Keputusan Indonesia Dukung Pengabaian HAKI Vaksin Covid Dinilai Tepat

Petisi daring meminta agar vaksin Covid-19 digratiskan untuk rakyat (change.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Indonesia for Global Justice (IGJ) mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang telah merespons tuntutan masyarakat sipil Indonesia dengan memutuskan untuk menjadi Co-Sponsor Proposal Pengabaian TRIPS (TRIPS Waiver) di WTO. Keputusan ini dikeluarkan pada saat yang tepat di mana negosiasi TRIPS Waiver di WTO akan segera berjalan secara intensif.

Keputusan ini telah disampaikan Pemerintah kepada WTO pada 10 Mei 2021 kemarin. Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti, meminta agar sebagai co-sponsor, Pemerintah dapat berperan lebih aktif dalam negosiasi TRIPS Waiver terutama mendorong solidaritas global untuk memperjuangkan proposal ini, khususnya mendesak negara-negara yang masih menolak proposal ini agar berbalik memberikan dukungannya.

“Keputusan pemerintah menjadi Co-Sponsor merupakan keputusan yang tepat dan sejalan dengan tuntutan dari kami, masyarakat sipil. Tentu keputusan ini harus menjadi prioritas utama dalam misi diplomasi Indonesia di internasional sebagai wujud dari solidaritas global untuk kemanusiaan,” ujar Rachmi, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Selasa (12/5).

Rachmi menilai, selanjutnya tugas dari Pemerintah Indonesia, sebagai co-sponsor, memastikan dalam proses perundingan agar isi teks benar-benar mencerminkan tujuan utamanya, yaitu menangani pandemi COVID19 sesegera mungkin dengan cakupan pengabaian TRIPS yang luas.

“Mengawal ketat proses perundingan menjadi hal yang sangat penting, jangan sampai terjadi tukar guling kepentingan akibat lobi kuat industri farmasi yang akhirnya tujuan utama TRIPS Waiver menjadi hilang,” tegas Rachmi.

Peneliti Third World Network Lutfiyah Hanim berharap, perundingan TRIPS Waiver tidak berlarut-larut. Selain itu Pemerintah dan co-sponsor lainnya harus cermat dalam negosiasi.

“Tantangannya, ada sejumlah negara maju yang menolak proposal ini. Sejauh ini, Pemerintah AS telah menyatakan diri mendukung proposal,” ujarnya.

Hanim mengingatkan, proses perundingan juga rentan akan adanya intervensi. “Pemerintah harus cermat selama proses negosiasi untuk mencegah adanya klausul yang justru membatasi cakupan TRIPS Waiver,” jelas Hanim.

Selain itu, Hanim menyebutkan, kepemimpinan Indonesia dalam diplomasi diperlukan dalam solidaritas penanganan pandemi. “Peningkatan produksi yang pesat secara global merupakan solusi yang penting mengatasi masalah kekurangan dan aksesibilitas pada vaksin, obat, alat diagnostik dan alat kesehatan yang diperlukan dalam penanganan Covid-19,” paparnya.

“Karena itu kepemimpinan Indonesia diharapkan dalam perundingan TRIPS waiver untuk mencapai hasil yang maksimal yaitu keterjangkauan dan ketepatan waktu produk medis ke semua negara yang membutuhkan,” tambahnya.

Proposal TRIPS Waiver ini sangat penting untuk menghentikan monopoli industri farmasi atas perlindungan kekayaan intelektual yang membatasi akses masyarakat pada vaksin, obat-obatan, tes diagnostik dan teknologi medis lain yang dibutuhkan terkait penanganan pandemi.

TRIPS Waiver telah diusulkan oleh pada Oktober 2020 lalu oleh Afrika Selatan dan India, yang kemudian mendapatkan dukungan dari negara-negara berkembang. Proposal tersebut mengusulkan adanya meminta pengabaian dari ketentuan tertentu (paten, rahasia dagang, hak cipta, dan desain industri) dalam perjanjian TRIPS-WTO terkait dengan penanganan, pencegahan, dan pengobatan Covid-19.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *