JPIK: Perbaikan Lisensi FLEGT Mendesak, Tingkatkan Kredibilitas SVLK

Kayu tersertifikasi. pemerintah wajibkan svlk dalam pengadaan barang dan jasa (dok. kemenperin.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) mendesak agar dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan pemberian lisensi Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT). Untuk diketahui, Lisensi FLEGT diberikan kepada produk kayu Indonesia untuk memastikan agar seluruh produk kayu dari Indonesia memenuhi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Pelaksanaan Lisensi FLEGT sebagai salah satu capaian dari Perjanjian Kemitraan Sukarela atau Voluntary Partnership Agreement (VPA) antara Indonesia dan Uni Eropa sendiri, telah memasuki tahun ketiga, sejak ditetapkannya pada November 2016. Sistem ini diterapkan di seluruh rantai perdagangan kayu dari hulu ke hilir, sebagai kelengkapan utuh untuk mendapatkan lisensi FLEGT dalam kerangka perdagangan kayu Indonesia dengan Uni Eropa.

“Kredibilitas SVLK sebagai sebuah sistem jaminan legalitas kayu sangat bergantung terhadap tercapainya akuntabilitas sistem itu sendiri,” kata Juru Kampanye JPIK Muhammad Ichwan, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Selasa (19/11).

Ichwan mengatakan, peran pemerintah menjadi krusial, khususnya memastikan pengawasan dan penegakan hukum berjalan secara efektif. “Harus disadari bahwa pekerjaan rumah untuk membangun kredibilitas dan akuntabilitas sistem ini, menjadi perhatian serius agar selalu ditingkatkan, terutama untuk merespons laporan-laporan dari pemantau independen,” tegasnya.

Perbaikan dalam sistem lisensi FLEGT harus dilakukan untuk menjawab hal-hal yang berkenaan dengan tata batas, konflik, penebangan kayu ilegal, kerusakan lingkungan melalui konversi hutan, praktik korupsi dalam perizinan dan bentuk-bentuk mal-administrasi seperti penyalahgunaan dokumen angkut. “Kesulitan akses informasi masih juga dialami para pemantau independen, termasuk juga bagi pemantau independen di level daerah,” jelas Ichwan.

Sebagai tambahan, sistem jaminan legalitas kayu itu sendiri perlu ditantang lebih jauh lagi hingga mencapai pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. Pada survei Independent Market Monitoring (IMM) disebutkan bahwa perusahaan pengekspor kayu masih menghadapi keterbatasan nilai yang didapatkan jika perusahaan tersebut memasukkan kayu berlisensi FLEGT ke dalam kebijakan pembelian.

Hal ini dikarenakan lisensi FLEGT dianggap hanya fokus pada legalitas. Namun, kebanyakan dari perusahaan tersebut menyebutkan preferensi mereka dalam membeli produk bersertifikasi dari pihak ketiga karena mereka menggunakan sertifikasi sebagai tanda dari keberlanjutan.

“Maka dari itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan komunikasi mengenai nilai lingkungan dan sosial dari lisensi FLEGT, di luar kepatuhan legalitas, karena pengetahuan mengenai nilai potensi ini masih kurang diketahui oleh para aktor kunci,” tegas Ichwan.

Pemantauan independen masih menghadapi tantangan untuk memastikan keberlanjutan kegiatan pemantauannya, karena adanya keterbatasan pendanaan. “Penguatan kapasitas dan kemampuan lembaga pengelola dana untuk memfasilitasi kegiatan organisasi dan jaringan pemantau independen perlu didukung secara penuh oleh para pihak,” pungkasnya.

Berikut Catatan JPIK terkait Perbaikan Lisensi FLEGT:

Berdasarkan pentingnya penguatan dan kebutuhan perbaikan di atas, maka pemantau independen merekomendasikan untuk:

  1. Meningkatkan jaminan kredibilitas dan akuntabilitas sistem
    a. Melakukan pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dan berefek jera, disertai dengan pemberian sanksi yang tegas agar pelanggaran yang sama tidak terulang dikemudian hari;
    b. Sanksi pembekuan dan pencabutan sertifikat harus ditindaklanjuti dengan pecabutan izin operasi, hal ini dimaksudkan agar tidak adanya peredaran kayu yang dihasilkan oleh pemilik izin yang bermasalah secara hukum.
    c. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar kementerian/lembaga, termasuk pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum;
    d. Pemerintah bersama lembaga sertifikasi harus melakukan pengecekan secara ketat terhadap rantai pasok dan peredaran kayu untuk memastikan tidak adanya kayu dari sumber yang tidak bersertifikat, serta peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan kayu CITES.
  2. Meningkatkan transparansi
    a. Pemerintah harus memastikan pelaksanaan pelayanan informasi bisa berjalan dengan proses yang cepat, tepat dan efektif. Data dan informasi peredaran kayu yang terdapat di dalam sistem informasi online, terutama Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) harus bisa diakses oleh Pemantau Independen;
    b. Keterbukaan informasi harus dilaksanakan oleh seluruh kementerian/ lembaga terkait, termasuk oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan (Bea Cukai) dan Pemerintah Daerah.
  3. Penguatan sistem jaminan legalitas, kelestarian dan keberlanjutan
    a. Pemerintah harus segera melakukan penyempurnaan standar dan pedoman penilaian dengan melibatkan parapihak yang terkait, serta melakukan penguatan penilaian pada aspek yang berkaitan dengan tumpang tindih, deforestasi dan konflik, termasuk mengkaji ulang aturan
    pelaksanaan penggunaan DKP bagi IKM dan hutan rakyat, serta izin TPT-KB dan TPT-KO;
    b. Penilaian/verifikasi, terutama PHPL harus menunjukkan tren perubahan kinerja yang membaik/meningkat, dengan memastikan aspek legalitas dan kelestarian dalam penilaian PHPL sebagai indikator utama kelulusan penilaian, serta menempatkan aspek konflik, korupsi perizinan, dan kebakaran hutan dan gambut dalam prioritas perolehan sertifikat;
    c. Kebijakan dan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk kayu dan produk kayu SVLK harus diperkuat dan diimplementasikan secara penuh, agar insentif penerapan SVLK untuk pasar domestik bisa dirasakan oleh pelaku usaha;
    d. Peraturan SVLK harus memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan inline/sinergi dengan kebijakan dan peraturan terkait tata kelola hutan dan wilayah kelola masyarakat, termasuk penguatan hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat.
  4. Menjamin keberlanjutan pemantauan independen
    a. Pemerintah, terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus merealisasikan dan menerbitkan peraturan teknis sebagai payung hukum pelaksanaan
    dukungan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana telah diatur dalam Paeraturan Menteri dan Peraturan Ditjen PHPL;
    b. Pemerintah dan lembaga sertifikasi harus segera menyambut inisiatif pemantau independen dalam mengakses pembiayaan dari proses sertifikasi, upaya ini juga sebagai bagian penguatan keterlibatan pemantau independen sebagai salah satu elemen yang diakui didalam sistem.
  5. Uni Eropa sebagai penerima kayu dari Indonesia harus memastikan penanganan kasus yang berkaitan dengan EUTR berjalan efektif, termasuk melakukan pencegahan terjadinya pencucian kayu dari Indonesia dan/atau kayu yang didapatkan melalui pihak yang tidak jelas asal usulnya. Pihak Uni Eropa juga harus meningkatkan jaminan dengan memastikan kayu-kayu yang berasal dari Indonesia, bersumber dari hutan yang dikelola secara lestari dan berkelanjutan

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *