Kebijakan Energi Jokowi-Prabowo Dikritik

Acara diskusi yang dihelat Lembaga Survei KedaiKopi terkait Debat Pilpres 2019 bertema ketahanan energi (villagerspost.com/m. agung riyadi)

Jakarta, Villagerspost.com – Kebijakan energi yang dijalankan pemerintahan Jokowi–yang kini menjadi calon presiden petahana– dan rencana kebijakan energi yang diusung pasangan Prabowo-Sandi, mendapatkan kritik dari para panelis, dalam diskusi yang diadakan Lembaga Survei KedaiKopi, di Jakarta, Rabu (13/2). Kebijakan Jokowi yang dikritik, terutama terkait salah satu kebijakan unggulan mereka yaitu, bahan bakar minyak satu harga.

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Said Didu mengatakan, kebijakan tersebut, terlalu populis dan membebani APBN. Program BBM satu harga, kata dia, berpotensi mematikan Pertamina. “Sekarang problemnya adalah kekurangan anggaran sehingga dibelokkan pelaksananya. Maksudnya kekurangan penerimaan negara untuk membiayai sementara target sangat ambisius. Apa yang terjadi? maka BBM satu harga itu Pertamina yang harus menanggung padahal itu melanggar undang-undang. Matilah Pertamina,” ujarnya.

Program berikut yang dikritik Said Didu adalah, penugasan bagi PLN untuk mendistribusikan listrik ke desa-desa yang menggunakan anggaran PLN. “Sejak dulu listrik desa pasti menggunakan anggaran pemerintah bukan dari PLN,” tegasnya.

Sementara itu, untuk pasangan Prabowo-Sandi, kebijakan yang dinilai berpotensi bermasalah adalah rencana pengembangan bio etanol untuk mengurangi impor BBM. Dalam visi dan misinya, Prabowo-Sandi berambisi memenuhi kebutuhan energi melalui bioetanol dengan tingkat produktivitas 20 ton/hektare, dengan salah satunya pengembangan lahan perkebunan aren seluas 4,4 juta hektare.

Anggota Komisi VII DPR Kurtubi mengatakan, DPR, mendorong program energi terbarukan, termasuk bioetanol. “Hanya saja perlu diingat bioetanol, itu butuh lahan sangat luas, tetap kita dorong itu, namun itu saja tidak cukup menopang industrialisasi,” ujarnya.

Kurtubi menjelaskan, hampir semua energi terbarukan, kecuali panas bumi bersifat intermitten alias tergantung musim. “Kalau musimnya bagus, energi biofuel bagus, musim nggak bersahabat produksi anjlok. Mikrohidro kalau musim kemarau panjang air sungai anjlok listrik nggak bisa dihasilkan. Padahal, semua industri, semua pabrik bekerja 24 jam, butuh listrik 24 jam,” tegasnya.

Karena itu dia “menantang” Prabowo-Sandi untuk mengembangkan energi nuklir. “Energi batubara mampu menyediakan listrik 24 jam, tetapi batubara menghasilkan polusi yang besar. Energi nuklir menghasilkan energi besar, tetapi polusinya tidak besar, bisa menghasilkan listrik 24 jam itu PLTN,” katanya.

Terkait kekhawatiran soal keamanan, Kurtubi mengatakan, teknologi generasi terbaru PLTN terjamin keamanannya. “Teknologi sangat aman, generasi ke-4 bisa menghasilkan listrik lebih murah dari batubara, untuk kapasitas 300 MW biaya 3,5 sen Dolar per Kwh,” jelasnya.

Untuk masalah bahan bakar, Kurtubi mengatakan, UU Ketenaganukliran sedang direvisi untuk memungkinkan Indonesia menambang, uranium dan thorium untuk bahan bakar PLTN. “Uranium di Kalbar cadangan banyak, juga thorium di Bangka, saat ini kita memang belum eksplorasi karena UU-nya sedang direvisi,” kata Kurtubi.

Menanggapi, kritik ini, anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Faldo Maldini mengatakan, sebenarnya visi-misi pasangan nomor urut 02 terkait energi tidak terbatas pada masalah biofuel. “Concern kita lebih ke transformasi dari energi fosil ke energi baru terbarukan, jadi concern kita ke situ, biofuel memang salah satunya,” ujarnya.

Pasangan Prabowo-Sandi, kata Faldo, energi mix yang akan dikembangkan beberapa macam mulai dari panel surya, energi angin, energi air, termasuk nuklir, dalam beberapa puluh tahun ke depan. “Sekarang kita masih ke fossil fuel, kita concern membuka gerbang menuju ke arah energi terbarukan,” tegasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *