Kebijakan B20, Harga TBS dan Nasib Petani Sawit | Villagerspost.com

Kebijakan B20, Harga TBS dan Nasib Petani Sawit

Industri pengolahan minyak sawit nasional (dok.agro.kemenperin.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintah baru saja memberlakukan kewajiban mencampurkan bahan bakar diesel atau solar dengan minyak sawit sebanyak 20 persen atau kebijakan Biodisel 20 Persen (B20). Kebijakan B20 yang mulai berlaku sejak Sabtu (1/9) ini diharapkan mampu mendongkrak harga tanda buah sawit (TBS) yang semakin anjlok dan membuat nasib petani sawit merana.

Terkait harga TBS ini, bahkan, membuat Wakil Ketua DPR Fadli Zon angkat bicara. Dia meminta agar pemerintah memperhatikan nasib petani kelapa sawit. Fadli mengatakan, harga TBS saat ini berada di kisaran Rp500 hingga Rp600 per kg. Padahal usia produktif TBS baru bisa dipetik setelah berumur 10 tahun.

“Merawat sepuluh tahun hanya dihargai Rp500 sampai dengan Rp600 per kg. Nasib petani sawit semakin terjepit,” kata Fadli Zon, di gedung DPR, Jakarta, Jumat (31/8) lalu.

Parahnya lagi, pengepul tidak mau membeli hasil tani sawit, karena pabrik pun membatasi. Harga TBS di tingkat petani kian hari kian merosot. Jika dibiarkan, petani sawit bakal gulung tikar karena tak dapat keuntungan lagi.

“Saya kira semestinya pabrik bisa menampung, karena pabrik-pabrik itu juga membutuhkan bahan material, bahan mentah untuk diolah menjadi CPO. Mestinya ada mekanismenya. Jangan sampai mereka dipersulit, sehingga pabrik mendapatkan harga yang murah, ini yang perlu dikontrol,” jelas Fadli.

Akar permasalahannya karena suplai TBS banyak, ditambah lagi kebun sedang panen raya. Akibatnya pabriknya tidak dapat menampung buah TBS yang ada, sehingga harga sawit dipermainkan. Seiring bertambahnya jumlah kebun petani non plasma atau petani tradisional, hendaknya diiringi penambahan jumlah pabrik pengolahan.

Anjloknya harga TBS sawit ini, kata Fadli, memerlukan intervensi pemerintah. Dia menyarankan pemerintah mengintervensi kebijakan pasar. “Saya kira ini perlu ada intervensi dari pemerintah, terutama menyangkut petani kelapa sawit. Kalau korporasi saya kira mereka sudah punya mekanisme, karena mereka pasti mendapatkan untung, karena size-nya kan besar. Kalau petani size-nya kecil, sehingga economic skill-nya pun kecil,” papar Fadli.

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan pemerintah perlu membela nasib petani kecil. “Ini perlu ada keberpihakan. Itulah seharusnya ada BLU (badan layanan umum) yang kelapa sawit itu memberikan dukungan kepada para petani kelapa sawit,” tegasnya.

Terkait anjloknya harga TBS sawit, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Dono Boestami mengatakan secara umum industri kelapa sawit sedang berada di bawah tekanan. Di satu sisi permintaan berkurang, tapi di sisi lain produksi melimpah sehingga harga TBS anjlok. “Kita oversupply dan berdampak besar pada pendapatan petani sawit rakyat,” katanya.

Dono mengusulkan supaya pemanfaatan biodiesel ditingkatkan. Menurutnya, pemanfaatan pabrik pengolahan biodiesel baru sebatas 30% dari kapasitas yang terpasang. Artinya dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki dapat menyerap TBS milik petani secara masif dan ikut menggiring peningkatan harga.

Dono juga mengatakan dengan memaksimalkan pemanfaatan, pelaku industri tidak perlu menambah pengeluaran belanja modal. Cukup mengoptimalkan kapasitas yang sudah terpasang menjadi 100%.

Selain itu, pemanfaatan biodiesel juga akan mengefisiensikan pengeluaran negara karena terpakai untuk mengimpor bahan bakar. “Kita perlu mengurangi impor dan yang paling memungkinkan itu pada sektor migas karena ini juga menyebabkan defisit neraca perdagangan. Biodiesel yang terpakai itu sekitar 6 juta ton pada 2015 dan kita menghemat Rp30 triliun. Bayangkan bila ini bisa ditingkatkan,” katanya.

Di tengah semakin merosotnya harga TBS ini, kewajiban mencampurkan minyak nabati ke dalam solar memang diharapkan bisa menjadi jalan keluar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dengan berlakunya B20 untuk semua sektor ini maka sudah tidak ada lagi solar murni atau B0.

“Sehingga pada hari ini kita mengatakan kita betul-betul siap melakukan B20 baik PSO maupun non PSO. Sejak besok tidak ada lagi B0,” kata Darmin dalam peresmian B20 untuk semua sektor.

Menurut Darmin, kebijakan B20 untuk semua sektor memberikan manfaat yang besar bagi negara. Darmin mengatakan, kebijakan ini akan mengurangi defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Dia bilang, kebijakan B20 hanya mengurangi defisit transaksi karena sudah lama kebutuhan dalam negeri belum bisa tercukupi oleh investasi.

“Selanjutnya mengurangi defisit transaksi berjalan. Kenapa hanya dikurangi dari dulu sejak tahun 1970 defisit kita yang negatif. Karena banyak kegiatan ekonomi yang belum dimasuki investor terutama di hulu dari bidang penghasil besi baja hulu, petrokimia hulunya, penghasil farmasi,” jelasnya.

Selain itu, kebijakan ini paling cepat untuk menghemat penggunaan devisa. Sebab, impor minyak jelas berkurang. “Karena begitu kita mulai dampaknya nomor satu ada penghematan devisa, karena dieselnya solarnya dicampur dengan CPO. Berarti berkurang kebutuhan solarnya,” ungkapnya.

Kebijakan ini juga akan mendorong kenaikan harga CPO. “Kita juga tahu produksi dan stok CPO sedang tinggi. Kalau dia mulai berkurang beberapa bulan ke depan kita bisa harapkan paling tidak tahun depan harganya membaik, itu akan naikkan devisa,” ujar Darmin

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan petani TBS menyambut baik kebijakan ini. Pasalnya, aturan mandatori perluasan biodiesel 20% (B20) diperkirakan akan menambah serapan minyak sawit alias CPO akan hingga 1 juta ton, dan diharapkan mampu mendongkrak harga TBS petani.

Menurut Sahat, melalui aturan mandatori B20, sektor non-PSO (public service obligation) akan jadi kontributor baru penyerapan olahan CPO. Pemerintah telah mengalokasikan 940.407 kiloliter untuk diolah 11 BU BBM. “Kebutuhan tersebut akan menyerap hingga 1 juta CPO,” katanya.

Terkait kenaikan harga sawit di tingkat petani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Biofuel MP Tumanggor mengatakan, tidak akan menjadi masalah bagi industri sawit maupun pengusaha biofuel. Pasalnya selain menghalau defisit negara akibat impor bahan bakar minyak, juga jadi insentif untuk kesehatan masyarakat. “Ini bukan masalah harga CPO, tapi polusi dengan kesehatan masyarakat dan berapa biaya kesehatan yang harus dibayarkan BPJS,” katanya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *