Kalah di MA, Warga Penolak PLTU Batang tak Menyerah

Aktivis Greenpeace bersama petani dan nelayan Batang melakukan aksi menolak pembangunan PLTU Batang (dok. greenpeace)
Aktivis Greenpeace bersama petani dan nelayan Batang melakukan aksi menolak pembangunan PLTU Batang (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Berbagai langkah hukum telah ditempuh oleh warga Batang yang tegabung dalam Paguyuban Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban (UKPWR) selama hampir 5 tahun perjuangan mereka dalam melakukan penolakan terhadap pembangunan PLTU Batubara Batang, Jawa Tengah. Sayang, jerih payah para petani dan nelayan agar kawasan subur dan kawasan tangkapan ikan yang produktif itu tak dijarah proyek kotor PLTU Batang belum berhasil.

Terakhir, upaya menggugat SK Gubernur Jawa Tengah tentang persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanah sisa lahan seluas 125.146 meter persegi untuk membangun PLTU berdaya 2×1000 Megawatt (MW) itu mentok di Mahkamah Agung. Warga melayangkan kasasi karena PTUN menolak gugatan mereka.

(Baca Juga: Tutup Akses Sawah Petani Batang, Adaro Tuai Protes)

Malangnya, MA pun seperti menutup pintu terhadap para warga Batang penolak PLTU Batang yang datang meminta keadilan. MA dalam amar putusannya hari Senin (29/2) lalu menyatakan permohonan kasasi warga tidak dapat diterima.

“Pak Karomat perwakilan pemilik lahan yang melakukan gugatan belum menerima salinan utuh dari putusan MA ini. Greenpeace dan tim advokasi anti perampasan lahan warga sedang berupaya mendapatkan salinan utuh dari putusan ini sesegera mungkin, agar dapat mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya”, kata Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Arif Fiyanto, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Selasa (1/3).

Arif mengatakan, warga Batang telah berjuang menempuh segala cara yang legal dan prosedural, termasuk upaya hukum, dan pertemuan dengan berbagai instansi yang terkait dengan megaproyek ini, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Maritim dan Kantor Staf Presiden. Namun, sejauh ini aspirasi warga Batang sepertinya tidak dipedulikan oleh pemerintah.

“Pemerintah lebih mengutamakan kepentingan korporasi daripada keselamatan warganya dalam kasus ini”, Arif menambahkan.

Dia menegaskan, langkah hukum hanyalah salah satu upaya yang dilakukan warga dalam melakukan perlawanan terhadap proyek kotor ini. Kasasi yang tidak diterima oleh MA bukan akhir dari segalanya, dan warga Batang tak akan menyerah menyuarakan penolakan terhadap energi kotor batubara di PLTU Batang.

“Greenpeace bersama lembaga-lembaga lingkungan dan HAM akan terus mendampingi warga untuk melakukan perlawanan terhadap proyek energi kotor yang akan mengancam pencapaian komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah sebesar 29% pada tahun 2030,” pungkas Arif.

Ikuti informasi terkait PLTU Batang >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *