Jokowi Terbitkan Perpres Nomor 3/2017, Percepat Pembangunan Industri Perikanan

Industri perikanan nasional (dok. setkab.go.id)
Industri perikanan nasional (dok. setkab.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional, pada 11 Januari lalu. Dengan diterbitkannya Perpres tersebut diharapkan, kesejahteraan masyarakat baik nelayan, pembudidaya, pengolah, maupun pemasar hasil perikanan akan meningkat.

Selain itu, pemerintah juga berharap terbitnya Perpres No 3/2017 akan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan devisa negara dari sektor perikanan. Melalui Perpres tersebut, Presiden menetapkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Rencana Aksi Industri Perikanan Nasional merupakan program Kementerian/Lembaga dalam Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional untuk periode Tahun 2016-2019,” demikian bunyi Pasal 1 Ayat (2) Perpres tersebut, seperti dikutip dari laman setkab.go.id, Kamis (26/1).

Rencana Aksi tersebut terdiri dari: a. Program; b. Kegiatan; c. Target/Output; d. Jangka Waktu; e. Penanggung Jawab; dan f. Instansi Terkait, yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Menurut Perpres ini, rencana Aksi Pembangunan Industri Perikanan Nasional sebagaimana dimaksud sebagai pedoman bagi: a. Kementerian/Lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi Rencana Aksi Pembangunan Industri Perikanan Nasional; b. Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah terkait Pembangunan Industri Perikanan.

Pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Presiden ini dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman,” bunyi Pasal 3 Perpres ini.

Perpres ini menegaskan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman setelah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyampaikan laporan pelaksanaan Peraturan Presiden ini paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Presiden.

Untuk Program Perikanan Tangkap misalnya, kegiatan yang akan dilaksanakan di antaranya adalah revitalisasi galangan kapal nasional peningkatan kapasitan kapal ikan buatan lokal; dengan target Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kapal Perikanan; yang akan dilaksanakanpada 2016 dan 2017 ini; dengan penanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Adapun untuk target/output Peningkatan kapasitas produksi perikanan Tangkap melalui 4.787 unit kapal < 30 GT Bantuan Pemerintah dan 12.536 unit kapal > 30 GT swasta nasional, menurut lampiran Perpres ini, menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang akan dilaksanakan pada 2016–2018, dengan melibatkan instansi Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Perindustrian (Kemenperin); Kementerian Perdagangan (Kemendag); Koperasi dan UKM (Kemenkop), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dan Galangan Kapal.

Untuk target/output peningkatan TKDN untuk komponen pembuatan kapal, yang akan dilaksanakan pada 2016-2017 ini, menurut Perpres tersebut, menjadi tanggung jawab Kemenperin, dan Kementerin Keuangan (Kemenkeu) dan Kemendag. Sementara untuk target Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu di 31 Lokasi dan Data sharing 34 provinsi, yang akan dilaksanakan pada 206-2017 ini, menjadi tanggung jawab KKP, dan melibatkan Kemenhub, serta Pemerintah Daerah (Pemda).

Untuk kegiatan melengkapi sarana & prasarana Pelabuhan Perikanan dengan target/output pemenuhan standar operasional bagi 13 lokasi pelabuhan perikanan, yang akan dilaksanakan pada 2016–2019, menurut Perpres ini menjadi tanggung jawab KKP, dengan melibatkan Kemenhub, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemda.

Untuk pembangunan perumahan nelayan di 31 SKPT yang akan dilaksanakan pada 206-2019, menurut Perpres ini, menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR, dengan melibatkan Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Pemerintah Daerah.

Lampiran Perpres ini juga mencantumkan kegiatan memenuhi kebutuhan energi untuk armada kapal ikan domestik dengan output pembangunan Stasiun Pengisian BBM di 31 SKPT dan pemberian paket percontohan 8.000 LPG dan konventer kit, yang akan dilaksanakan pada 2016-2019, menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM, dengan melibatkan KKP, Pertamina, Kementerian Perindustrian, dan Pemerintah Daerah.

Selain kegiatan tersebut, dalam lampiran Perpres ini juga tercantum sejumlah program lain yang menjadi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. “Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 13 Januari 2016 itu. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *