Kasus Korindo, Greenpeace Minta Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Pembakar Hutan dan Pelanggar Hak Masyarakat Adat

Kebakaran hutan di Papua (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Greenpeace Asia Tenggara menilai, kasus dikeluarkannya Korindo dari sisrem sertifikasi kehutanan oleh Forest Stewardship Council (FSC), harus dijadikan pelajaran serius. Pemerintah seharusnya tidak lagi memberikan izin mengelola hutan kepada perusahaan pembakar hutan dan pelanggar hak masyarakat adat.

Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara Kiki Taufik mengatakan, akhirnya FSC sadar dan mengeluarkan Korindo dari sistem sertifikasi kehutanannya. “Meskipun terlambat namun keputusan ini lebih baik daripada tidak sama sekali,” ujarnya, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Minggu (18/7).

“Sayangnya, pemerintah Indonesia masih terus membagikan hutan kepada perusahaan seperti Korindo dan membiarkan mereka melanggar hak-hak Masyarakat Adat dan masyarakat saat mereka beroperasi tanpa hukuman,” tambahnya.

Kiki menegaskan, sangat penting bagi para pembeli dan badan sertifikasi untuk tidak terus membantu mereka menciptakan ilusi keberlanjutan Korindo dan mengulur-ulur transparansi sepenuhnya pada rantai pasokan mereka. “Ada 312 suku asli termasuk masyarakat adat yang terpencil di Papua dan sampai saat ini tidak ada satupun dari mereka yang memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum formal atas tanah mereka,” tegasnya.

Menurut Kiki, langkah pertama yang paling penting yang perlu diambil pemerintah Indonesia dan para pemimpin dunia untuk melindungi alam adalah mengakui hak masyarakat adat atas tanah dan mengakhiri perampasan tanah mulai dari Papua, Kongo, hingga Amazon.

“Setelah adanya temuan Greenpeace, Forensik Arsitektur dan investigasi BBC, parlemen Indonesia meluncurkan penyelidikan atas perilaku Korindo, namun temuan itu belum diumumkan ke publik hingga detik ini,” pungkas Kiki.

Sebelumnya, pada Jumat (16/7) diketahui Forest Stewardship Council (FSC), organisasi sertifikasi kehutanan global terkemuka, telah menghentikan sertifikasi dari Korindo Group. Didepaknya Korindo dari sistem sertifikasi FSC karena konglomerasi kayu dan kelapa sawit Korea-Indonesia dinilai terbukti bereputasi buruk dalam beroperasi di Papua dan Maluku Utara.

Panel pengaduan FSC menemukan bahwa Korindo telah menghancurkan lebih dari 30.000 hektare hutan hujan (setara dengan 42.000 lapangan sepak bola) dalam lima tahun terakhir dan melakukan pelanggaran terhadap hak tradisional dan hak asasi masyarakat adat yang bertentangan dengan standar FSC.

Hutan Papua merupakan hutan hujan asli terbesar di Indonesia dan salah satu lanskap terpenting bagi iklim dunia. Namun demikian, FSC telah mempertahankan “asosiasi bersyarat” dengan Korindo yang mengharuskan Korindo untuk melakukan langkah-langkah perbaikan.

Selain gagal memenuhi kewajibannya kepada FSC, Korindo telah berusaha untuk membungkam kritik terhadapnya dengan mengajukan gugatan SLAPP di Jerman terhadap organisasi masyarakat sipil yang telah mengungkap pelanggarannya dan menyerukan perbaikan. Akibatnya, juri dari anggota parlemen Eropa terkemuka dan LSM ahli, didukung oleh Coalition Against SLAPPs in Europe (CASE), memberikan penghargaan pada Korindo Group gelar yang memalukan sebagai International Bully of the Year.

Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut pengaduan oleh Mighty Earth pada tahun 2017 dan upaya berbagai organisasi di Indonesia, Korea, dan seluruh dunia untuk mengungkap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Advokat Mighty Earth, Annisa Rahmawati mengatakan, pengeluaran paksaan yang dilakukan FSC terhadap Korindo, memberikan lebih banyak bukti bahwa terlepas dari klaim besar-besaran Korindo terhadap kelestarian, ternyata perusahaan masih belum dapat menunjukkan bukti telah memenuhi standar dasar sebagai bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan di abad ke-21.

“Keputusan FSC harus menjadi peringatan bagi perusahaan mana pun yang berpikir bahwa mereka dapat menggunakan greenwashing dan intimidasi hukum untuk menghancurkan hutan dan menginjak-injak hak-hak masyarakat adat dengan impunitas,” tegas Annisa.

Sementara itu, Korindo Group membantah tuduhan bahwa kasus pembakaran hutan dan lahan dijadikan alasan dikeluarkannya perusahaan tersebut dari FSC. Manajemen Korindo menyatakan, laporan yang menuduh Korindo secara sengaja dan ilegal membakar lahan telah ditolak FSC.

“Melalui investigasi tersebut, FSC telah menyimpulkan, tuduhan pembakaran lahan yang ditujukan ke Korindo Group adalah tidak benar,” kata Public Relation Manager Korindo Group Yulian Mohammad Riza, dalam keterangan tertulis yang dirilis Jumat (16/7).

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *