Kasus Padi IF8, Jang-Ko Minta Pemerintah Membina Petani Pemulia Benih | Villagerspost.com

Kasus Padi IF8, Jang-Ko Minta Pemerintah Membina Petani Pemulia Benih

Poster acara Gerakan Nandur Bareng benih karya petani kecil (dok. ab2ti)

Takengon, Villagerspost.com – Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko) menilai, kasus penangkapan dan penahanan terhadap Tengku Munirwan, Keuchik Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, terkait peredaran benih padi IF8 merupakan sebuah kesalahan besar. Sebagai petani pemulia benih yang mempopulerkan benih unggul IF8, karya petani, seharusnya Munirman justru dilindungi dan dibina oleh pemerintah.

“Harusnya pemerintah Aceh memberdayakan bibit ini karena selalu berlimpah hasilnya saat panen, dan bibit IF8 inovasi petani ini sudah ada sejak 2012, mulanya diperkenalkan di Jawa,” kata Koordinator Jang-Ko Maharadi, kepada Villagerspost.com, Jumat (26/7).

Dia menyayangkan, Munirwan justru malah diadukan oleh pihak Dinas Pertanian Aceh Utara ke polisi dan akhirnya ditahan. Padahal Munirwan justru terkenal sebagai petani sekaligus kepala desa (keuchik) yang potensial dan banyak melakukan inovasi untuk memajukan desanya.

Terkait benih IF8, kata Maharadi, tidak seharusnya dipermasalahkan peredarannya. “IF8 tidak harus ada sertifikasi karena sudah ada pelepasan dari Kementerian Pertanian dan putusan MK, yang menjamin petani berhak menghasilkan benih sendiri,” sebut Maharadi.

Menurut Maharadi, perilaku Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan itu sangat bertolak belakang dengan upaya mendorong daya kreatif petani dan motivasi petani dalam menemukan ide baru dan karya inovasi dengan tujuan untuk memajukan ranah pertanian, khususnya pertanian di Aceh.

“Semestinya Tengku Munirwan diselamatkan dan dibina oleh pemangku kebijakan, bukan malah diadukan dan dipenjara,” tegasnya.

Maharadi juga meminta pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Utara tidak bersandiwara dan terkesan cuci tangan terkait kasus Munirwan ini. Maharadi mengatakan, dalam kasus ini, seperti ramai diberitakan media massa, justru pihak Dishutbun Aceh Utara-lah yang pertama kali mengadukan Munirwan ke polisi.

Bahkan, dikabarkan, pengaduan itu dilakukan langsung atas perintah menteri pertanian. Munirwan dilaporkan ke polisi dengan tuduhan karena menjual bibit yang belum tersertifikasi melalui badan usaha milik desanya. Bibit padi unggul yang mereka jual adalah IF8, yang sebelumnya sudah diujicoba dan justru menghasilkan produktivitas padi yang besar, mencapai 11 ton per hektare.

Namun, kini pihak Dishutbun terkesan bermain sandiwara dan cuci tangan dengan menyatakan dukungan untuk dilakukan penangguhan penahanan terhadap Munirwan. “Ini kan lucu sekali, sandiwara yang patut dipertanyakan oleh publik,” kata Maharadi.

Sikap Kadistanbun tersebut, bertolak belakang dengan beredarnya surat yang ia tandatangani yang ditujukan kepada Polda Aceh, untuk menindaklanjuti perkara Munirwan terkait dengan beredarnya benih IF8, di Kabupaten Aceh Utara, dan sejumlah kabupaten lainnya. Sikap serupa juga ditunjukkan juru bicara Pemerintah Aceh dalam siaran pers-nya yang terkesan cuci tangan dengan mengatakan, seolah-olah tidak melaporkan Munirwan tapi hanya mengeluarkan surat dengan perihal penyaluran/peredaran benih tanpa label di sejumlah daerah, seperti di Aceh Utara, Aceh Jaya dan Aceh Timur.

Maharadi menduga berubahnya sikap Distanbun Aceh Utara dan Pemerintah Aceh terhadap Munirwan, diduga karena banyaknya dukungan publik kepada Munirwan. Inilah yang menurut Maharadi, membuat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Abdul Hanan malah berbalik seolah memberi dukungan.

“Ini kan aneh ya, padahal surat inilah (surat dari Kadistanbun-red) yang patut diduga, menjadi dasar polisi melakukan pemeriksaan atas Munirwan sebagai saksi, dan kemudian menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, dan melakukan penahanan pada tanggal 24 Juli 2019.

Dan sepertinya pihak Pemerintahan Aceh sudah terpojok dan mulai mengelak,” ujar Maharadi.

“Plt Gubernur Aceh harus menjelaskan kasus ini ke publik secara terang benderang, dan mengambil tindakan tegas kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh,” pungkas Maharadi.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *