Kasus Penyelundupan Kayu Papua Segera Disidang | Villagerspost.com

Kasus Penyelundupan Kayu Papua Segera Disidang

Tumpukan kayu hasil pembalakan liar (dok. greenpace)

Jakarta, Villagerspost.com – Kasus penyelundupan kayu asal Papua yang diduga dilakukan oleh dua perusahaan yaitu CV ATI dan CV CV STI akan segera disidangkan. Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK Yazid Nurhuda mengatakan, kedua perusahaan itu disangka menyelundupkan kayu sebanyak 81 kontainer dan 1.100 meter kubik kayu ilegal asal Papua.

“Kami harus segera menyelesaikan penanganan kasus ini karena masih ada beberapa tersangka lainnya saat ini sedang diperiksa oleh penyidik KLHK terkait kayu ilegal asal Papua,” kata Yazid, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Selasa (16/4).

Para tersangka itu adalah Direktur PT MGM bernisil DG, Direktur PT EAJ berinisial DT. Keduanya ditahan di Jakarta. Tersangka berikut adalah Direktur PT RPF berinisial TS yang ditahan di Makassar dan Direktur CV BK berinisial J yang ditahan di Surabaya. Sementara itu tersangka lainnya, Direktur CV AKG berinisial ET masih buron dan telah diterbitkan daftar pencarian orang (DPO) dengan nomor: DPO/07/III/RRS.10.2/2019/Ditreskrimsus tanggal 4 Maret 2019.

Kasus penyelundupan kayu ilegal Papua ini siap disidangkan setelah Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menerima dua surat dari Kejaksaan Agung tertanggal 4 April 2019 (No B/808/E.4/Epk/04/2019 dan No B/809/E.4/Epk/04/2019). Kedua surat tersebut menyatakan dua berkas perkara itu tersebut telah lengkap (P21) dan dilanjutkan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) pada tanggal 8 April 2019 di Sorong, Papua Barat.

Diketahui, CV ATI dan CV STI adalah pemain besar kayu ilegal di Papua Barat. Tersangka dari kasus ini adalah HBS alias MH anak Parman. Yazid menegaskan, keberhasilan para penyidik ini dalam menyelesaikan berkas perkara dengan cepat dan tepat waktu merupakan bagian dari akuntabilitas dan tanggung jawab Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK kepada publik dan negara.

Yazid Nurhuda mengatakan, para tersangka dijerat dengan Pasal 87 Ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 95 Ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 86 Ayat (1) huruf a UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Para tersangka diancam dengan hukuman maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp5 milar.

“Efek jera bisa diharapkan muncul ketika terdakwa dikenakan hukuman pidana penjara dan ganti rugi. Harapannya, para pembalak liar ini menghentikan perbuatannya sekarang,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Rasio Ridho Sani beberapa waktu yang lalu menegaskan, upaya penyelamatan sumber daya alam melalui pemberantasan pembalakan liar merupakan komitmen Pemerintah. “Kejahatan ini harus kita lawan karena menghancurkan ekosistem, mengancam kehidupan masyarakat dan merugikan negara,” ujar pria yang akrab disapa Roy itu.

“Perusakan lingkungan adalah kejahatan luar biasa, harus kita tangani bersama-sama. Harus ada efek jera, kami mengharapkan penegakan hukum pidana pencucian uang dapat segera diterapkan untuk kasus sumberdaya alam,” tegasnya.

Untuk penguatan penegakan hukum, kata Roy, pihaknya bekerjasama dengan banyak pihak untuk melawan kejahatan ini, termasuk dengan KPK, Kepolisian, TNI AL, BAKAMLA dan Kejaksaan Agung. “Secara khusus kami mengapresiasi pihak Kejaksaan Agung sehingga penyerahan berkas penanganan kasus ini dapat diselesaikan,” kata Roy.

“Saya berharap semua bersama-sama mengawal proses ini di pengadilan hingga mendapat putusan inkracht, dan pelaku mendapatkan hukuman maksimal,” tambahnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *