Kebijakan Iklim Rezim SBY dan Jokowi tak Berkaki

Hutan adat masyarakat adat dayak Iban (dok. forest watch indonesia)
Hutan adat masyarakat adat dayak Iban (dok. forest watch indonesia)

Jakarta, Villagerspost.com – Kebijakan perubahan iklim yang diterapkan rezim Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan dilanjutkan di era rezim Joko Widodo dinilai tak berkaki alias tak memiliki landasan berpijak di ranah masyarakat. Hal ini terlihat dari minimnya pelibatan partisipasi masyarakat maupun pemenuhan hak masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam.

Padahal, pemerintahan SBY dan Jokowi yang digadang sangat pro akan program penanggulangan perubahan iklim, sayangnya kebijakan yang dibuat masih bersifat nir-partisipasi publik. Peneliti dari Forest People Program Emil Kleden mengatakan, peraturan perundangan maupun kebijakan yang terkait dengan perubahan iklim tidak ada yang mengatur partisipasi secara bermakna atau katakanlah mencakup hak masyarakat.

“Padahal partisipasi masyarakat itu tujuannya adalah kontrol masyarakat atas pemerintahan yang baik dan bersih, serta mengontrol efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,” kata Emil dalam acara refleksi akhir tahun kebijakan iklim pemerintah di Hotel Menara Peninsula, Jakarta (15/12).

Hasil penelitian Perkumpulan HuMa mencatat, dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, hanya ada 5 Undang-Undang terkait dengan perubahan iklim yang secara eksplisit memandatkan pengaturan lebih lanjut tentang partisipasi masyarakat, baik dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Dalam kebijakan yang terkait langsung dengan perubahan iklim seperti kebijakan kehutanan, justru terdapat 12 peraturan pelaksana yang tidak mengatur sama sekali partisipasi masyarakat.

Direktur eksekutif Perkumpulan HuMa Dahniar Andriani mengatakan, sebenarnya beberapa masyarakat hukum adat telah lama menjalankan tradisi menjaga hutan dan memiliki pengetahuan turun-temurun sebagai mitigasi ekologis. “Dalam konteks hukum negara, ketika sebuah ketentuan diatur dalam undang-undang, maka ketentuan tersebut menjadi hukum. Dengan pedoman ini, maka dapat dikatakan bahwa terdapat inkonsistensi pemerintah menjalankan kewajibannya kepada masyarakat,” papar Dahniar.

Ini dibuktikan pula paska putusan MK 35 (Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat), belum ada satupun hutan adat yang ditetapkan secara definitif oleh negara. Menurut Andi Buyung Saputra yang bergelar Labbiriya (Pemangku Adat Amnatoa Kajang), partisipasi dan peran penting masyarakat adat tidak boleh disepelekan kontribusinya dalam penurunan emisi.

“Mungkin kita semua tidak menyadari, mereka lah (masyarakat adat) yang nyata menjaga keseimbangan alam dan iklim, sebelum kata perubahan iklim itu kita kenal,” kata Andi”.

Sementara itu, Sardi Razak dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan menegaskan, aturan adat Pasang ri Kajang tentang praktik perlindungan dan pengelolaan hutan adat di wilayah masyarakat adat, khususnya Masyarakat Adat Ammatoa Kajang merupakan bentuk kontribusi nyata dalam upaya mitigasi perubahan iklim. “Seharusnya ini diapresiasi dengan baik oleh Pemerintah RI dengan mensegerakan penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang sebagai implementasi MK 35 dan Nawa Cita Pemerintahan Jokowi-JK,” katanya.

Dua rezim pemerintah Indonesia (SBY dan Jokowi) menggambarkan penegakan supremasi hukum hanya dipandang sebagai produksi regulasi hukum semata. Ini peringatan berarti penting bagi rezim Jokowi sebab masih ada waktu untuk berbenah. Banyaknya produk hukum tanpa adanya implementasi pasti bagi hak masyarakat hanyalah akan menimbulkan masalah baru, yakni sampah hukum (junk of law).

Pemerintah justru akan kesulitan menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance), dan akan sebab timbul menimbulkan masalah baru yakni banyaknya produk hukum yang tumpang tindih dan tidak terimplementasi. Hal ini dapat membuat pemerintah keteteran dalam menjalankan program negara dan tentu berakibat hilangnya kepercayaan dari masyarakat.

Ikuti informasi terkait perubahan iklim >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *