Kasus Tuty Tursilawati: Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kerjasama dengan Arab Saudi

Pelatihan bagi para buruh migran (dok. bnp2tki)

Jakarta, Villagerspost.com – Anggota Komisi I DPR yang juga anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Charles Honoris meminta pemerintah mengkaji ulang hubungan kerjasama dengan Arab Saudi, khususnya terkait pengiriman buruh migran melalui MoU. Hal itu disampaikan terkait kasus eksekusi mati terhadap tenaga kerja Indonesia Tuty Tursilawati yang dilakukan tanpa notifikasi.

“Saya lebih menyarankan agar perjanjian itu dibatalkan,” tegas Charles dalam Diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Daftar Panjang TKI Dihukum Mati”, di Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/11).

Politikus PDIP itu juga menyarankan agar pemerintah membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang melarang pengiriman TKI ke negara-negara tujuan yang sangat lemah dalam sisi perlindungan tenaga kerja. Ia pun mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan moratorium yang sudah pernah diterapkan pada tahun 2015 lalu.

“Saya mendorong agar moratorium terhadap 21 negara yang pernah diterapkan pada pemerintahan Jokowi di tahun 2015 yang lalu agar diterapkan kembali, sehingga tidak ada lagi pengiriman buruh migran Indonesia ke negara negara yang perlindungan terhadap hak asasi manusianya masih lemah,” tegas Charles.

Charles mengatakan, moratorium tersebut harus dimanfaatkan pemerintah untuk membenahi sistem pengiriman, penempatan dan terutama perlindungan buruh migran di luar negeri, yang mana negara harus hadir untuk melindungi warga negaranya dimanapun mereka berada.

Menurutnya, pemerintah juga harus mendorong negara-negara tujuan untuk membuat regulasi yang kuat sesuai dengan standar perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, guna melindungi tenaga kerja terlepas dari suku dan bangsa manapun.

“Saya juga berharap pemerintahan Indonesia melihat dari apa yang sudah terjadi selama ini bisa mendorong negara-negara tujuan para buruh migran Indonesia khususnya di Timur Tengah untuk bisa memiliki regulasi yang kuat dalam hal perlindungan tenaga kerja, perlindungan buruh migran, termasuk perlindungan kepada pembantu rumah tangga. Kalau suatu negara tidak memiliki regulasi yang kuat dalam hal perlindungan HAM pekerja rumah tangga, maka pemerintah tidak boleh mengirimkan buruh migran ke negara itu,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku terkejut mendengar ada seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Majalengka, Jawa Barat, bernama Tuty Tursilawati telah dieksekusi mati oleh Pemerintah Arab Saudi, pada Senin (29/10) tanpa notifikasi atau pemberitahuan terlebih dulu kepada Pemerintah Indonesia.

“Saya kira pemerintah perlu membuat pernyataan apa yang terjadi dengan warga negara kita ini?” kata Fahri dalam siaran persnya. Lazimnya, menurut Fahri, pemerintah Indonesia biasanya mendapat laporan terlebih dahulu dari pemerintah Arab Saudi, sebelum eksekusi dilakukan.

Laporan itu biasanya, merinci mulai dari perkara, pendekatan yang telah ditempuh, dan pendekatan kepada keluarga penuntut. “Kalau dimaafkan keluarga, dalam kasus pembunuhan itu biasanya juga bisa dimanfaatkan oleh pengadilan. Nah, ini kita enggak dapat (pemberitahuan), tiba-tiba sudah dieksekusi mati,” uhar Fahri.

Informasi terkait ekseksi mati terhadap Tuty sendiri didapat dari status yang ditulis Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah di akun media sosialnya, Selasa (30/10), setelah menerima kabar eksekusi Tuti dari seorang temannya di Kementerian Luar Negeri. Menurut Anis, Tuti dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi tanpa pemberitahauan resmi kepada pemerintah Indonesia.

“Kemarin pagi jam 9 waktu Arab, Tuti Tursilawati dieksekusi mati di Arab Saudi tanpa notifikasi kepada pemerintah Indonesia,” tulis Anis pada di akun media sosialnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah melayangkan protes keras kepada otoritas Arab Saudi yang melakukan eksekusi mati Tuty Tursilawati. “Kita juga sudah menelepon Menteri Luar Negeri Arab Saudi dan menyampaikan protes mengenai eksekusi itu,” kata Jokowi.

Jokowi juga menegaskan, pemerintah sudah memanggil Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi untuk menyampaikan kembali protes pemerintah Indonesia atas tiadanya notifikasi dalam eksekusi kepada Tuti Tursilawati itu. Selain itu, Menlu Retno Marsudi juga sudah menelepon Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel bin Ahmed Al-Jubeir dan menyampaikan protes mengenai eksekusi itu.

Jokowi mengatakan, dirinya sudah menyampaikan langsung kepada Menlu Arab Saudi mengenai perlunya perlindungan pada TKI di negara tersebut, saat menerima kunjungan kehormatan Menlu Arab Saudi pada Senin (22/10) pekan lalu. “Permintaan itu juga sudah disampaikan setiap Menlu bertemu dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi,” tegas Presiden.

Presiden mengaku sudah memerintahkan Kementerian Luar Negeri untuk memberikan fasilitasi bagi keluarga Ibu Tuti Tusilawati ke sana sebanyak 3 kali. Pemerintah, ujar Jokowi, sudah berulang-ulang menyampaikan permintaan perlindungan TKI kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, termasuk kepada Raja Salman, Pangeran Muhammad bin Salman, dan Menteri Luar Negeri.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *