Jokowi: Perlu Terobosan untuk Pengelolaan Hutan yang Lebih Baik

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar (dok. KLHK)

Jakarta, Villagerspost.com – Presiden Joko Widodo menegaskan perlunya dilakukan sebuah koreksi besar (corrective action) agar ada sebuah terobosan, untuk pengelolaan hutan yang lebih baik. Hal itu disampaikan Jokowi pada eringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2017, di Manggala Wana Bhakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Rabu (2/8) pagi.

“Jangan kita berpikir rutinitas, linier, dan monoton, tidak pernah membuat terobosan-terobosan, sehingga dalam sekian tahun ini, pengelolaan hutan kita berada pada posisi yang monoton, yang rutinitas, yang tidak ada pembaharuan-pembaharuan di situ,” ujar Jokowi, seperti dikutip setkab.go.id.

Dalam kesempatan itu, Jokowi memberikan contoh, pengelolaan kehutanan di Swedia dan Finlandia. Kedua negara tersebut 70-80 persen ekonominya berasal dari pengelolaan hutan yang baik. “Saya kira kita tidak usah sulit-sulit, copy mereka, nanti disesuaikan dengan keadaan hutan di negara kita. Bahwa pengelolaan yang sudah beratus tahun itu baik, itu yang harus kita contoh, kita jadikan sampel,” tegas Presiden.

Jokowi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), untuk melihat bagaimana pengelolaan hutan dan lingkungan itu bisa berjalan bersama-sama. “Ekonominya dapat, lingkungannya juga dapat,” ujarnya.

Terkait pengelolaan hutan, Jokowi juga mengingatka agar jangan lagi ada program-program atau rencana-rencana yang orientasinya proyek. Ia meminta agar arahnya fokus, konsentrasi, daerahnya dilokalisasi, tapi bisa menjadikan contoh, nanti yang lain-lain tinggal meniru. “Sudah terlalu lama kita bekerja dengan orientasi proyek, kita blak-blakan saja, kalau saya mau buka satu per satu nanti ramai,” ucap Jokowi.

Menurutnya, dibutuhkan jiwa-jiwa mulia serta sebuah etos kerja yang baik para rimbawan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konkret, persoalan-persoalan rill yang ada di lapangan. Dengan demikian akan jelas mana yang dilindungi, mana yang dipakai untuk konsesi, dan mana yang dipakai untuk hutan sosial.

“Kalau yang namanya taman nasional yang perlu dilindungi, ya lindungi secara baik. Jangan hanya namanya saja Taman Nasional, tapi digerogoti sedikit-sedikit. Digerogoti tahu-tahu sudah ratusan-ribuan hektare kita biarkan. Jangan ini diterus-teruskan seperti itu,” tegas Presiden.

Sementara, untuk corrective action, tegas Presiden, perlu penertiban terkait pemberian perizinan. “Jangan asal orang datang diberi, orang datang diberi, orang datang diberi. Sudah itu, setop. Saya ingatkan ini disetop. Ini kawan-kawan saya semua, rekan-rekan saya semua, tapi kalau nggak setop, hati-hati,” tegas Jokowi.

Masalah Gambut

Terkait dengan masalah gambut, Jokowi menegaskan, corrective action memang harus betul-betul diubah. Masalah moratorium gambut, masalah kelestarian gambut, diingatkan Presiden, di lapangan harus betul-betul dilihat. Jokowi mengaku senang, sekarang sudah ada BRG (Badan Restorasi Gambut) yang kerjanya sudah sedikit terlihat hasilnya di lapangan.

“Tapi saya ingin konkret, hasil yang besar. Dan menjaga hutan-hutan primer kita, jangan sampai hutan itu tidak memberikan apa-apa terhadap rakyat,” kata Presiden.

Jokowi kembali mengambil contoh Swedia dan Finlandia dimana hasil hutannya bisa memakmurkan rakyatnya. “Kenapa Indonesia tidak? Coba lihat, saya blak-blakan. Hutan jati kita, Perhutani kita, memberi manfaat pada lingkungan? Saya harus ngomong apa adanya. Di lingkungan hutan-hutan jati justru yang banyak kemiskinan. Benar? Blak-blakan saja, benar ndak?” kata Presiden.

Jokowi menekankan, hal seperti itu yang harus dikoreksi besar-besaran agar hutan seperti hutan jati bisa memberikan manfaat. “Berikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat lingkungan itu,” ujarnya.

Indonesia, lanjut Presiden, butuh meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Ia juga menambahkan bahwa kebutuhan lain yakni ketahanan pangan yang bisa dikembangkan melalui agroforestry, melalui silvopasture.

“Saya enggak usah terangkan apa agroforestry, silvopasture itu apa, saudara-saudara sudah tahu semuanya. Tapi tidak pernah dilakukan secara serius,” ujar Presiden.

Karena itu, Presiden Jokowi meminta agar mulai hari ini betul-betul dikerjakan serius. Ia mengingatkan, ke depan Indonesia butuh ketahanan energi terbarukan, sehingga diharapkan nantinya ada hutan tanaman energi yang menghasilkan, yang memberikan manfaat ekonomi kepada rakyat.

“Banyak hal-hal yang baru yang bisa kita kerjakan dalam mengelola hutan ini. Kalau masih ada yang main-main, awas. Saya hanya titip, hati-hati. Kalau saya sudah bilang awas, hati-hati,” tegas Jokowi.

Usai membuka Rakernas Presiden Jokowi menandatangani Perangko Hari Pertama Seri Lingkungan Hidup Tahun 2017, dan dilanjutkan dengan melakukan penanaman pohon di Arboretum Lukito Aryadi sebagai Landmark Hutan Indonesia. Presiden menanam pohon Jati sementara Menteri LHK menanam pohon Pala. Presiden juga melakukan penandatanganan prasasti Landmark Hutan Indonesia pada kayu fosil. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.