Kekayaan Laut Belum Diikuti Kesejahteraan Nelayan

Pemukiman nelayan di Cilincing, Jakarta Utara. Kekayaan laut Indonesia belum sejahterakan nelayan (dok. kiara)
Pemukiman nelayan di Cilincing, Jakarta Utara. Kekayaan laut Indonesia belum sejahterakan nelayan (dok. kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Indonesia memang sebuah negara maritim. Negeri ini memiliki luas perairan mencapai 3,25 juta km2 atau mencakup 63 persen dari keseluruhan luas wilayahnya. Indonesia juga memiliki garis pantai yang sangat panjang mencapai 95.181 kilometer. Selain itu, Indonesia juga memiliki kekayaan alam dan sumber daya perikanan yang luar biasa.

Sayangnya, kekayaan laut yang luar biasa itu belum diikuti dengan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. “Potensi sumber daya alam tersebut tidak diikuti dengan kesejahteraan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam selaku pemanfaat terbesar dari sumber daya laut, pesisir, dan perairan umum ,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron seperti dikutip dpr.go.id, Jumat (5/2).

Herman menjelaskan, rata-rata pendapatan nelayan dari hasil tangkapan di laut hanya sebesar Rp28,08 juta per tahun. Angka ini, lebih kecil dibandingkan pendapatan pembudidaya ikan di perairan umum dan di tambak yang mencapai Rp34,80 juta/tahun dan Rp31,32 juta/tahun.

Sementara pendapatan rata-rata petambak garam lebih miris lagi yaitu hanya sebesar Rp18,67 juta per tahun, berdasarkan data tahun 2012 lalu. Pendapatan nelayan yang rendah juga diikuti dengan tingkat pendidikan yang rendah dimana hampir 70 persen nelayan berpendidikan setingkat sekolah dasar ke bawah, dan hanya sekitar 1,3 persen yang berpendidikan tinggi.

Permasalahan lain yang dihadapi, lanjut Herman, adalah minimnya fasilitas pelabuhan dan pelelangan hasil perikanan dan kurangnya lahan untuk kegiatan usaha. Selain itu, nelayan juga masih menghadapi ancaman konflik wilayah tangkap antar provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian kurangnya pendampingan dan perlindungan bagi nelayan yang mengalami masalah hukum dalam kegiatan penangkapan ikan.

Nelayan juga tak memiliki perlindungan terhadap risiko kecelakaan atau meninggal ketika melakukan penangkapan ikan dan jaminan terhadap kapal dan alat tangkap. “Kemudian masalah kesulitan akses permodalan, kultur yang masih bergaya hidup konsumtif dan belum memiliki manajemen pengelolaan keuangan kurang baik,” ujarnya/

Karena itu, kata dia, inti dari RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah bagaimana memberikan perlindungan terhadap mereka untuk menyejahterakan. Objek yang mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan perlu memperoleh perhatian mendalam, termasuk klasifikasi nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil. “Mengingat ketiga objek ini diberikan perhatian khusus dalam RUU ini,” kata Herman.

Politisi PD ini menambahkan, substansi penting dalam strategi perlindungan antara lain adanya jaminan risiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan atau usaha pergaraman dalam bentuk asuransi selain jaminan asuransi jiwa yang diberikan pada nelayan kecil.

Sedangkan substansi penting dalam strategi pemberdayaan antara lain fasilitas pembiayaan dan permodalan bagi nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil termasuk perempuan dalam rumah tangga nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil.

Poin-poin ini juga menjadi perhatian para akademisi dari Universitas Hasanuddin, Makassar, ketika Komisi IV DPR menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menggali masukan, ide dan gagasan dari para akademisi. Para ilmuwan di Unhas menganggap sangat penting untuk memasukkan isu asuransi bagi nelayan, pemberlakuan kembali UU bagi Hasil dan membangun akses perbankan bagi nelayan dalam RUU Perlindungan Nelayan.

Anggota Komisi IV I Made Urip mengapresiasi masukan dari akademisi Unhas itu. Dia mengakui masih banyak permasalahan yang belum ter-cover dalam RUU ini. “Misalnya, berkaitan dengan eksistensi nelayan. Minimnya perlindungan bagi nelayan terhadap risiko kecelakaan ketika melakukan penangkapan ikan dan jaminan terhadap kapal serta alat tangkap,” ujarnya.

Ditambah sulitnya akses permodalan dan konflik wilayah tangkap antar provinsi atau kabupaten. Mengingat Indonesia merupakan negara maritim dengan luas perairan 3,25 juta km2 atau 63 persen wilayah Indonesia dan garis pantai sepanjang 95.181 km.

“Nelayan kita kan jutaan, nah ini yang perlu kita berikan perlindungan dan pemberdayaan dengan melakukan penyusunan untuk mengatur regulasi,” kata Made Urip. (*)

Ikuti Isu RUU Perlindungan Nelayan >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *