Keberadaan Bulog Masih Diperlukan

Jakarta, Villagerspost.com – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Herman Khaeron menilai wacana pembubaran Perum Bulog merupakan wacana yang tidak memiliki dasar. Alasannya karena Perum Bulog merupakan lembaga penyangga dan penjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan nasional.

“Keberadaan Perum Bulog masih penting untuk menjaga ketersediaan pangan di masyarakat,” kata Herman, saat melakukan dialog dengan dengan Direktur Operasional Dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Kadivre Papua dan Papua Barat, di Komplek Pergudangan Bulog Kaligi, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Selasa (10/5).

(Baca juga: Mentan Juga Minta Bulog Serap Jagung Petani)

Kedatangan Herman bersama dengan anggota Komisi IV ke Papua Barat, adalah dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja. Dalam kesempatan itu, dia memaparkan, pada periode yang lalu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Timur ingin mencoba fungsi Bulog diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, namun ternyata tak berjalan.

“Kami beri waktu satu bulan, ternyata menyerah. Jadi saya termasuk orang yang tahu bagaimana kerja Bulog kerja aparatur Bulog, sehingga saya katakan kalau masih ada yang berpikiran bahwa Bulog itu dibubarkan saja, prinsip ketahanan pangannya digantikan oleh e-money, dari mana dasar pemikirannya itu,” katanya.

Politisi Partai Demokrat itu menilai, tidak mungkin peran Perum Bulog dengan tugas sebagai stabilisator harga dan penugasan atas stok nasional bekerja tidak ada institusinya dan hanya mengganti dengan e-money. “Bagaimana jalan pikirannya, bahkan ada yang dengan emosional Bulog bubarkan saja. Lah kalau dibubarkan ada rakyat mengalami kemiskinan, ada rakyat kelaparan. Di Papua Barat siapa yang mau bertanggung jawab? Darimana akan dilakukan mobilisasi kebutuhan pokok, itu tidak bisa,” kata Herman.

Alih-alih dibubarkan, politisi asal daerah pemilihan Jawa Barat itu menegaskan, peran Perum Bulog justru harus diperkuat. Tugas bulog bukan lagi mengurusi beras saja, tetapi dikembalikan sebagai penyangga harga sembailan bahan pokok.

“Kemarin sudah kami putuskan untuk tujuh komoditas selain beras ada kedelai gandum gula daging sapi dan berbagai produk hortikultura, hanya untuk stok bilamana terjadi harga yang tidak stabil dan jika dalam sebuah lokasi atau wilayah, memang komoditasnya berkurang, tidak ada atau langka,” jelasnya.

Meski begitu, ia juga mengingatkan sistem pengawasan terhadap Perum Bulog agar bekerja dengan baik. “Utamanya para kepala gudang karena sering kali banyak kasus di Indonesia yang melibatkan kepala gudang, contoh terakhir kepala gudang di Semarang. Ini harus hati-hati, karena ini adalah keuangan negara, diaudit dengan sangat teliti oleh BPK, dan diteliti oleh internal Bulog, diaudit oleh Kuasa Pemegang Anggaran (KPA), dan kami (DPR) juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan subsidi raskin ini,” pungkas Herman. (*)

Ikuti informasi terkait Bulog >> di sini <<