Kemendesa PDTT Gandeng BPS, Susun Klasifikasi Bisnis BUMDes

Bumdes di salah satu desa di Jawa Barat (dok. unpad.ac.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) saat ini tengah menyusun klasifikasi bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Harapannya, BUMDes akan memiliki klasifikasi usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang disusun BPS.

KBLI adalah kode klasifikasi resmi untuk mengklasifikasikan jenis bidang usaha perusahaan yang disusun BPS dengan merujuk pada International Standard Classification of All Economic Activities (ISIC), ASEAN Common Industrial Classification (ACIC), dan East Asia Manufacturing Statistics (EAMS).

Dalam kesempatan kunjungan ke BPS, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskadar mengatakan, pasca ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, BUMDes diharuskan memiliki badan hukum. Meski demikian, filosofi bisnis BUMDes, harus tetap untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

“BUMDes ini didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa yang berfungsi guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan jenis usaha lain,” Halim, di Jakarta, Rabu (31/3).

Dia mengatakan, meski seluruh proses pendaftaran berada di Kemendes PDTT tapi kaitan badan hukum maka proses register tetap berada di Kementerian Hukum dan HAM. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, soal penguatan BUMDes sebagai badan hukum, BUMDes bisa langsung menjalankan usahanya (Operating Company) maupun menjadi induk bagi unit usaha berbadan hukum (Investment Company).

Dalam PP disebutkan, satu desa hanya bisa punya satu BUMDes jadi jumlahnya maksimal setara dengan jumlah desa sebanyak 74.961 desa. Tetapi, kata Halim, untuk BUMDes Bersama (BUMDesma) tidak dibatasi jumlah, letak dan geografis wilayah. “Yang penting ada kesamaan visi untuk meningkatkan kesejahteraan,” jelas Halim.

BUMDes juga menjadi organisasi yang terpisah dari Pemerintah Desa. Dalam struktur organisasinya, BUMDes terdiri atas Musyawarah Desa/MAD, Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas.

“Kejelasan penyertaan modal Desa berupa barang selain tanah dan bangunan yang dipindahtangankan menjadi aset BUMDes,” ujar Halim.

Dengan ditetapkannya BUMDes sebagai badan hukum, kata Halim, maka muncul kebutuhan untuk miliki KBLI tersendiri. KBLI BUMDes dibutuhkan untuk pendaftaran legalitas berusaha di OSS BKPM, termasuk akses perbankan.

Penetapan bidang usaha sejak penyusunan Perdes Pendirian dan Anggaran Dasar BUMDes. “Mengelompokkan aktivitas/kegiatan usaha BUMDes ke dalam klasifikasi tertentu sesuai standar yang berlaku dan melihat kontribusi BUM Desa pada pembangunan perekonomian nasional dan regional,” kata Halim.

Selanjutnya, Halim berharap hal-hal yang menjadi keberhasilan desa juga bisa terbaca oleh BPS. Kemendesa PDTT sediri telah menentukan arah kebijakan pembangunan desa yang lebih operasional yaitu tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan atau SDGs Desa yang merujuk pada Perpres Nomor 59 tahun 2017. Di

ksi yang digunakan Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Pendidikan Berkualitas, Desa Sehat Sejahtera hingga poin ke 18 Lembaga Desa Dinamis dan Budaya Adaptif. “Poin ke-18 dimaksudkan agar pembangunan di desa senantiasa bertumpu pada akar budaya,” kata Halim.

Dengan ini, maka perencanaan pembangunan di desa berbasis pada permasalahan dan data yang termasuk dalam Sistem Informasi Desa (SID) hingga arah penggunaan Dana Desa Rp72 Triliun bakal lebih tepat sasaran dan beri dampak signifikan ke warga desa.

“Misalnya terkait dengan kemiskinan yang ditargetkan turun dalam dua tahun dan penurunan angka stunting kemudian peningkatan kualitas pendidikan,” tegas Halim.

Sementara itu, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, KBLI disusun dalam lima digit dimulai Kategori, Golongan hingga sub golongan yang sangat detail untuk deskripsikan kegiatan. “Kalau kita pilah, seluruh kegiatan BUM Desa sudah ada kodenya sendiri di KBLI,” kata Suhariyanto.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *