Kapal MV Hai Fa Masuk Daftar Hitam Greenpeace

Kapal MV Hai Fa (dok. setkab go.id)
Kapal MV Hai Fa (dok. setkab go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Greenpeace memasukkan MV Hai Fa dalam daftar hitam kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan ilegal, tidak tercatat dan tidak diatur atau illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Arifsyah Nasution mendesak seluruh negara dan pihak-pihak yang terkait dengan MV Hai Fa agar segera mengambil tindakan tegas yang diperlukan agar kelanjutan proses penegakan hukum terhadap kapal ikan yang mendukung IUU Fishing tersebut dapat segera berjalan.

“Pembatalan kerjasama bisnis, tidak memberikan akses perizinan, hingga penahanan kapal ataupun pelarangan bongkar-muat serta menolak seluruh hasil ikan yang diangkut oleh MV Hai Fa adalah bentuk tindakan tegas yang perlu dilakukan,” kata Arif dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Selasa(23/6).

Pada kesempatan yang sama Arifsyah juga mengapresiasi konsistensi Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk terus bekerja membebaskan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dari praktik ilegal termasuk perikanan dengan cara dan alat tangkap yang merusak. Meski demikian, terkait dengan kelanjutan proses hukum MV Hai Fa, konsistensi tersebut kini diuji.

Dia melanjutkan, pemerintah sudah semestinya menerjemahkan konsistensi tersebut melalui tindakan tegas bagi oknum aparat penegak hukum yang diduga kuat dan terbukti terlibat dalam lingkar dan mata rantai kegiatan IUU Fishing di Indonesia.

“Keadaan ini menunjukan betapa mendesaknya bagi KKP bersama instansi terkait untuk melakukan evaluasi secara mendalam dan segera mengungkap misteri mengapa MV Hai Fa begitu mudahnya meninggalkan Pelabuhan Ambon tanpa dilengkapi dokumen surat yang disyaratkan,” tegas Arifsyah.

MV Hai Fa adalah Kapal Pengangkut Ikan (Reefer) Berbendera Panama yang di Indonesia diurusi oleh PT Antarticha Segara Lines. MV Hai Fa masuk dalam Greenpeace Blacklist setelah Greenpeace mencermati beberapa hal.

Pertama, putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon No.: 01/Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb. Kedua, konfirmasi langsung yang diperoleh oleh Greenpeace dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tanggal 19 Juni 2015 lalu.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku telah melaporkan kapal MV Hai Fa asal China yang divonis bersalah karena telah melakukan praktik pencurian ikan di perairan Indonesia ke The International Criminal Police Organization (Interpol).

“Saya sudah melaporkan Kapal MV Hai Fa ke Interpol. Saya juga sudah ajukan keberatan kepada IMO (International Maritime Organization). Kapal tersebut seharusnya tetap dinyatakan bersalah karena menyalahi sejumlah regulasi pelayaran Internasional,” ujar Susi seperti dikutip kkp.go.id.

Menurut Susi kapal dengan bobot 4.300 GT yang telah kembali ke negara asalnya tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah Indonesia serta tidak membawa Surat Layak Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). “Ini patut dipertanyakan kenapa Kapal Hai Fa bisa berlayar di wilayah teritorial kita,” tegas Susi.

Wakil Ketua Satgas IUU Fishing Yunus Husein menyatakan bahwa saat ini sedang ada pembentukan Tim Khusus oleh Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam). “Nantinya Tim Khusus ini mempunyai tugas khusus untuk menyelidiki lebih lanjut terkait pelanggaran lain yang dilakukan oleh kapal Hai Fa,” tambah Yunus Husein.

Berdasarkan informasi dari Kepala Satker PSDKP Ambon yang didapat dari pihak Lantamal IX Ambon, diduga Hai Fa berangkat dari Teluk Ambon menuju Tiongkok melalui perairan Maluku Utara hingga Laut Sulawesi. Dan pada hari Kamis (4/6) diperkirakan Hai Fa sudah sampai di perairan Filipina dan kemungkinan saat ini sudah sampai Tiongkok.

“Ini keprihatinan yang luar biasa bahwa di wilayah teritorial kapal sebesar ini bisa melenggang tanpa surat jalan. Saya melihat negara kita fungsi keamanannya tidak berfungsi,” tutup Susi. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *