Kepmentan Ganja Tanaman Obat Binaan Dicabut Sementara

Pemusnahan tanaman ganja oleh aparat kepolisian dan BNN (dok. bnn)

Jakarta, Villagerspost.com – Kementerian Pertanian sempat bikin heboh dengan penerbitan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020, pada Februari lalu. Kepmentan itu bikin heboh karena memasukkan ganja sebagai komoditas binaan untuk tanaman obat. Berdasarkan Kepmen tersebut, ganja termasuk dalam jenis tanaman obat di bawah binaan Direktorat Jenderal Holtikultura Kementan.

Total ada 66 jenis tanaman obat lain termasuk di antaranya brotowali, lempuyang, sambiloto, dan kratom. Lampiran tersebut juga memuat jenis tanaman dan hewan ternak yang masuk komoditas binaan Kementerian Pertanian. Untuk jenis buah-buahan sebanyak 60 jenis, sayuran 42 jenis, dan terbanyak tanaman hias berjumlah 361 jenis.

Namun umur kepmentan tersebut ternyata tak lama, lantaran banyak kontroversi yang melatarinya. Seperti diketahui, ganja termasuk dalam jenis narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Beleid tersebut melarang konsumsi, produksi, hingga distribusi narkotika golongan I.

Karenanya, Sabtu (29/8), Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan Tommy Nugraha mengumumkan, Kepmetan 104/2020 menyangkut ganja sebagai komoditas binaan tanaman obat untuk sementara akan dicabut dan dikaji ulang. “Kepmentan 104/2020 tersebut sementara akan dicabut untuk dikaji kembali dan segera dilakukan revisi berkoordinasi dng stakeholder terkait yaitu BNN, Kemenkes, dan LIPI,” kata Tommy, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com.

Tommy menegaskan, ganja adalah jenis tanaman psikotropika dan selama ini telah masuk dalam kelompok tanaman obat sejak tahun 2006 dengan Kepmentan 511/2006. “Pada tahun 2006, pembinaan yang dilakukan adalah mengalihkan petani ganja untuk bertanam jenis tanaman produktif lainnya, dan memusnahkan tanaman ganja yang ada saat itu,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pengaturan ganja sebagai kelompok komoditas tanaman obat, hanya bagi tanaman ganja yang ditanam untuk kepentingan pelayanan medis dan atau ilmu pengetahuan, dan secara legal oleh UU Narkotika. “Saat ini belum dijumpai satu pun petani ganja yang menjadi petani legal, dan menjadi binaan Kementan,” tegas Tommy.

“Pada prinsipnya Kementerian memberikan ijin usaha budidaya pada tanaman sebagaimana dimaksud pada Kepmentan 104/2020, namun dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan,” tambahnya.

Terkait penyalahgunaan, Tommy menegaskan, menjadi bagian tersendiri dan ada pengaturannya tersendiri. Salah satunya, di dalam Undang-Undang No 13 Thn 2010 tentang Hortikultura, pada Pasal 67. Pasal tersebut pada Ayat (1) mengatur: “Budidaya jenis tanaman hortikultura yang merugikan kesehatan masyarakat dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”.

“Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo konsisten dan berkomitmen mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Komitmen Mentan SYL dalam hal ini diantaranya memastikan pegawai Kementan bebas narkoba, serta secara aktif melakukan edukasi bersama BNN (Badan Narkotika Nasional) terkait pengalihan ke pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, pada daerah-daerah yang selama ini menjadi wilayah penanaman ganja secara ilegal,” pungkas Tommy.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.