Kepercayaan Menjadi Prioritas Dalam Pelayanan Publik di Korea Selatan

Depok, Villagerspost.com – Apa pencapaian tertinggi dari sebuah penyelenggaraan pelayanan publik? Jawabnya adalah kepercayaan publik atau ‘public trust‘. Hal itu disampaikan oleh Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Sungkyunkwan, Seoul, Korea Selatan Profesor Sung Min Park, dalam kuliah umumnya yang bertajuk “Civil Service Policy and Innovation in South Korea”.

Dalam kuliah umum yang digelar di auditorium Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (8/2) itu, Profesor Park menegaskan, isu kepercayaan publik menjadi prioritas dalam pelayanan publik
di Korea Selatan. Visi pelayanan publik yang diusung adalah ‘civil service trusted by the people, civil service leading the future‘.

“Ini menunjukkan bahwa Korea Selatan bertujuan agar pelayanan publiknya dipercaya oleh masyarakat dan menjadi pemimpin di masa depan,” ujarnya.

Lantas bagaimana tahapan dan inovasi yang dilakukan Korea Selatan untuk mencapai pelayanan publik yang dipercaya publik? Park menjelaskan, tahapan pertama yang perlu dilakukan dalam menentukan kebijakan terkait pelayanan publik adalah mengenali isu apa yang berkembang. “Lakukan analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat-red) atau mencoba mengenali apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman dari pelayanan publik yang sudah ada dapat membantu menetapkan fokus kebijakan,” paparnya.

Misalnya, kurangnya kepercayaan diri dari aparat negara dalam memberikan pelayanan kepada publik.  Di Korea Selatan, perlambatan tingkat pertumbuhan penduduk, dikarenakan rendahnya tingkat kelahiran, lebih banyaknya
penduduk yang berusia lanjut, menuntut inovasi baru terkait kebijakan pelayanan publik,” jelas Park.

Selama empat tahun terakhir, ujar dia, sumber daya manusia yang menangani kebijakan publik di Korea Selatan terus melakukan perubahan dari proses administrasi yang sebelumnya bersifat tradisional. Dalam menyusun inovasi terkait kebijakan publik, Korea Selatan membuat Draf Peta Jalan (Roadmap).

“Visi dan misi inovasi diturunkan dari perubahan yang terkait dengan kebijakan serta filosofi nasional dan indikator-indikator nasional, bahwa perubahan tersebut perlu dilakukan,” ujar Park.

Visi dan misi kemudian diterjemahkan dalam arahan-arahan, yang diterapkan dalam sistem implementasi pemerintahan, sistem evaluasi, dan strategi-strategi manajemen perubahan. Penyusun kebijakan juga melakukan refleksi terkait nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat.

“Isu yang muncul misalnya terkait gender, serta penerimaan pegawai yang berasal dari keluarga multikultural,” ungkap Park.

Selain itu, Korea Selatan melaksanakan sistem perencanaan yang disebut Rolling Plan. Terdapat lima Rolling Plan yang diterapkan saat merencanakan kebijakan pelayanan publik. “Perencanaan ini dilakukan untuk mengantisipasi
terjadinya perubahan, baik yang berasal dari dalam Korea Selatan maupun dari luar negeri,” kata Park.

Korea Selatan juga mengandalkan analisa big data dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pelayanan publik. “Sungkyunkwan University memberikan pengajaran kepada mahasiswanya untuk membaca data dalam jumlah besar, agar dapat melihat tren dan kondisi terkini,” pungkas Park.

Sebelumnya, saat membuka acara kuliah umum tersebut, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UI Profesor Eko
Prasodjo mengatakan, FIA UI telah menjalin tiga tahun kerjasama dengan Sungkyunkwan University dalam bentuk kerjasama penelitian, executive development programme, dan program double degree. “Beberapa praktik pelayanan
publik di Indonesia juga mengikuti praktik yang telah lebih dulu dilakukan di Korea Selatan,” ujar Eko.

Dia menegaskan, kehadiran Profesor Sung Min Park memberikan kuliah umumnya adalah dalam rangka untuk memberikan materi tentang kebijakan pelayanan publik dan inovasi yang dilakukan terkait kebijakan tersebut di Korea Selatan, kepada para mahasiswa FIA UI.

Laporan/Foto: Hesti Al Bastari