Jokowi: Selamatkan Petani dan Nelayan dari Kekeringan

Jakarta, Villagerspost.com – Presiden Joko Widodo meminta kepada jajaran pemerintahan untuk bekerja keras menghadapi masalah kekeringan yang melanda Indonesia sebagai dampak dari El Nino. Khususnya, Jokowi mengamanatkan, jajaran pemerintah untuk menyelamatkan petani dan nelayan yang terkena dampak langsung dan paling parah dari kekeringan ini.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Negara, hari ini, Jumat (31/7). Rapat terbatas itu dihadiri diantaranya oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Mensesneg Pratikno, dan Mendagri Tjahjo Kumolo.

Selain itu hadir pula Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Men PPN/Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry M. Baldan, Menteri PU dan Pera Basuki Hadimuljono, serta Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

“Keadaan ini diprediksi kemungkinan akan menguat mulai Agustus sampai Desember,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip setkab.go.id, Jumat (31/7).

Menurut Presiden, kekeringan sudah mulai tampak di beberapa wilayah Jawa, Sulawesi Selatan, Lampung, Bali, NTB, dan NTT. Bahkan jika dipantau dari peta monitoring hari tanpa hujan, lanjut Presiden, di wilayah-wilayah tersebut memang sudah kering sejak bulan Mei.

Oleh karena itu, Presiden meminta agar pada rapat terbatas (ratas) itu pembahasan masalah tersebut, bisa dicarikan jalan keluar. Presiden juga meminta dilakukannya kewaspadaan terhadap beberapa titik hotspot yang berpotensi menjadi pemicu kebakaran hutan.

Yang paling penting, menurut Jokowi, adalah bagaimana menyelamatkan petani dan nelayan dari dampak kekeringan ini. “Selamatkan petani, selamatkan nelayan, dan juga bagaimana kebakaran hutan akibat El Nino bisa kita cegah bersama,” pesan Presiden Jokowi.

Dampak kekeringan tahun ini memang lumayan parah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan data, saat ini dari 213 waduk yang ada di Indonesia, ada 5 yang mengalami kekeringan.

“Akibat 5 waduk susut irigasi yang terancam kekeringan ada 170.000 hektare. Itu perkiraan, karena airnya susut kan,” kata Basuki di kantornya, Jumat (31/7)

Basuki menjelaskan, keringnya air dari kelima waduk ini berdampak pada berkurangnya peran waduk sebagai tenaga pembangkit listrik tenaga air, juga sebagai sumber pengairan untuk sektor pertanian.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Pertanian Amran Sulaiman sendiri mengatakan, saat ini ada sekitar 3,3 juta hektare lahan pertanian di Indonesia yang masuk dalam kawasan rawan kekeringan. Untuk itu pemerintah sudah melakukan berbagai upaya mengantisipasi pesoalan tersebut.

Langkah antisipasi itu antara lain membangun irigasi, embung, sumur dangkal, dan memberi bantuan alat mesin pertanian untuk mempercepat tanam. “Di Indonesia ada lahan pertanian tadah hujan seluas 3,3 juta hektare yang merupakan daerah endemis kekeringan dari total 8,61 juta hektare. Kami ada anggaran Rp2 trilun lebih untuk diprioritaskan pembangunan embung di daerah endemis kekeringan di seluruh Indonesia,” katanya.

Akibat kekeringan, banjir, dan hama pada Oktober 2014 hingga Juli 2015, menurut Amran, ada 159 ribu hektare lahan pertanian gagal panen. Amran berharap, dengan gerakan penanggulangan kekeringan, banjir, dan hama penyakit bisa menekan angka gagal panen bagi petani.

Meski dampak kekeringan tahun ini cukup parah, namun Kementerian Pertanian sendiri mengklaim telah menyelematkan lahan sawah seluas 110.000 hektare. Saat ini berdasarkan data Kementan, tercatat sawah yang mengalami gagal panen alias puso akibat kekeringan hanya sekitar 8.900 hektare. Angka ini jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya yang mencapai 35.000 hektar.

“Posisi terakhir lahan sawah gagal panen atau puso hanya 8.900 hektar. Sudah diselamatkan 90% dari lahan kekeringan tahun ini 111.000 hektare,” kata Sekjen Kementerian Pertanian, Hari Priyono usai Rakor di kantor Kemenko, Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (31/7).

Untuk mengantisipasi kekeringan ini, pihak Kementan, kata Hari, telah membagikan 18.000 unit pompa air dan membangun beberapa embung dengan alokasi dana khusus mencapai Rp2,8 triliun. Hal ini tetap penting untuk mengantisipasi agar sawah yang mengalami puso tidak bertambah.

Untuk mengatasi kekeringan dan ancaman kelangkaan pangan tahun ini, pemerintah sendiri melalui Kementerian Keuangan telah menyediakan dana sebesar Rp3,5 triliun. Dana itu diantaranya adalah untuk penyediaan cadangan pangan, sebagai antisipasi penurunan produksi akibat kekeringan tahun ini.

“APBN-P tahun ini ada dana Rp 1,5 triliun untuk cadangan beras pemerintah. Lalu ada Rp 2 triliun untuk cadangan pangan. Totalnya Rp 3,5 triliun itu semua bisa dipakai,” kata Kepala Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara di Jakarta, Jumat (31/7).

Dengan dana sebesar itu, menurut Suahasil, bisa digunakan untuk penyediaan pangan selama El Nino berlangsung. Dia memperkirakan fenomena ini akan berlangsung hingga September mendatang. “Kalau ada kekurangan anggaran, misalnya untuk penugasan Bulog tambahan penyerapan beras, maka dana akan ditambah. Dananya ada terus,” ujarnya. (*)