Kementan-Kemendes PTT Sepakat Perkuat Lumbung Pangan Masyarakat Desa

Lumbung pangan desa. Kemendesa PDTT luncurkan program lumbung desa, kendalikan harga kebutuhan pokok (dok. sekolahdesa.or.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sepakat memperkuat Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMDes). Kesepakatan ini diwujudkan melalui kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama Penguatan LPMDes yang ditandatangani oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan Agung Hendriadi dan Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDTT Samsul Widodo, di Jakarta, pada Rabu (19/8).

Memperluat Lumbung Pangan Masyarakat Desa ini sendiri merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya memenuhi penyediaan pangan bagi masyarakat desa. Terutama dalam menghadapi dampak pandemi covid-19. Agung Hendriadi menyatakan, upaya penguatan LPMDes ditujukan untuk memperkuat cadangan pangan masyarakat desa dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional guna mengantisipasi terjadinya krisis/kerawanan pangan, gangguan produksi, bencana alam dan khususnya pada masa keadaan darurat, yaitu dampak pandemi Covid-19.

“Keberadaan lumbung pangan di masa pandemi saat ini cukup krusial dalam meningkatkan penyediaan dan akses masyarakat terhadap pangan, terutama di wilayah perdesaan”, ujarnya. Untuk itu, fungsi lumbung diperkuat tidak lagi hanya berbasis kelompok namun berbasis desa. LPMDes nantinya tidak hanya dikelola oleh Gapoktan tetapi bisa menjadi salah satu unit usaha dari BUMDes,” ujar Agung.

Kementan menggandeng Kemendes dan PDTT untuk mensinergikan peran BUMDes/BUMDesma dalam pengelolaan LPMDes. Kerja sama Penguatan LPMDes tersebut dilaksanakan melibatkan tiga Direktorat Jenderal yang ada di Kemendes dan PDTT, yaitu Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP).

Penguatan LPMDes akan diprioritaskan pada 38.700 desa yang tersebar di 240 kabupaten non sentra produksi, yaitu wilayah dengan kebutuhan konsumsi beras penduduk melebihi potensi produksi setempat. Penandatanganan kesepakatan itu sendiri disaksikan langsung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Sekjen Kementan Momon Rusmono dalam rangkaian Pencanangan Gerakan Diversikasi Pangan.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.