KBS: Industri Sawit Eksploitasi Buruh, Terutama Buruh Perempuan

Suasana perkebunan sawit (dok. koalisi buruh sawit)

Jakarta, Villagerspost.com – Koalisi Buruh Sawit menilai, industri sawit yang berkembang pesat di Indonesia saat ini, masih mengabaikan kesejahteraan buruh sawit. Industri sawit hanya memberikan keuntungan besar bagi pebisnis dan negara. “Tetapi keuntungan tersebut tidak terlihat dalam realitas kehidupan buruh. Cerita sukses Indonesia sebagai produsen terbesar sawit dunia dengan keuntungan tidak diikuti oleh kisah sukses yang sama untuk buruh,” kata Ridho, dari Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Serbundo), dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Rabu (4/12).

Koalisi Buruh Sawit, kata Ridho, melihat adanya kesamaan antara kondisi kerja dengan praktik eksploitatif di perkebunan sawit dalam kondisi-kondisi sebagai berikut: pekerjaan tanpa kepastian status, beban kerja berat, target harian yang mustahil dicapai, diskriminasi terhadap buruh, penggunaan buruh harian lepas, jaminan sosial yang tidak memadai, serta tekanan atas kebebasan berserikat. “Besarnya kekuasaan perkebunan, lemahnya pengawasan negara serta kebijakan ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada buruh semakin memposisikan buruh perkebunan sawit tidak berdaya,” paparnya.

Ismet dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) mengatakan, korban utama dari sistem kerja eksploitatif di perkebunan sawit adalah perempuan. Koalisi Buruh Sawit mencatat sebagian besar dari 18 juta buruh perkebunan sawit merupakan buruh prekariat, atau dikenal dengan nama Buruh Harian Lepas (BHL), dimana sebagian besar BHL adalah perempuan.

“Seringkali perempuan yang bekerja di perkebunan sawit dianggap tidak ada, padahal proses produksi sangat dipengaruhi oleh keberadaan perempuan,” jelas Ismet. Perempuan mengerjakan 15 dari 16 jenis pekerjaan di perkebunan sawit, termasuk mengutip berondolan dan mengangkat buah ke TPH, namun tidak mendapatkan mendapatkan hak-hak yang selayaknya didapatkan. “Sebagian besar buruh perempuan bekerja tanpa mendapatkan hak-hak sebagai buruh, kepastian kerja, dokumentasi ikatan kerja, upah minim maupun perlindungan kesehatan memadai,” ujarnya.

Ismet mengungkapkan, temuan KBS di perkebunan sawit dimana perempuan menjadi BHL dengan masa kerja lebih dari dua tahun, bahkan ada yang sampai belasan tahun. Buruh perempuan dipekerjakan untuk melakukan penyemprotan, pemupukan, pembersihan areal, mengutip berondolan, dan pekerjaan lainnya yang ironisnya tidak dianggap sebagai pekerjaan inti di perkebunan sawit.

“KBS mencatat praktik mempekerjakan perempuan tanpa hak-hak permanen terjadi di perkebunan sawit di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua,” ujarnya.

Spesialis Perburuhan Sawit Watch Zidane mengatakan, selain hubungan kerja prekariat, perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja buruh perempuan perkebunan sawit juga sangat minim. Tidak semua perkebunan sawit menyediakan alat pelindung diri yang memadai, padahal pekerjaan buruh perempuan seperti menyemprot dan memupuk sangat rentan terpapar zat kimia beracun.

Perusahaan tidak menyediakan informasi tentang potensi dampak dan bahaya dari zat kimia yang digunakan, juga tidak memberikan pelatihan tentang bagaimana menggunakannya secara tepat dan cara untuk menghindari bahaya kesehatan. “Akibatnya, buruh perempuan yang bekerja sebagai penyemprot rentan mengalami kecelakaan kerja atau mengalami penyakit akibat kerja seperti gangguan pernafasan, tangan terbakar, pusing, mata kabur bahkan buta,” terang Zidane.

Industri sawit di Indonesia memang mengidap masalah serius. Di hulu terjadi konflik agraria perkebunan sawit dengan masyarakat, tumpang tindih perijinan, konversi lahan, kondisi buruk buruh, sementara di hilir, produksi minyak sawit Indonesia masih sangat tergantung pada permintaan luar negeri. Sebagian besar produk CPO Indonesia (80%) diekspor ke luar negeri.

Di level internasional, pemerintah Indonesia menyatakan keberatan atas perlakuan Uni Eropa yang mendiskriminasi minyak sawit Indonesia. Parlemen Uni Eropa pernah mengeluarkan resolusi soal sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit karena dinilai masih menciptakan banyak masalah deforestasi, korupsi, pekerja anak, dan pelanggaran HAM. Resolusi tersebut ditanggapi secara negatif oleh pemerintah Indonesia.

“Meskipun terjadi penurunan nilai ekspor ke beberapa negara di Eropa, namun kinerja ekspor Indonesia di Eropa secara umum tak terpengaruh signifikan,” kata Zidane.

Akbar dari Trade Union Right Center (TURC) mengatakan, KBS memandang pemerintah Indonesia supaya lebih baik menata sistem perburuhan yang menempatkan buruh sebagai subjek yang hidup layak. “Indonesia sudah memiliki regulasi yang mengatur perlindungan buruh. Namun, regulasi perburuhan tersebut tidak serta merta dapat melindungi buruh,” jelasnya.

Upah murah, hubungan kerja tidak jelas, pemberangusan serikat buruh, minimnya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja buruh merupakan tema besar yang sering disuarakan oleh buruh perkebunan sawit. “Regulasi perburuhan di Indonesia masih lemah dalam hal melindungi buruh perkebunan sawit,” tegas Akbar.

Regulasi perburuhan Indonesia yang sekarang ada tidak dapat mengakomodasi perbedaan kondisi buruh, utamanya antara buruh di sektor manufaktur dengan buruh di sektor perkebunan kelapa sawit. “Adanya regulasi yang secara khusus mengatur hubungan kerja di perkebunan sawit harus dipandang sebagai suatu upaya serius Indonesia untuk memastikan hak-hak buruh dihormati, dilindungi, dan dipenuhi,” ujarnya.

Karena itu, melalui kampanye “16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 2019”, Koalisi Buruh Sawit menuntut perbaikan tata kelola perburuhan di perkebunan sawit, dengan prinsip-prinsip kesejahteraan dan keadilan. Koalisi Buruh Sawit menuntut:

  1. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk perbaikan dan perlindungan buruh perkebunan sawit, salah satunya menghentikan praktik diskriminasi terhadap buruh perempuan.
  2. Pemerintah mengawasi regulasi perburuhan di perkebunan sawit, dan secara tegas menindak perusahaan sawit yang terbukti merampas hak-hak buruh sawit, dan terbukti tidak menaati kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati antara serikat pekerja dan perusahaan.
  3. Mendorong pemerintah Pemerintah Indonesia agar meratifikasi Konvensi ILO No. 110 tahun 1958 tentang Perkebunan dan Konvensi ILO No. 184 tahun 2001 Tentang Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3) di Perkebunan.
  4. Menyerukan kepada institusi finansial agar mengadopsi dan mengimplementasi prinsip-prinsip Good Governance & social responsibility dengan tidak memberikan pinjaman kepada perusahaan sawit yang terbukti tidak memenuhi hak-hak buruhnya, dan lebih jauh lagi, menyerukan institusi finansial agar mendorong debitur sawit untuk mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut sebagai syarat untuk bermitra.
  5. Koalisi Buruh Sawit menolak semua tindakan ‘pemberangusan serikat buruh’ dengan segala modus operandinya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *