Kasus Tengku Munirwan: Mencari Keadilan Bagi Petani Kecil Pemulia Benih

Petani Skala Kecil Kerap Menjadi Korban Ketidakadilan (Dok. Villagerspost.com)

Jakarta, Villagerspost.com – Aliansi Petani Indonesia (API) menilai, sejak Indonesia merdeka 74 tahun yang lalu, petani, khususnya petani kecil selalu menjadi subordinat dari kebijakan pembangunan nasional. Padahal diakui atau tidak peran petani sangat penting dan strategis dalam menyediakan pangan, dan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan.

“Perlidungan dan kehadiran negara sangat kecil dirasakan oleh petani, bahkan kadang-kadang sebaliknya, kehadiran negara justru tidak melindungi petani kecil, seperti kriminalisasi petani pemulia benih,” kata Ketua Departemen Penataan Produksi, Koperasi dan pemasaran Aliansi Petani Indonesia Muhammad Rifai, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Senin (29/7).

Menurut catatan Aliansi Petani Indonesia (API) sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, ada 14 petani kecil pemulia benih di Kediri yang ditangkap, diadili dan dipenjara, hanya karena melakukan pemulian benih dan menjual kepada sesama petani. Mereka dituduh melanggar undang-undang No 12 th 1992 tentang Sistem Budidaya tanaman, atas dakwaan melakukan pemuliaan dan menjual benih tanpa izin dan tanpa label.

Kasus terbaru, adalah kriminalisasi atas Tengku Munirwan, Keuchik Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara dengan tuduhan memproduksi dan mengedarkan secara komersial benih Padi IF8 yang belum memiliki sertifikat pelepasan varietasnya, melalui Bumdesa Nisami Indonesia yang dipimpinnya. Munirwan disangka telah melanggar Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman No. 12 tahun 1992.

Pasal yang dituduhkan adalah pelanggaran Pasal 12 Ayat (2) jo Pasal 60 Ayat (1) yang intinya melarang mengedarkan varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum dilakukan pelepasan oleh pemerintah. Rifai menilai, penersangkaan atas Munirwan ini melanggar putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan terhadap UU No 12 th 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. MK dalam putusannya mengecualikan petani kecil dari aturan tersebut.

“Tetapi nyatanya petani kecil sangat sulit mendapatkan keadilan. Apakah dengan adanya putusan MK diatas, upaya-upaya untuk mensubordinasi dan kriminaliasai petani kecil pemulia benih berhenti? Ternyata tidak!” tegas Rifai.

Padahal, petani adalah aset yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. “Petani mempunyai kontribusi yang sangat besar sejak sebelum Indonesia mendeka hingga sekarang ini,” jelas Rifai. Petani menyediakan pangan bagi 260 juta penduduk Indonesia, menyediakan lapangan pekerjaan bagi 40,10 juta penduduk yang tinggal di pedesaan. “Petani kecil di Indonesia mengeluarkan total 485,73 triliun rupiah per tahun untuk memproduksi pangan, terutama beras,” paparnya.

“Penyediaan pangan merupakan kontribusi nyata dari petani untuk bangsa ini, meskipun ditengah-tengah risiko rugi akibat penyakit, kekeringan dan harga jual panen mereka,” tambahnya.

Terkait kasus Munirwan, API bersama Tenaga Ahli Utama Penasehat Menteri Kemendesa PDTT Muhammad Nur Uddin, dan Tenaga Ahli Bidang Penanganan Masalah, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT Joko Wiryanu telah menemui Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) Kementerian Pertanian Dr. Ir.Erizal Jamal, MSi.

Dalam kesempatan itu, Erizal berpendapat, mengacu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012 terkait UU Sistem Budidaya Tanaman, maka tuduhan dan dakwaan dengan Pasal 12 Ayat (2) jo Pasal 60 Ayat (1) secara hukum tidak bisa jadikan dasar pengaduan dan dakwaan kepada bapak Munirwan. “Munirwan dikategorikan petani kecil,” tegas Erizal.

API sendiri berpendapat, penangkapan terhadap petani kecil seperti Munirwan, merupakan kesalahan penerapan UU No 12 th 1992 sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi dan penerapan PERMENTAN Nomor 40 Tahun 2017. Dalam beleid terbaru Kementan itu diatur, varietas hasil pemuliaan yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dikecualikan ketentuan mengenai pengujian, penilaian, tata cara pelepasan, dan penarikan varietas.

Sementara yang dimaksud dengan petani kecil, dalam beleid itu dijelaskan, adalah petani perseorangan yang melakukan usaha-usaha budidaya tanaman pangan di lahan paling luas 2 hektare untuk budidaya padi atau paling luas 25 hektare untuk budidaya tanaman perkebunan. Beleid itu juga mengatur, varietas hasil pemuliaan, tetap harus diberi nama yang menunjukkan tempat kegiatan pemuliaan dilakukan. Varietas hasil pemuliaan perorangan petani kecil, juga wajib didaftar oleh Dinas yang melaksanakan sub urusan pemerintahan dibidang tanaman pangan, perkebunan, atau peternakan.

“Mengacu Permentan 40 tahun 2017, API berpendapat, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kebupaten Aceh Utara dan Propensi Aceh telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk mendaftar benih-benih yang dihasilkan dari pemulian petani kecil individu. Mengingat, benih IF8 adalah benih hasil pemulian petani kecil yang diminati oleh banyak petani kecil lainnya di Aceh Utara,” tegas Rifai.

Benih hasil pemuliaan petani kecil yang dikenal dengan nama IF8 rencananya akan direplikasi di beberapa tempat di Aceh Utara. Oleh karena itu, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Aceh Utara dan Propinsi Aceh seharusnya memahami subtansi Permentan Nomor 40 Tahun 2017 sebelum melaporkan Munirwan atas kasus benih padi IF8 kepada Kepolisian.

API menegaskan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Aceh Utara dan Propinsi Aceh seharusnya proaktif untuk mendaftar benih-benih hasil pemuliaan petani kecil tersebut. “Tetapi hal itu tidak dilakukan. Justru sebaliknya, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Utara dan Provinsi Aceh melaporkan Munirwan kepada Kepolisian,” jelas Rifai.

Ini, kata dia, merupakan sebuah ironi bagi negara agraris seperti Indonesia. Ketika petani kecil akan berkontribusi terhadap negara untuk mencapai swasembada dan kemandirian pangan, sebagaimana tertuang dalam visi Nawacita Presiden Joko Widodo yang di antaranya adalah membangun 1.000 desa mendiri benih, justru malah dikriminalisasi.

“Di tengah-tengah kemiskinan dan keterbatasan mereka, seharusnya petani kecil mendapatkan apresiasi dan perlindungan yang memadai dari aparatur negara. Sesungguhnya Bangsa ini sedang menghadapi ancaman kerawanan pangan akibat perubahan iklim, masalah regenerasi petani dan alihfungsi lahan yang tidak terkendali. Kehadiran petani-petani kecil seperti Pak-Munirwan dan petani-petani pemulia benih lainnya sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kadaulatan dan kemandirian pangan Indonesia,” tegas Rifai.

Namun kenyataanya berbeda, bahkan terbalik. Semangat petani-petani kecil untuk mandiri benih dalam rangka mewujudkan kamandirian dan kedaulatan pangan serta mengurangi beban subsidi pemerintah atas benih dengan melakukan pemulian benih dan menjual antar sesama petani berujung menjadikan mereka tersangka alias dikriminalisasi. “Masih adakah keadilan untuk petani kecil di negara kita tercinta ini? Masih adakah perlindungan dari negara dan aparatur negara terhadap petani kecil pemulia benih?” tanya Rifai

Karena itu API menuntut agar pihak-pihak terkait untuk membebaskan Munirwan tanpa syarat. API juga mendesak Kementerian Pertanian pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dan Provinsi Aceh untuk mencabut laporan ke Kepolisian dan melakukan kewajibannya sesuai Keuptusan MK atas UU No 12 th 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Permentan No 40 th 1917 tentang Pelepasan Varietas Tanaman.

API juga menuntut Gubernur Provinsi Aceh dan Bupati Aceh Utara untuk memberhentikan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Aceh Utara dan Provinsi Aceh karena telah lalai dalam menjalankan fungsinya berdasarkan Permentan No. 17 tahun 2017, tentang peredaran benih, bahkan melaporkan petani kecil sebagai pemulia tanaman padi IF18 yang diminati oleh sebagian besar petani Aceh karena produktifitasnya sangat baik.

“API juga menuntut dilakukan pengusutan atas pihak-pihak atau aktor intelektual di balik kriminalisasi atas Pak Munirwan selaku petani kecil pemulia benih,” pungkas Rifai.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *