi sendiri mengagendakan akan datang kembali ke Lombok untuk memastikan jalannya perbaikan rumah warga. “Mungkin dalam minggu ini atau awal minggu depan, supaya masyarakat segera bisa memperbaiki rumahnya kembali, ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang bergerak di sana,” ujarnya.

Presiden berharap, kegiatan masyarakat di Lombok bisa segera pulih kembali. Namun ia juga mengingatkan, masih ada gempa-gempa susulan yang terjadi di sana, seperti malam tadi juga masih terjadi gempa susulan yang cukup besar.

Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, pemerintah menganggarkan Rp4 triliun lebih, untuk penanganan bencana gempa Lombok. “Supaya ini tidak ditafsirkan macam-macam, anggarannya Rp4 triliun lebih,” ujarnya.

Pramono mengatakan, untuk perbaikan rumah misalnya, akan diklasifikasi yaitu untuk rusak berat akan diganti sebesar Rp50 jutam sedang Rp25 juta dan ringan Rp10 juta, “Itu saja, angkanya sudah besar sekali. Jadi kalau kemudian para politisi ada yang mengembangkan bahwa dananya itu Rp38 miliar, yang bersangkutan tidak punya empati terhadap persoalan yang ada di Lombok,” ujarnya.

Pramono mengatakan, angka Rp 4triliun bukanlah angka final. “Jumlah tersebut bisa ditambah karena berapa pun yang rusak nanti yang akan ditangani,” tegasnya.

Terkait Inpres mengenai penanganan gempa Lombok, Pramono mengatakan, sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo. “Intinya, Inpres ini mengatur bahwa bencana di Lombok itu penanganan sepenuhnya seperti bencana nasional,” ujarnya.

Substansi dasar dari Inpres Penanganan Dampak Gempa Lombok, menurut Pramono adalah memerintahkan kepada Menteri PUPR sebagai koordinator dibantu oleh TNI-Polri dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk segera merehabilitasi, melakukan normalisasi terhadap fasilitas-fasilitas utama yang mengalami kerusakan. “Ini upaya yang dilakukan pemerintah ini semata-semata untuk tujuan kebaikan bagi masyarakat yang ada di Lombok, di Sumbawa, di Nusa Tenggara Timur tapi juga di keseluruhan,” terangnya.

Soal tidak ditetapkannya bencana Lombok sebagai bencana nasional, Pramono mengatakan, penetapan status bencana nasional berisiko mengundang intervensi pihak asing. “Kalau bencana nasional, maka orang asing itu bisa masuk seenaknya. Kita masih mampu untuk menangani sendiri. Bangsa ini masih mampu untuk menyelesaikan persoalan Gempa Lombok itu sendiri,” tegas Pramono Anung.

Sementara itu, sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritisi dua buah surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait bencana Lombok. Surat yang ditandatagani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo tersebut berisi permintaan agar pemerintah daerah (pemda) membantu bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Surat instruksi Kemendagri dengan nomor 977/6151/SJ tesebut ditembuskan kepada Presiden RI, Ketua BPK RI, Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Dalam suratnya, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta semua daerah untuk ikut membantu penanganan gempa yang terjadi di Lombok, NTB. Ada dua salinan surat yang ditandatangani Mendagri. Satu surat bernomor 977/6131/SJ ditujukan untuk gubernur seluruh Indonesia, dan satu surat lainnya bernomor 977/6132/SJ ditujukan untuk bupati/wali kota seluruh Indonesia.

Surat tersebut ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo pada Senin (20/8) lalu. Pada intinya, kedua surat tersebut berisi hal yang sama, yakni meminta kepala daerah memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka penanganan masyarakat terdampak gempa.

“Diharapkan kepada Saudara dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi NTB yang dibebankan pada APBD dengan memperhatikan keuangan masing-masing daerah,” tulis Tjahjo dalam surat tersebut.

Terkait surat itu, Fahri berpendapat, keputusan Kemendagri untuk menginstruksikan kepada pemda seluruh Indonesia untuk membantu keuangan Pemda NTB yang diambil dari sisa lebih (silpa) APBD setiap daerah tidaklah mudah. “Secara teknis tidak akan mudah memakai APBD-P. Sebab, tiap daerah memiliki silpa yang berbeda-beda, sehingga jumlah nominal bantuan tidak optimal,” papar Fahri.

Sisi lain, lanjutnya, surat tersebut belum tentu mendapat sambutan dari pemda lain, mengingat kondisi keuangan pemda juga tidak merata, bahkan tak jarang yang mampu. Dengan adanya surat intruksi Kemendagri tersebut, bagi Fahri, nampaknya pemerintah pusat mau lepas tangan untuk membantu penangan pasca gempa di Lombok.

“Selama ini, pemerintah pusat sudah terlalu membebani daerah dengan alokasi-alokasi anggaran operasional,” sambung Fahri yang juga dari dapil NTB itu.

Langkah Mendagri ini, lanjut dia, mengisyaratkan bahwa keuangan pusat sudah cukup tertekan, sehingga lagi-lagi harus meminta ke daerah. Padahal anggaran daerah tidak leluasa karena alokasinya yang relatif kaku, baik DAU, DAK atau Dana Bagi Hasil.

“Inikah alasan sebenarnya? Kalau memang pemerintah pusat mau lempar handuk, lebih baik terbuka dan jujur. Biar kita sekalian galang sumber daya masyarakat saja. Negara enggak usah ikut, kalau memang enggak sanggup,” tandasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *