Kepada DPR “Romlah” Mengadukan Nasibnya

Acara peluncuran pendamping desa di kantor kemendesa PDTT (dok. kemendesa.go.id)
Acara peluncuran pendamping desa di kantor kemendesa PDTT (dok. kemendesa.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Romlah, begitulah kini para pendamping desa yang secara sukarela melakukan pendampingan terkait Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) mendapat julukan. Julukan itu merupakan singkatan dari Rombongan Lillahita’ala (ikhlas karena Allah), lantaran para anggota eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang kini menjadi pendamping desa di Provinsi Jambi itu, kerap bekerja tanpa gaji dan status yang jelas.

Istilah Romlah diketahui oleh para anggota Komisi V DPR saat melakukan kunjungan spesifik ke provinsi Jambi, Senin (7/3) lalu. Dalam kesempatan itu, Akmal, seorang perwakilan pendamping desa asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mengungkapkan ketiadaan dana operasional kegiatan dalam PPMD terkait pemanfaatan dana desa.

Hal tersebut berbeda saat pelaksanaan PNPM era pemerintahan sebelumnya yang selalu menyertakan alokasi dana operasional dalam setiap kegiatan. “Padahal dalam setiap kegiatan kita butuh konsumsi, biasanya hal itu kita ambil dari dana operasional, tapi kalau sekarang tidak boleh (tidak ada alokasinya) kita harus bagaimana lagi?” tanya Akmal.

(Baca Juga: Nasib Pendamping Desa di Ujung Tanduk)

Persoalan lainnya adalah standardisasi gaji (honor) yang terlalu umum. Tidak ada perbedaan antara pendamping desa yang bertugas di desa yang secara geografis normal dengan pendamping desa yang bertugas di wilayah pegunungan dengan medan sulit atau bahkan di kepulauan. “Tunjangan operasional untuk daerah sulit itu era PNPM ada dan jelas,” kata Akmal coba memperbandingkan.

Menanggapi keluhan ini, anggota Komisi V DPR Yoseph Umarhadi mengatakan, seharusnya para pendamping desa eks PNPM ini bisa mendapatkan perhatian lebih. “Mereka bisa diakomodir sebagai pendamping desa namun tetap melalui mekanisme tes yang ada,” kata Yoseph, seperti dikutip dpr.go.id, Kamis (10/3).

Yoseph mengaku mengapresiasi berbagai aspirasi yang disampaikan para pendamping desa. Dirinya juga cukup puas dengan laporan penggunaan dana desa di Provinsi Jambi yang sejauh ini terlihat tidak ada masalah.

“Jika melihat laporan penggunaan dana desa sudah cukup baik, namun saya ingin mengingatkan perlunya alur perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dalam setiap program pemberdayaan masyarakat desa di Jambi,” jelas Yoseph.

Politisi PDI-Perjuangan ini juga sempat menanyakan mengapa dari tes pendamping desa di Provinsi Jambi yang diikuti 6.263 peserta hanya 600-an orang saja yang dinyatakan lulus. “Apakah jumlah tersebut cukup untuk melengkapi kebutuhan pendamping desa di semua tingkatan?” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti, menurutnya pola rekrutmen para pendamping desa juga sebaiknya mempertimbangkan para mantan pendamping PNPM karena dianggap sudah cukup berpengalaman. “Saya juga berpesan jangan sampai timbul masalah hukum terkait penggunaaan dana desa, oleh karenanya diperlukan kehati-hatian serta pengawasan dari semua pihak,” jelas politisi Gerindra asal Dapil Jateng VIII.

Novita, berharap kedepan gaji (honor) para pendamping desa bisa naik seiring kenaikan besaran dana desa tiap tahunnya.

Direktur Pembangunan Ekonomi Pedesaan Kementerian Desa PDTT Muklis mengakui adanya keterlambatan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) terkait penggunaan dana desa karena masih dibahas di Kemenkumham dan Kemenkeu sehingga menghambat pelaksanaan di lapangan.

“Sudah ada Peraturan Menteri Desa (Permendes) sehingga dalam waktu dekat bisa dicairkan,” ungkap Muklis saat menjawab soal dana operasional bagi para pendamping desa, seperti dikutip dpr.go.id, Kamis (10/3).

Lebih lanjut, Muklis menjelaskan, pendampingan itu sifatnya intervensi dan besaran gaji memang disesuaikan dengan standar umum yang berlaku dan tidak mempertimbangkan medan kerja para pendamping desa di lapangan. Namun dirinya akan mengakomodir semua masukan tersebut untuk dibawa ke tingkat pusat.

“Soal kontrak, sedang dipersiapkan rekruitmen secara nasional mulai April ini dan sifatnya terbuka bagi siapapun,” pungkas Muklis. (*)

Ikuti informasi terkait pendamping desa >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *