Ke Riau, DPR Temukan Masalah Pupuk Hingga Cetak Sawah Baru

Anggaota Komisi IV DPR melakukan inspeksi ke gudang-gudang pupuk di daerah (dok. dpr)
Anggaota Komisi IV DPR melakukan inspeksi ke gudang-gudang pupuk di daerah (dok. dpr)

Jakarta, Villagerspost.com – Kunjungan kerja Komisi IV DPR ke Provinsi Riau menghasilkan beberapa termuan terkait masalah pertanian. Diantaranya adalah masalah pupuk. Masalah ini terkait adanya selisih dan ketimpangan antara jumlah yang diusulkan dengan kuantum pupuk (jumlah pupuk nonorganik) yang telah disepakati antara DPR dan pemerintah. Sebelumnya untuk Riau pemerintah dan DPR sepakat menetapkan kuantum pupuk sebesar 9,55 juta ton untuk lima varian yaitu Urea, NPK, Jet A, SP36 dan Organik.

Namun diketahui, usulan yang diajukan untuk Riau melonjak hingga 13 juta ton untuk memenuhi kebutuhan petani di sana. “Dari kuantum tersebut jika dibandingkan dengan usulan RDKK masing-masing daerah, masih terasa timpang dan masih selisih. Karena RDKK yang diajukan oleh pemerintah daerah ke pemerintah pusat, jumlahnya 13 juta ton, sementara kita baru bisa memenuhi 9,55 juta ton,” kata Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron, Rabu (16/11).

Masalah selisih antara kuantum dan kebutuhan ini dinilai Herman penting untuk dipecahkan mengingat pemerintah saat ini tengah menjalankan program upaya khusus padi, jagung, kedele (pajale). “Tidak ada upsus saja masih bermasalah dengan kuantum pupuk dan jumlah pupuk yang harus tersedia, bagaimana dengan upsus yang dilakukan?” ujarnya.

Komisi IV, kata Herman, akan mencoba memikikan apakah akan menambah kuantum, atau mengurangi kuantum pupuk namun menaikka kuantum pupuk jenis lain. Kemudian Komisi IV juga akan mendiskusikan terkait komposisi ideal pupuk per satuan hektare. Rekomendasi yang selama ini berlaku, kata Herman, adalah 5:3:2 yaitu 500 kg pupuk organik + 300kg Phonska (NPK)+ 200kg urea.

“Kalau unsur hara tanahnya tidak bisa mengikat terhadap pupuk dan kemudian diserap oleh tumbuh-tumbuhan yang bisa mempercepat tumbuh, memperkuat batang, mempercepat pembuahan dan meningkatkan produksi pembuahan, maka unsur hara tanah harus diperhatikan. Kami menemukan beberapa fakta dilapangan, bahwa urea masih lebih tinggi daripada hasil penelitian sesungguhnya,” ujarnya.

Selain mengenai komposisi spesifik lokasi yang harus tepat, dan pertimbangan terhadap upaya khusus penambahan pupuk terhadap luasan pertanaman, juga tentang bagaimana menjaga efisiensi produktifitas, agar pupuk ini tersalurkan dengan baik, efisien dan yang paling penting adalah memberikan manfaat bagi para petani.

“Kami juga masih temukan adalah masalah gudang penyimpanan pupuk yang dikelola oleh PT BGR yang merupakan BUMN pergudangan. Disana kami melihat suasana dan kualitas gedung yang sangat tidak represntatif. Dibeberapa kunjungan kami, memang banyak gudang yang tidak representatif, sehingga ke depan hal ini harus diperhatikan, karena kualitas pergudangan juga menentukan terhadap kualitas dan kuantitas pupuk, karena pasti ada penyusutan. PT BGR harus memperhatikan mengenai sistem pergudangan, supaya apa yang menjadi tujuan kita dengan 5 tepat, dapat benar-benar dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat bagi rakyat,” pungkas Herman.

Selain masalah pupuk, dalam kunjungan ke Kabupaten Siak, Komisi IV DPR juga menemukan masalah di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Anggota Komisi IV DPR Nasyid Umar, salah satu masalah yang ditemukan adalah masalah pencetakan sawah baru. “Terkait adanya lokasi-lokasi yang diinginkan oleh masyarakat untuk melakukan percetakan sawah baru, pemerintah Kabupaten Siak mengharapkan dapat tambahan areal baru agar dapat menambah produksi padi,” kata Nasyid.

Selain sawah baru, pemerintah juga diharapkan memabngun beberapa irigasi agar indeks pertanaman yang sebelumnya hanya 100 persen bisa meningkat menjadi 200 persen.
“Pada sektor perkembangan peternakan, kami juga akan menyampaikan kepada Menteri Pertanian melalui Dirjen Peternakan, agar Kabupaten Siak dapat dibantu mengenai pengembangan peternakan. Sehingga peternakan yang ada di Kabupaten Siak dapat berkembang dan dapat meningkatkan pendapatan bagi para peternak yang ada,” tandasnya.

Sementara itu, terkait persediaan beras, Komisi IV menilai, ketersediaan beras di Riau sudah cukup bagus. Hal itu dikatakan anggota Komisi IV DPR Sjachrani Mataja saat meninjau gudang Bulog Divre Riau untuk melihat stok persediaan dan sekaligus melakukan inspeksi terhadap ukuran berat beras tersebut, apakah sesuai dengan berat yang tercantum dalam kemasannya.

“Semuanya sudah cukup bagus, dan kita melihat persediaan yang ada sudah memadai. Termasuk juga dalam antisipasi bila terjadi musim hujan stok beras ini masih cukup untuk kebutuhan konsumsi masyarakat,” kata Sjachrani

Menurutnya, yang penting adalah apakah Bulog masih melakukan impor beras atau tidak. Karena apabila masih terdapat impor, hal itu berarti belum menyerap seluruhnya hasil panen para petani. Sementara yang diharapkan adalah agar hasil panen petani itu bisa diserap oleh Bulog, sehingga petani akan terus bergairah untuk memproduksi padi dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan.

Dia mengatakan, sebenarnya Riau tidak memiliki lumbung padi yang besar, oleh karena itu harus ada langkah-langkah strategis untuk bisa mencukupi kebutuhan di Provinsi Riau. “Mudah-mudahan Bulog sudah sesuai dengan perannya serta dukungan dari Komisi IV, yakni bisa mengayomi pangan terutama beras. Saya berharap kepada Direksi Bulog dan jajarannya, agar tidak hanya satu daerah saja yang bagus, namun seluruh daerah di Indonesia juga bisa terayomi,” pungksd Sjachrani.

Ikuti informasi terkait pupuk >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *