Kasus Impor Bawang Putih: Impor Ajang Berburu Rente

Bawang putih impor menguasai pasar lokal (dok. pemerintah kota batu)

Jakarta, Villagerspost.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Anggota DPR I Nyoman Dhamantra sebagai tersangka kasus dugaan suap impor bawang putih. Politikus PDIP yang juga anggota Komisi VI DPR itu, diduga menerima suap Rp2 miliar dari pemilik PT Cahaya Sakti Agro (PT CSA) Chandry Suanda dan pihak swasta Doddy Wahyudi (DDW).

“DDW mentransfer Rp2 miliar ke rekening kasir money changer milik INY (I Nyoman Dhamantra-red). Uang 2 miliar rupiah tersebut direncanakan untuk digunakan mengurus SPI (Surat Persetujuan Impor),” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (8/8).

Selain Dhamantra, KPK juga menetapkan Chandry Suanda, Doddy Wahyudi dan Zulfikal dari PT CSA sebagai tersangka pemberi suap. Sementara itu, selaku penerima suap, selain Dhamantra, turut ditetapkan pula sebagai tersangka, orang kepercayaan Dhamantra yang bernama Mirawati Basri dan seorang lagi bernama Elviyanto.

Menanggapi masalah ini, Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Fadli Zon menilai aktivitas impor, termasuk impor bawang putih, yang dilakukan pemerintah saat ini memang banyak masalah. Bahkan setiap impor seringkali terjadi perburuan rente.

“Menurut saya impor-impor banyak masalah, dalam setiap impor sering kali terjadi perburuan rente, terkait dengan harga yang memang disparitasnya cukup tinggi, ini yang disayangkan,” ujar Fadli menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8).

Fadli mengatakan, impor bawang sendiri sebenarnya memukul petani bawang dalam negeri, apalagi dilakukan di saat panen. Begitu juga dengan impor beras, gula, dan jagung. Pihaknya berharap pemeritah harus lebih konsisten, karena kebijakan impor itu sangat tinggi moral harzard nya.

“Menurut saya ada orang-orang yang memburu rente, karena kalau pedagang sangat wajar ingin mendapatkan untung, tapi jangan mengorbankan petani juga. Dari sisi policy saja pemerintah memberi ruang kepada impor bawang sehingga implikasinya ya seperti sekarang ini jadinya,” tegas Fadli Zon.

Terkait kasus suap impor bawang putih yang melibatkan anggota Komisi VI DPR, Fadli menegaskan, hal tersebut merupakan urusan individual, bukan urusan institusional. “Saya baru mendengar kabar itu dari pemberitaan media. Saya rasa ini bukan urusan institusional tapi urusan individual. Kita tidak bisa membatasi yang urusan individual, kecuali hanya sebatas mengimbau saja. Jadi bukan yang bersifat institusional, baik DPR RI, termasuk Komisi VI,” politikus Partai Gerindra itu.

Terkait kasus itu sendiri, KPK memaparkan, Chandry dan Doddy diduga bekerja sama untuk mengurus izin impor bawang putih untuk tahun 2019. Doddy diduga menawarkan bantuan dan menyampaikan memiliki ‘jalur lain’ untuk mengurus Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian dan SPI dari Kementerian Perdagangan.

“Dikarenakan proses pengurusan yang tidak kunjung selesai, DDW berusaha mencari kenalan yang bisa menghubungkannya dengan pihak-pihak yang dapat membantu pengurusan RIPH dan SPI tersebut,” ujar Agus Rahardjo.

Agus menyebut Doddy berkenalan dengan Zulfikar yang memiliki kolega yang dianggap berpengaruh untuk pengurusan izin tersebut. Zulfikar disebut memiliki koneksi dengan Mirawati Basri dan Elviyanto yang diketahui dekat dengan Dhamantra selaku Anggota Komisi VI DPR.

Doddy, Zulfikar, Mirawati dan Dhamantra diduga melakukan sejumlah pertemuan untuk membahas perizinan impor bawang putih dan kesepakatan fee. Muncul permintaan fee dari Dhamantra lewat Mirawati senilai Rp3,6 miliar dan komitmen fee Rp1.700-Rp1.800 dari setiap kilogram bawang putih yang diimpor.

Namun, Chandry disebut belum memiliki uang untuk membayar fee itu. Dia meminta pinjaman dari Zulfikar yang nantinya akan mendapat bunga Rp100 juta per bulan jika impor terealisasi. Agus menyebut duit Rp 2 miliar sudah ditransfer pada 7 Agustus 2019 pukul 14.00 WIB lewat rekening kasir money changer. Sementara Rp 100 juta masih di rekening Doddy.

Tersangka Chandry Suanda, Doddy Wahyud dan Zulfikar, selaku pemberi suap diancam dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Sementara itu, Dhamantra, Mirawati dan Elviyanto, tersangka penerima suap diancam dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *