Kawasan Konservasi Perlu Inovasi untuk Bertahan

Kawasan terumbu karang Raja Ampat, Papua Barat (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com — Tokoh masyarakat adat Papua Barat Kristian Thebu menyatakan, keterlibatan masyarakat adat adalah salah satu kunci kesuksesan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Raja Ampat Papua Barat. “Orang Papua itu makan dari alam, dan jika alamnya rusak maka sumber makanan kami rusak dan masa depan kami juga terancam,” ujarnya, dalam seminar online bertajuk ‘Strategi Resiliensi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan: Belajar dari Papua Barat‘, yang digelar oleh Universitas Papua dan Conservation International, Selasa (23/6).

Seminar yang dihadiri sekitar 500 orang tersebut dibuka oleh Rektor Universita Papua Dr. Meky Sagrim. Hadir sebagai narasumber antara lain Direktur KKHL Kementerian Kelautan dan Perikanan Andi Rusandi, Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Hendriwan, Direktur Program BHS Meity Mongdong, Syafrie Tuharea sebagai Kepala UPTD BLUD Raja Ampat dan peneliti dan dosen Unipa Eri Atmojo

Dalam kesempatan itu, Pak Kris-panggilan akrab Kristian Thebu– mengaku bisa menerima program konservasi yang dibawa oleh Conservation International Indonesia (CI Indonesia) ke Raja Ampat. “Konservasi itu bukan melarang, tetapi mengatur pemanfaatan sumberdaya alam sesuai kesepakatan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Hendriwan menyatakan bahwa saat ini KKP menghadapi berbagai masalah yang juga dihadapi sektor lain seperti pengalihan dana untuk penanggulangan Pandemi Covid19, dan menurunnya kedatangan wisatawan. Untuk itu, pemerintah sudah mengizinkan daerah melakukan inovasi dalam tata kelola dan pelayanan publik, antara lain dengan pembentukan BLUD.

Ia berhadap Provinsi Papua Barat dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sektor, karena saat ini posisinya masih paling kecil di Indonesia. “Peningkatan PAD akan berujung pada peningkatan anggaran daerah yang dapat dipakai untuk meningkatkan resiliensi (ketahanan) saat krisis,” ujarnya.

Tabel dampak Covid-19 bagi pariwisata (dok. conservation international)

Pada sesi berikutnya, Andi Rusandi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkapkan, luas KKP saat ini mencapai 23,38 juta ha, atau melampaui target luasan di tahun 2020. “Ada dua tantangan dalam pengelolaan KKP tersebut, yaitu kelembagaan dan pengaruh aktivitas manusia seperti praktik perikanan yang merusak,” ujarnya.

Ia memuji Raja Ampat yang berhasil menekan praktik pengeboman ikan yang marak di masa lalu, menjadi hampir tidak ada lagi. Untuk menghadapi masa new normal, Andi mengharapkan Raja Ampat segera menyusun protokol Covid19 agar pariwisata tidak membawa dampak yang merugikan untuk masyarakat.

Direktur BHS Meity Mongdong mengatakan perlindungan terhadap kawasan sama pentingnya dengan perlindungan terhadap manusia di dalam dan di sekitarnya. Keterikatan masyarakat dengan lingkungan di Raja Ampat telah memperkuat resiliensi kawasan tesebut, karena masyarakat ikut menjaganya. “Pandemi ini membawa berkah tersembunyi untuk alam dengan berkurangnya tekanan manusia yang memberi kesempatan alam untuk melakukan regenerasi,” kata Meity.

Meity menambahkan, dalam masa pandemi ini, kegiatan di Raja Ampat berorientasi pada kegiatan dasar seperti tim jaga laut untuk mengawasi kondisi perairan dari berbagai aktivitas yang melanggar hukum, seperti pencurian ikan di dalam area KKP. Untuk meningkatkan resiliensi kawasan, ia mensyaratkan perlu adanya ketaatan atas aturan oleh seluruh pemangku kepentingan, diikuti dengan dasar hukum yang jelas untuk kawasan yang belum memiliki basis legal, serta tetap melakukan promosi KKP melalui media yang aman.

Kepala BLUD UPTD KKP Raja Ampat Syafrituharea memaparkan, BLUD bertujuan untuk menciptakan pendanaan yang berkelanjutan. Di dalam masa pandemi Covid19 ini, bantuan dari pihak lain seperti LSM telah dipakai menunjang kegiatan yang penting seperti jaga laut sehingga kualitas dan kuantitas sumber daya alam dapat dijaga peningkatannya selama pandemi.

Dosen dan peneliti Unipa Eri Atmojo dalam kesempatan presentasinya memberikan perbandingan antara Raja Ampat dan kawasan yang sama di Fiji. Menurutnya, isu-isu sosial kemasyarakatan telah diselesaikan dengan lebih baik oleh pemerintah Fiji sehingga mereka mendapatkan hasil lebih optimal dari sektor ekowisata dibandingkan Raja Ampat.

Ia menggambarkan, arus manfaat untuk masyarakat lokal Raja Ampat, paling banyak diperoleh melalui homestay sekitar Rp9,6 miliar per tahun, manfaat dari upah yang diberikan berbagai resort sebesar Rp8,5 miliar, tetapi untuk manfaat untuk para pengrajin masih kecil yaitu Rp33 juta. Eri meminta agar seluruh manfaat ini terus diperbesar untuk masyarakat lokal, sehingga resiliensi Raja Ampat akan meningkat pada saat terjadi berbagai krisis atau pandemi.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *