Kebijakan Penanganan Covid-19 Disarankan Libatkan Psikolog

Data kasus Covid 19 di Sumatera Barat (dok. pemprov Sumbar)

Jakarta, Villagerspost.com – Pakar psikologi politik dari Universitas Mercu Buana Dr. Irfan Aulia, M.Psi, Psikolog mengatakan, kebijakan publik memiliki keterkaitan erat dengan ilmu psikologi. Karenanya dia menyarankan agar pembuatan kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19 juga ikut melibatkan para psikolog.

“Di dalam kebijakan publik, kini sudah mulai dibahas tentang behavior administration, yang memiliki bahasan tentang perilaku mulai dari pengambilan kebijakan di tingkat pusat hingga di tingkat daerah,” kata Irfan, dalam sesi online sharing ‘Alumni Berbagi’ yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Psikologi Unpad dan Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, Minggu (18/10) lalu.

Pada sesi kali ini, Irfan mengkaji kasus pandemi, dimana negara menghadapi tiga tantangan yakni tiga krisis, yaitu krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis politik. Krisis kesehatan yaitu siklus kesehatan pandemi tidak akan muncul setiap tahun. Pandemi yang pernah terjadi dan mengambil jumlah korban yang besar sekali di Nusantara, adalah saat terjadinya Flu Spanyol (1918-1920).

Sementara, ujar Irfan, krisis ekonomi biasanya muncul setiap 10 atau 12 tahun sekali. “Krisis politik kadang-kadang muncul dan kadang-kadang tidak. Menghadapi pandemi saat ini, kita menghadapi ketiga jenis krisis ini,” paparnya. “Karenanya, di balik pengambilan kebijakan saat pandemi, kita perlu memahami bahwa setiap pengambilan kebijakan pasti akan membahas terkait siapa (pihak yang memiliki kepentingan) dan anggaran, yakni seberapa besar anggarannya,” tambahnya.

Terkait keterlibatan psikolog dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan penanganan pandemi Covid-19, Irfan mencontohkan kebijakan yang diambil pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Memahami, PAD Sumatera Barat lebih kecil dibandingkan DKI Jakarta, dimana DKI Jakarta memiliki PAD hampir 5-6 kali dari Sumatera Barat, penanganan Covid-19 di Sumatera Barat, tidak bisa mengikuti langkah yang dilakukan di DKI Jakarta.

“Dalam kasus di Sumatera Barat, maka pemerintah memetakan, bahwa masyarakat yang perlu ditenangkan adalah masyarakat rantau. Masyarakat rantau adalah warga yang terletak di luar kawasan pedalaman Minangkabau,” ujarnya.

“Karena itu, kepada masyarakat rantau, disampaikan agar jangan langsung pulang ke kampung masing-masing, tapi dari daerahnya, tolong membantu warga kampung,” tambahnya.

Bantuan pun berdatangan meskipun berasal dari daerah yang jauh, sehingga tidak sampai ada warga yang kelaparan.

Pemetaan relasi informal dilakukan dengan mengenali aktor-aktor yang terkait dan memiliki kepentingan dalam suatu kebijakan publik. Bila mengingat konsep pentahelix, maka ada pemerintah, industri, LSM, akademisi, dan masyarakat.

“Bila terjadi gejolak setelah ditetapkannya suatu kebijakan, maka terdapat relasi yang tidak pas di antara para pemangku kepentingan tersebut,” pungkas Irfan.

Laporan: Hesti Farida Al Bastari

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.