Keruk Pasir Kawasan Cagar Alam, Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta Langgar UU Pengelolaan Pesisir | Villagerspost.com

Keruk Pasir Kawasan Cagar Alam, Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta Langgar UU Pengelolaan Pesisir

Nelayan Menolak Proyek Giant Sea Wall (Dok. KIARA)

Nelayan Menolak Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta (Dok. KIARA)

Jakarta, Villagerspost.com – Proyek reklamasi pantai utara Jakarta terus mengundang kontroversi lantaran dinilai telah menyalahi berbagai aturan dan perundang-undangan. Meski begitu, tampaknya proyek reklamasi itu tetap terus dijalankan kontraktor yang ditunjuk pihak Pemprov DKI Jakarta. Hal ini pun mengundang kegeraman di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Yang terbaru adalah aksi pengerukan pasir di wilayah perairan Pulau Pari Kepulauan Seribu oleh Kapal Cristobal Colon.

Aksi itu membuat anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar Ichsan Firdaus geram. Dia menilai, pengerukan pasir di Pulau Pari telah melanggar UU Nomor 27 Tahun 2007 yang disempurnakan melalui UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasalnya, kawasan itu adalah kawasan cagar alam yang masuk dalam kawasan strategis nasional dan harus dilindungi.

Sementara aktivitas pengerukan pasir itu hanya untuk menguntungkan salah satu pengembang dalam melakukan reklamasi dan pembuatan 17 pulau baru di sekitar kawasan Teluk Jakarta. “Kementerian Kelautan dan Perikanan harus tegas dalam menyikapi aktivitas pengerukan pasir di pulau-pulau kecil (PPK) di Kepulauan Seribu. Kalau tidak ada izinnya aktivitas itu harus segera dihentikan,” kata Ichsan dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (5/6).

Kewenangan Kementerian Kelautan Perikanan untuk menindak tegas aktivitas pengerukan pasir itu juga diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012. “Perpres itu memberi kewenangan kepada KKP untuk mengizinkan atau melarang pemanfaatan PPK dan perairannya,” tegas Ichsan.

Ichsan menjelaskan, dalam UU tersebut diterangkan secara tegas bahwa setiap kegiatan di daerah Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya, harus mempertimbangkan kepentingan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu.  Sementara aktivitas pengerukan pasir oleh Kapal Cristobal Colon sudah lama  beroperasi.

Dampaknya, pertama, sudah ada 5 pulau di Kepulauan Seribu yang hilang, dari 15 pulau yang selama ini menjadi sumber pasir untuk reklamasi Teluk Jakarta. Perkiraan Ichsan, ada 2 juta meter kubik pasir, hilang dan ini setara dengan seperseratus kebutuhan pasir untuk membuat 17 pulau baru di Teluk Jakarta.

Kedua, dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan pesisir, merusak eksosistem pesisir, dalam jangka panjang dapat menghilangkan PPK dan pencemaran akibat pembuatan limbah sisa produksi penambangan pasir serta menganggu aktivitas pariwisata bahari di Pulau seluas 41,3 hektare tersebut.

Menurut laporan masyarakat yang diterima Ichsan Firdaus, selama ini kapal besar tersebut melintasi jalur barat dan selatan yang kedalamannya hanya 20 meter. Padahal seharusnya kapal besar tidak boleh lewat jalur ini, karena kapal besar harus melalui jalur utara. “Ini saja sudah jelas melanggar,” tegas Anggota Baleg DPR RI itu.

Sebagai informasi, Pulau Pari banyak dihuni nelayan rajungan dengan alat tangkap bubu. Setiap nelayan di Pulau Pari menebar 50 bubu, sementara jumlah nelayan bubu sekitar 300 orang. Dengan kalkulasi itu, diperkirakan 15.000 bubu yang tersebar di sepanjang wilayah Pulau Pari, rusak dan berdampak kerugian sosial ekonomi para nelayan. Termasuk bubu yang ditanam di Pulau Lancang berdekatan dengan Pulau Pari.

Di sisi lain proyek reklamasi pantai utara Jakarta membutuhkan pasir sebanyak 840 juta meter kubik untuk membangun 17 pulau baru seluas 1.331 hektare dari total area reklamasi di Teluk Jakarta seluas 5.153 hektare, oleh salah satu pengembang.

Selain mendesak agar KKP mampu bertindak tegas dengan memeriksa izin reklamasi oleh perusahaan pengeruk pasir, Ichsan juga meminta agar aparat keamanan mengusut tuntas laporan masyarakat dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta terkait aktivitas yang diduga illegal itu. Ichsan menambahkan, nelayan dan pembudidaya ikan harus dilindungi Negara. Oleh karena itu, hak inisiatif DPR untuk membuat RUU Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sangat penting.

“Inilah pentingnya segera menetapkan RUU Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, yang saat ini sedang digodok Komisi IV DPR. Agar kerusakan perairan akibat aktivitas penyedotan pasir seperti ini tidak mengganggu keberlanjutan hidup para nelayan. Negara tidak boleh kalah oleh kekuatan korporasi,” pungkas Ichsan. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *