Kalah Banding Soal Penghentian Reklamasi, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Ajukan Kasasi

Masyarakat sipil dan nelayan menolak diteruskannya proyek reklamasi Teluk Jakarta (dok. change.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Para nelayan dan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengajukan kasasi terhadap putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mengabulkan banding Gubernur DKI Jakarta dan perusahaan pemegang izin konsesi reklamasi Pulau F, I dan K. Putusan itu sekaligus membatalkan ketiga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) di tingkat pertama.

Pihak koalisi yang terdiri dari individu nelayan tradisional Teluk Jakarta, WALHI dan KNTI yang tergabung bersama dengan LBH Jakarta, Rujak Center for Urban Studies, KIARA, ICEL, PBH Dompet Dhuafa, dan Solidaritas Perempuan, menilai putusan di tingkat banding itu janggal. “Ada lima kejanggalan yang kami catat dari putusan tersebut,” kata Nelson Simamora dari LBH Jakarta, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Rabu (29/11).

Pertama, PT TUN Jakarta masih menggunakan dasar hukum Keppres 52/1995 tanpa mempertimbangkan adanya Pasal 72 Perpres 54 Tahun 2008 yang telah menyatakan Keppres No. 52/1995 tersebut dinyatakan tidak berlaku. “PT TUN Jakarta juga tidak menggunakan kaidah hukum yang benar yaitu prinsip Lex Posteriori Derogat Legi Priori dimana hukum yang baru seharusnya digunakan dan mengesampingkan hukum yang lama,” kata Nelson.

Kedua, tiga putusan PT TUN Jakarta yaitu Nomor: 177/B/LH/2017/PT.TUN.JKT; Nomor 183/B/LH/2017/PT.TUN.JKT; dan putusan Nomor 184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT, dinilai mengada-ada dan tanpa dasar menunjuk Menko Kemaritiman sebagai pihak yang berwenang dalam proyek reklamasi. “Padahal, terkait sanksi dalam pengawasan lingkungan hidup kewenangannya berada pada Menteri Lingkungan Hidup,” tegas Nelson.

Ketiga, majelis hakim dinilai sengaja tidak melakukan penilaian terhadap kewajiban memiliki rekomendasi menteri kelautan dan perikanan terhadap Izin Lokasi dengan luasan reklamasi di atas 25 hektare. Dimana Surat Keputusan/Objek Sengketa tidak memiliki rekomendasi izin lokasi dan izin pelaksanaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

Keempat, Majelis hakim tidak mempertimbangkan UU No. 27 Tahun 2007 yang mewajibkan adanya Peraturan mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K). “Hakim juga tidak mempertimbangkan pandangan ahli dalam yang menyatakan RZWP3K berperan untuk mengurangi konflik pemanfaatan. Ahli yang diajukan oleh Koalisi juga menyatakan RZWP3K wajib untuk reklamasi pulau-pulau buatan yang terpisah dari daratan seperti di Teluk Jakarta,” papar Nelson.

Kelima, majelis hakim dinilai tidak memiliki kesadaran prinsip kehati-hatian dengan tidak melihat pelanggaran hukum lingkungan sebagai bagian integral dari pelanggaran izin pelaksanaan reklamasi. “PT TUN Jakarta diduga bertindak untuk melindungi dan melanjutkan proyek reklamasi tanpa melihat pelanggaran hukum lingkungan yaitu tidak melakukan pengumuman izin lingkungan dan pemenuhan prosedur penetapan wakil masyarakat,” ujar Nelson.

Melihat pertimbangan janggal oleh Majelis Hakim PT TUN Jakarta, Koalisi melihat sangat penting dan perlu untuk menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung. “Selain itu koalisi juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa seluruh majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Kadar Selamet bersama dengan anggota yaitu Hakim Sugiya, Hakim Ketut Rasmen, Hakim Slamet Suparjoto, dan Hakim T. Sjahnur Ansjari karena patut diduga adanya keputusan dan pertimbangan hakim yang janggal tersebut beraroma korupsi,” pungkas Nelson. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *