Kearifan Lokal Harus Menjadi Dasar Pemberian Akses Legal Perhutanan Sosial | Villagerspost.com

Kearifan Lokal Harus Menjadi Dasar Pemberian Akses Legal Perhutanan Sosial

Poster program perhutanan sosial yang menegaskan pendayagunaan hutan untuk kepentingan rakyat (dok. kementerian koordinator perekonomian)

Jakarta, Villagerspost.com – Aspek kearifan lokal harus menjadi dasar dalam pemberian akses legal perhutanan sosial. Dengan demikian, pemanfaatan hutan tidak mengganggu masyarakat hukum adat yang tinggal di dalam kawasan hutan.

“Komisi IV DPR mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menjadikan aspek kearifan lokal sebagai dasar dalam pemberian akses legal perhutanan sosial kepada masyarakat di dalam kawasan hutan,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi, saat memimpin RDP dengan jajaran eselon I Kementerian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), di Jakarta, Senin (29/6).

Rapat tersebut juga membahas membahas proses penyelesaian hukum kasus sengketa lahan di areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Arara Abadi di Desa Koto Pait, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dalam konteks ini, Dedi mengatakan, penyelesaian konflik terhadap lahan hutan penting untuk memberikan prioritas dalam melakukan mediasi terkait penyelesaian konflik tenurial dan hutan adat di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, baik HTI, HPH, maupun Restorasi Ekosistem.

Selain itu, Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk melakukan kajian komprehensif dan langkah korektif yang nyata terhadap kebijakan masa lalu dalam menentukan kawasan hutan yang akan dibebani konsesi. “Karena izin usaha pemanfaatan hasil hutan yang kurang mempertimbangkan eksistensi dan tatanan adat setempat (termasuk kewilayahan) hutan adat, sehingga menyebabkan terjadinya banyak tuntutan dari Masyarakat Hukum Adat akibat tidak adanya jaminan perlindungan atas hak ulayat yang mereka miliki,” jelas politikus Golkar tersebut.

Dalam hal penanganan konflik lahan hutan ini, Komisi IV DPR juga memberikan dukungan terhadap KLHK agar dapat diberikan penguatan kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan atas semua kasus pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *