Kerja Kabinet Jokowi Buruk, Industri Garam Terpuruk

Pertambakan garam (dok. wikipedia)

Jakarta, Villagerspost.com – Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan, buruknya kinerja pemerintah di bidang pergaraman, diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan, serta PT Garam, merupakan pangkal persoalan kelangkaan garam di tahun 2017 ini. Betapa tidak, produksi garam tahun ini hanya mencapai sebesar 118,056 ton atau setara 3,7 persen dari 3,2 juta ton yang ditargetkan oleh pemerintah pada tahun 2016.

“Agar hal serupa tidak terulang kembali, pemerintah mesti memperbaiki kinerjanya di bidang pergaraman dan lebih mengedepankan semangat gotong-royong demi tercapainya target swasembada dan meningkatnya kesejahteraan 3 juta petambak garam di Indonesia,” kata Halim dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (28/7).

Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan (Juli 2017) mencatat, pemerintah lebih mengutamakan keran impor ketimbang melakukan penyerapan terhadap garam rakyat untuk memenuhi kebutuhan garam nasional selama 2010-2016. Imbasnya, 80 persen kebutuhan dalam negeri didatangkan dari sejumlah negara, seperti Australia, India, Jerman, Denmark, Singapura, dan sebagainya (lihat Tabel).

“Pembukaan keran impor yang terjadi sejauh ini harus dihentikan. Apalagi pemerintah kembali menargetkan produksi garam nasional sebesar 3,2 juta ton pada tahun 2017 dan peningkatan kesejahteraan petambak garam dengan dukungan APBN sebesar Rp9,2 triliun. Hal ini tertuang di dalam Nota Keuangan APBN 2017,” tambah Halim.

Oleh karena itu, Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan mendesak pemerintah untuk melakukan beberapa hal. Pertama, melakukan harmonisasi kebijakan pergaraman yang berdampak terhadap menurunnya produktivitas dan daya saing petambak garam dalam negeri, di antaranya Peraturan Menteri Perdagangan No. 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam.

Kedua, melakukan pendampingan teknis dan non-teknis (permodalan, pelatihan berbasis teknologi peningkatan kualitas garam, dll) kepada petambak garam. Ketiga, mengembalikan fungsi dan peran PT Garam sebagai badan usaha milik negara bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan usaha industri garam beserta angkutannya, pembinaan usaha garam rakyat, pengendalian stok, dan stabilisasi harga garam secara nasional.

“Hal ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Garam menjadi Perusahaan Perseroan (Persero),” terang Halim.

Terakhir, Halim menegaskan, pemerintah harus memastikan harmonisasi kebijakan pergaraman, pendampingan petambak garam, dan revitalisasi PT Garam menjadi prioritas kinerja pemerintah melalui pengesahan Nota Keuangan RAPBN 2017 yang akan dibahas oleh pemerintah dan DPR Republik Indonesia pada bulan Agustus 2017 mendatang. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *