Kepung dan Duduki MA, Petambak Dipasena Tuntut Keadilan

Petambak eks Dipasena kepung MA tuntut keadilan (dok. P3UW Lampung)
Petambak eks Dipasena kepung MA tuntut keadilan (dok. P3UW Lampung)

Jakarta, Villagerspost.com –  Ditolaknya upaya kasasi para petambak eks Dipasena di Rawajitu Timur Lampung terkait gugatan yang diajukan CP Prima–anak usaha perusahaan multinasional Charoen Pokphand– oleh Mahkamah Agung membuat para petambak meradang. Siang ini mereka sudah mengepung dan menduduki gedung Mahkamah Agung untuk menuntut keadilan.

Penolakan MA atas perkara kasasi gugatan terhadap 185 dari 385 orang petambak yang di gugat oleh pihak CP Prima diketahui para petambak dari website Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Karena itulah, sejak Minggu (14/6) kemarin mereka bergerak ke Jakarta dengan tujuan untuk mendatangi gedung Mahkamah Agung.

Siang ini di depan benteng terakhir keadilan itu, ratusan petambak Dipasena melakukan orasi dan mengusung poster-poster menyampaikan kekecewaan mereka pada putusan yang telah di jatuhkan oleh MA atas kasasi ke-185 rekan mereka yang saat ini terancam kehilangan aset tambaknya serta di bebani hutang yang tidak jelas kepada perusahaan.

Thowilun , salah seorang petambak eks Dipasena menyampaikan, Mahkamah Agung seharusnya melihat kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan. Dia mengatakan, ditolaknya kasasi ke-185 orang petambak eks Dipasena ini akan berdampak pada ribuan keluarga di Bumi Dipasena, Lampung.

“CP Prima memang berniat merampas semua milik petambak, jika 185 orang tambaknya dibiarkan disita oleh perusahaan dan dibebani hutang yang tidak jelas, 7000 keluarga petambak lainnya hanya menunggu waktu untuk merasakan penderitaan yang sama,” ujar Thowilun di depan gedung MA, Senin (15/6).

Thowilun menambahkan, para petambak eks Dipasena tidak akan menyerah, dan akan melakukan upaya Peninjauan Kembali atas perkara kasasi yang telah ditolak oleh Mahkamah Agung. “Kami akan tempuh segala upaya hukum dan patuh pada undang-undang di negeri ini, namun jika di PK masih saja tidak mampu membukakan mata dan nurani keadilan kami akan perjuangkan dengan cara kami sendiri,” pungkas Thowilun.

Konflik antar petambak eks Dipasena dengan perusahaan multinasional Charoen Pokphand (induk usaha CP Prima) yang disebabkan oleh gagalnya program revitalisasi pertambakan eks Dipasena ini sebelumnya pernah dimediasi oleh Komnas HAM. Namun hasil mediasi tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh pihak CP Prima serta malah justru persoalan perselisihan yang ada antara petambak dan perusahaan asal Thailand tersebut berujung di meja hijau.

Di tingkat pengadilan negeri, gugatan CP Prima yang terkesan mengada-ada ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tulang Bawang, Lampung. Dalam gugatan tahap pertamanya CP Prima menyampaikan bahwa 400-an orang petambak telah melanggar perjanjian kerjasama, dan memiliki utang yang totalnya mencapai Rp26 miliar.

“Saat proses persidangan di Pengadilan Negeri Menggala Tulang Bawang, seluruh keculasan pihak CPP terungkap dengan jelas,” kata Arie Suharso, petambak eks Dipasena yang juga merupakan humas Persatuan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW).

Kecurangan-kecurangan itu adalah, pertama, CP Prima dinilai telah menyengsarakan ribuan rakyat Indonesia di bumi dipasena. Kedua, tidak menjalankan Amanah Revitalisasi aset ex Dipasena. Ketiga, tidak membayarkan Sisa Hasil Usaha milik petambak lebih dari Rp38 miliar.

Keempat, melanggar perjanjian kerja sama dan memperalat petambak untuk mendapatkan dana kredit dari bank. Kelima, memutus jaringan listrik. Keenam, menghancurkan infrastruktur dan merusak lingkungan di bumi dipasena.

Ditolaknya gugatan tahap pertama di tingkat Pengadilan Negeri Tulang Bawang, menurut Arie, ternyata tak menyurutkan ambisi CP Prima untuk merampas hak-hak hidup para petambak di Bumi Dipasena. Tak puas dengan putusan PN Tulang Bawang, CP Prima mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandar Lampung dan hasilnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Lampung mengabulkan gugatan CP Prima dengan menyatakan Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma adalah sah secara hukum.

PT Lampung juga menyatakan bahwa petambak telah melakukan wanprestasi dan Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma berakhir dan putus dengan segala konsekuensi dan akibat hukumnya. Majelis hakim telah menyatakan tergugat masing-masing dalam gugatan dibebani hutang total sebesar lebih dari Rp13 miliar (gugatan dengan nomor perkara: 20/Pdt/2013/PT.TK) dan Rp13,8 miliar (gugatan dengan nomor perkara: 21/Pdt/2013/PT.TK).

Putusan Pengadilan Tinggi yang membuat ribuan keluarga petambak tak percaya dengan hilangnya nurani hukum ini. Putusan ini pun memaksa mereka untuk tetap memperjuangkan hak-hak mereka yang salah satunya adalah dengan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

“Dengan itikad baik, menunjukkan bahwa ribuan keluarga petambak di Bumi Dipasena adalah rakyat yang patuh pada hukum. Para petambak berharap majelis hakim di Mahkamah Agung dapat melihat lebih jelas permasalahan yang terjadi di Bumi Dipasena,” ujar Arie.

Namun harapan untuk mendapatkan keadilan dan ketenangan usaha berbudidaya udang bagi ribuan keluarga petambak di pesisir timur Provinsi Lampung mulai pupus. Pasalnya dua hari yang lalu para petambak mendapatkan informasi melalui website kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa satu (No. Reg: 2506 K/PDT/2014) dari dua perkara Kasasi mereka telah dinyatakan ditolak.

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *