Kepala BNPB: Ecocracy Solusi Mencegah Bencana

Bogor, Villagerspost.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Doni Monardo mengatakan, ecocracy diharapkan akan menjadi solusi untuk mencegah terjadinya bencana yang akhir-akhir ini semakin banyak terjadi di Indonesia. Hal tersebut dikatakan Doni saat memberikan kuliah umum bertajuk: ‘Bencana, Pembangunan, dan Masa Depan Bangsa’, di Auditorium Andi Hakim Nasution Kampus Institut Pertanian Bogor, Selasa (19/3).

Dia memaparkan, istilah ecocracy bermakna, politik berwawasan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam. “Makna dari ecocracy tersebut artinya dalam membangun negara, maka pemangku kebijakan dan masyarakat harus berorientasi menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Doni.

Istilah “ecocracy” ini pertama kali dikenalkan oleh Ahli Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie dalam bukunya
‘Green Constitution’. Pada bagian kedua buku tersebut diungkapkan, ecocracy merupakan paham kedaulatan lingkungan hidup.

Terkait hal ini Doni mengatakan, selama bertahun-tahun, pembangunan dilakukan dengan mengedepankan
pertumbuhan manusia, namun tidak memperhatikan kesejahteraan alam. “Dengan ecocracy, diharapkan setiap pengambilan kebijakan memperhatikan kondisi lingkungan,” tegas mantan Panglima Kodam Siliwangi itu.

Indonesia, papar alumnus Akmil 1985 itu, merupakan negeri yang rawan bencana, dan negara dengan peringkat
teratas jumlah korban jiwa akibat bencana. Dari total 10.000 lebih jiwa yang menjadi korban bencana alam, 4.418 jiwa ada di Indonesia.

“Bahkan, sejak awal tahun 2019, sudah 260 korban jiwa akibat bencana, belum termasuk 270 jiwa yang menjadi korban banjir bandang di Sentani, Papua,” ujarnya.

Seharusnya, kata dia, Indonesia dapat mengurangi banyaknya korban jiwa akibat bencana dengan
langkah-langkah pencegahan. “Bencana yang terjadi, selain karena alam juga disebabkan oleh ulah manusia,
di antaranya alih fungsi lahan, pencemaran air dan tanah karena pertambangan, kebakaran hutan, dan limbah,” terang pria yang juga menjabat sebagai Sekjen Dewan Ketahanan Nasional itu.

Di Gunung Wayang, Doni mencontohkan, 88 ribu hektare kawasan hutan lindung beralih fungsi menjadi kebun kentang dan bawang. Hal ini menyebabkan tidak adanya daerah tangkapan air, sehingga kawasan Bandung
dan sekitarnya menjadi langganan banjir. Kawasan pertambangan menyebabkan air di sungai dan laut menjadi tercemar.

Penelitian menunjukkan, ikan di Teluk Pulau Buru mengandung merkuri dan sianida, dan sama sekali tidak layak dimakan.  “Setiap tahun triliunan anggaran negara habis untuk kebakaran hutan, karena orientasi penanganan adalah untuk memadamkan api, bukan mencegah terjadinya kebakaran,” tegasnya.

Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan juga sangat lemah, sehingga kebakaran hutan terjadi kembali. “Sungai Citarum bahkan sempat menjadi sungai terkotor di dunia, dengan berbagai limbah di dalamnya, mencakup sampah, bangkai binatang, limbah B3, dengan kandungan air yang di dalamnya terdapat mangan, timbal, kadmium, dan merkuri,” kata Doni.

Pencemaran air ini berkontribusi menjadikan Jawa Barat sebagai pengguna BPJS Kesehatan terbanyak di Indonesia, dengan tingginya angka kejadian kanker dan gagal ginjal, dan peringkat pertama penderita gangguan jiwa di
Indonesia. Doni menyatakan, pemerintah telah membuat langkah-langkah untuk mencegah terjadinya bencana yang disebabkan oleh ulah manusia.

Penanaman pohon Cemara Udang di Thailand dan mangrove di Jepang telah berhasil mencegah terjadinya tsunami. “Hal ini diadaptasi di Donggala dan Labuan Bajo dengan membuat hutan bakau. Penanaman pohon ini juga rupanya cukup efektif untuk mencegah puting beliung, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Surabaya dengan melakukan penanaman pohon di setiap area yang kosong,” jelasnya.

Dalam menyikapi kebencanaan, hal lainnya yang perlu dilakukan oleh masyarakat adalah tidak membuang limbah, tidak merusak lingkungan dan melakukan pembangunan berorientasi lingkungan. Doni menegaskan dengan ecocracy ini, maka ke depannya Indonesia akan melakukan pembangunan berorientasi kebencanaan.

Meskipun tidak bisa menghindari kondisi bencana yang kerap terjadi di Indonesia, yang bisa dilakukan adalah meminimalisir korban jiwa. “Air adalah sumber kehidupan, sungai adalah peradaban sebuah bangsa. Apakah
kita pantas dianggap bangsa yang beradab ketika air dan sungai kita cemari?” tutup Doni dalam paparannya.

Pada kesempatan tersebut, BNPB menandatangani nota kesepahaman dengan IPB mengenai Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kemudian, Rektor IPB Prof. Dr. Arif Satria juga menandatangani nota kesepahaman dengan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat Dede Yusuf Effendi. Nota kesepahaman tersebut berisi kesepakatan bahwa IPB membuka jalur khusus bagi Pramuka untuk mendaftar sebagai mahasiswa IPB.

Sebelumnya, IPB sudah membuka jalur khusus bagi Ketua OSIS dan Penghafal Al Qur’an.  Penandatanganan nota tersebut merupakan bagian dari kolaborasi IPB dengan organisasi Pramuka. Dalam sambutannya, Arif Satria menyatakan, di antara 100 besar pembuat orang sukses, IQ menempati urutan ke 20, masuk sekolah favorit di urutan 23, dan menjadi lulusan terbaik di urutan 30.

“Tiga peringkat pertama berturut-turut yaitu kejujuran, disiplin, dan kerja keras. Ketiga hal ini semuanya ditumbuhkan sejak bangku sekolah, melalui nilai-nilai yang ditanamkan dalam Pramuka. Untuk itu, IPB membuka kerjasama dengan Pramuka dengan memberikan kesempatan jalur khusus bagi siswa yang aktif berkegiatan dalam Pramuka selama bangku sekolah,” tegasnya.

Laporan/Foto: Hesti Al Bastari